Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas pada Senin, 12 Oktober, untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga, sekaligus memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak bencana berjalan secara terukur. Karhutla menjadi perhatian karena tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, transportasi, serta aktivitas ekonomi.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih terbakar dan tersebar di enam provinsi. Data itu menunjukkan bahwa meskipun pemadaman telah dilakukan di berbagai titik, sejumlah wilayah masih memerlukan penanganan intensif. Pemerintah menaruh perhatian pada kondisi lapangan, termasuk perkembangan titik api, luas area terdampak, dan kebutuhan dukungan personel maupun peralatan untuk mempercepat pengendalian.
Perhatian utama saat ini diarahkan pada operasi pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas karena masih terdapat area yang terbakar dan memerlukan respons berkelanjutan, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan kering dapat memperluas penyebaran api. Pemerintah juga perlu memastikan langkah pencegahan berjalan bersamaan dengan pemadaman agar kebakaran tidak kembali meluas setelah api berhasil dikendalikan.
Penanganan karhutla memiliki dimensi regional dan global. Kabut asap yang ditimbulkan kebakaran dapat bergerak melintasi batas negara dan berdampak hingga Singapura serta Malaysia. Karena itu, perkembangan karhutla Indonesia turut menjadi perhatian masyarakat internasional. Penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pemantauan kondisi udara, serta perlindungan bagi warga di sekitar lokasi kebakaran menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi tersebut.
Pemerintah menyatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui pengerahan operasi darat dan udara secara terpadu. Berdasarkan keterangan dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata telah melampaui 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa respons cepat di lapangan mulai memberikan hasil, meskipun kondisi cuaca, akses menuju lokasi, serta karakter lahan gambut tetap menjadi tantangan.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka terdiri atas unsur pemerintah, aparat keamanan, pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak. Selain melakukan pemadaman langsung, personel bertugas menjalankan patroli, memperkuat sekat bakar, memantau titik panas, dan mencegah api kembali menyebar. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada api yang terlihat, tetapi juga bara yang masih berada di dalam tanah.
Untuk menjangkau area yang sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah mengoperasikan water bombing di sejumlah wilayah. Pesawat menjatuhkan air secara langsung ke titik api atau kawasan yang berisiko mengalami perluasan, sehingga operasi udara dapat mendukung upaya tim di permukaan. Pemerintah juga menerapkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau. Teknologi ini diarahkan untuk mendorong turunnya hujan di wilayah prioritas, terutama ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Langkah tersebut menjadi semakin penting karena perkiraan awal menunjukkan musim hujan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Kombinasi pemadaman darat, water bombing, dan modifikasi cuaca diharapkan mempercepat penurunan luasan karhutla serta mengurangi risiko munculnya titik api baru.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghadapi tantangan besar di sejumlah wilayah. Setelah rapat koordinasi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa sebagian titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi medan, jarak, serta akses menuju area terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan strategi yang lebih cermat.
Selain menghadapi medan yang berat, petugas juga perlu memperhitungkan keberadaan satwa liar di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman harus dilakukan dengan tetap menjaga keselamatan personel, masyarakat, dan satwa yang terdampak. Situasi tersebut menuntut koordinasi unsur pemadam, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak lain yang memiliki kemampuan untuk membantu evakuasi maupun pengamanan kawasan.
Jangkauan mobil pemadam dan alat berat juga menjadi kendala tersendiri. Tidak semua area dapat dilalui kendaraan, terutama ketika permukaan tanah berlumpur, berawa, atau terhalang vegetasi rapat. Ketebalan asap turut menyulitkan pengoperasian helikopter, baik untuk pemantauan maupun pemadaman dari udara. Karena itu, strategi penanganan kini lebih difokuskan melalui jalur darat dengan mengerahkan personel dan peralatan ke titik yang masih dapat diakses.
Arahan Presiden agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal menjadi dasar penting dalam mempercepat pengendalian karhutla. Setiap lembaga diharapkan menggunakan kapasitasnya secara terpadu, mulai dari pemantauan titik api, pembukaan akses, distribusi air, hingga pengawasan setelah api dipadamkan. Langkah tersebut diperlukan agar bara tidak kembali menyala dan kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Dengan kerja sama yang konsisten, hambatan di lapangan dapat diatasi secara bertahap.
Dudung menyampaikan bahwa pemerintah belum berencana menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Keputusan tersebut berkaitan dengan penilaian pemerintah bahwa situasi yang berlangsung masih dapat ditangani melalui upaya pemadaman dan pengendalian yang sedang dilakukan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam merespons perkembangan karhutla di sejumlah wilayah.
Dalam rapat yang membahas penanganan karhutla, pemerintah juga tidak membahas penawaran bantuan dari negara lain untuk mendukung pemadaman. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait di dalam negeri. Dudung tidak menyampaikan adanya pembahasan mengenai penerimaan bantuan pemadaman dari pihak asing.
Selain membahas langkah penanganan, Presiden mengarahkan agar upaya pencegahan karhutla lebih digencarkan. Arahan tersebut melibatkan para kepala daerah sebagai bagian dari penguatan pencegahan di wilayah masing-masing. Kepala daerah diminta berperan dalam meningkatkan perhatian dan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, sehingga penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Keterangan mengenai arahan Presiden itu menjadi penekanan dalam rapat, dengan fokus pada penguatan koordinasi dan pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah.
Baca juga: TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo Berlanjut | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
