Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah percepatan pemadaman serta penguatan pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani karhutla. Pengerahan tersebut mencakup pemanfaatan seluruh kekuatan yang tersedia sesuai kebutuhan penanganan di lapangan, sehingga upaya pemadaman dapat berjalan secara cepat, terarah, dan terkoordinasi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan Presiden menjadi bagian penting dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. Menurut Teddy, pemerintah menempatkan percepatan pemadaman sebagai salah satu perhatian utama, bersamaan dengan langkah pencegahan untuk memastikan titik api tidak berkembang dan meluas.
Pelaksanaan rapat secara hybrid memungkinkan pembahasan penanganan karhutla dilakukan dengan melibatkan unsur terkait melalui pertemuan langsung maupun sambungan jarak jauh. Melalui forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara maksimal agar setiap upaya pemadaman dan pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif.
Rapat yang dipimpin Prabowo itu menjadi wadah untuk menyatukan arahan dalam penanganan karhutla. Fokus pembahasan diarahkan pada tindakan segera untuk mempercepat pemadaman sekaligus memperkuat pencegahan, dengan seluruh kekuatan diminta bekerja secara optimal sesuai arahan Presiden.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang terdampak paling besar. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pemantauan operasional pemerintah terhadap kondisi kebakaran di berbagai wilayah. Berdasarkan pemaparan BNPB, penanganan di lapangan masih berlangsung dan belum seluruh area terdampak berhasil dikendalikan.
Sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menunjukkan bahwa kegiatan pemadaman tetap menjadi pekerjaan utama petugas di wilayah terdampak. Tim terkait terus melaksanakan penanganan sesuai perkembangan situasi, sementara pemerintah memantau pelaksanaan operasi melalui koordinasi antarlembaga. Laporan dalam rapat tersebut menggambarkan kondisi yang masih memerlukan tindakan langsung, khususnya pada area yang belum sepenuhnya padam.
Dalam perkembangan berikutnya, fokus penanganan pemerintah diarahkan terutama ke dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Perubahan fokus ini menjadi bagian dari pengaturan prioritas operasi setelah BNPB menyampaikan kondisi karhutla di enam provinsi terdampak. Dengan demikian, koordinasi dan pelaksanaan pemadaman kini dipusatkan pada kedua wilayah tersebut, tanpa mengesampingkan pemantauan terhadap kondisi di provinsi lain yang sebelumnya masuk dalam laporan.
Rapat itu menjadi dasar penyampaian perkembangan operasional mengenai lokasi yang masih memerlukan pemadaman dan wilayah yang menjadi perhatian utama pemerintah. BNPB melanjutkan pelaporan situasi sebagai bahan koordinasi dalam penanganan karhutla. Pemusatan operasi di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan merupakan arah penanganan yang disampaikan dalam rapat, sedangkan alasan khusus pemilihan kedua provinsi tersebut tidak dijelaskan dalam laporan yang tersedia.
Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Pengerahan dalam skala besar ini ditujukan untuk mempercepat penanganan titik api, membatasi penyebaran kebakaran, serta memastikan area yang baru terbakar dapat segera dikendalikan. Kehadiran personel di lapangan menjadi bagian penting dalam merespons perubahan kondisi kebakaran yang dapat berlangsung cepat, terutama ketika api menjalar ke area lain.
Operasi darat berfokus pada penanganan langsung di lokasi terdampak. Personel melakukan upaya pemadaman terhadap api yang terlihat, mengendalikan bara yang masih tersisa, dan membantu mencegah munculnya kembali titik api setelah proses pemadaman dilakukan. Berdasarkan hasil pelaksanaan sejauh ini, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan personel di darat berperan besar dalam mengurangi luasan kebakaran harian.
Meski demikian, pemadaman tidak hanya mengandalkan penanganan dari permukaan. Operasi udara melalui water bombing tetap berlangsung di sejumlah wilayah untuk mempercepat pemadaman. Dukungan ini dilakukan dengan menjatuhkan air dari udara ke area yang terbakar, sehingga membantu menekan kobaran pada bagian lahan yang membutuhkan respons cepat. Operasi udara juga mendukung upaya pengendalian ketika penanganan langsung dari darat belum dapat menjangkau seluruh area secara segera.
Peran dukungan darat dan udara berjalan saling melengkapi. Personel di darat menangani api dan bara secara langsung sekaligus memantau kondisi lapangan, sedangkan water bombing membantu mengurangi intensitas kebakaran dari udara. Koordinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan agar pemadaman berlangsung lebih cepat, luas lahan terbakar dapat ditekan, dan potensi penyebaran api dapat diminimalkan. Dengan pengerahan personel dalam jumlah besar serta operasi udara yang terus berjalan, penanganan karhutla diarahkan untuk mempertahankan tingkat keberhasilan pemadaman dan mempercepat pemulihan kondisi di area terdampak.
Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah daerah. Perkembangan yang lebih baik terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa penanganan di lapangan, termasuk pemadaman dan pengendalian titik api, terus berjalan secara terpadu. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik panas, terutama di wilayah yang masih memiliki lahan gambut dan vegetasi mudah terbakar.
Upaya penanganan juga diarahkan pada pengoptimalan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi ini dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan. Dengan memanfaatkan potensi awan yang tersedia, OMC diharapkan dapat membantu membasahi area rawan serta memperkuat langkah pemadaman. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan hasil pemantauan cuaca dan kondisi atmosfer agar sumber daya dapat digunakan secara efektif.
Perkiraan awal musim hujan menunjukkan pola yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi pengurangan risiko karhutla, meskipun kewaspadaan dan kesiapsiagaan masih harus dipertahankan hingga curah hujan benar-benar stabil di berbagai wilayah. Koordinasi antarlembaga, pemantauan udara dan darat, serta respons cepat terhadap laporan kebakaran tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian bencana.
Rapat diikuti secara langsung dan virtual oleh jajaran menteri, pimpinan TNI dan Polri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, calon Kepala BPGMN, serta gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur pusat dan daerah tersebut mencerminkan koordinasi lintas sektor dalam memantau perkembangan karhutla, mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca, dan memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kondisi terkini di lapangan.
Baca juga: Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo Berlanjut | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
