Jakarta | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan penting dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026. Sebanyak 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Penyaluran dana kepada penerima yang sudah tidak ada tersebut mencapai Rp2,7 miliar. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan dalam pemutakhiran dan pencocokan data penerima bantuan pendidikan, sehingga dana negara berisiko disalurkan kepada pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
Temuan mengenai KIP Kuliah itu berada dalam lingkup pemeriksaan belanja pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemeriksaan tersebut tidak hanya menyoroti ketepatan sasaran program bantuan pendidikan, tetapi juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan dalam perencanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban belanja. Data penerima yang masih memuat mahasiswa meninggal dunia memperlihatkan perlunya mekanisme verifikasi yang lebih kuat dan dilakukan secara berkala, termasuk melalui koordinasi dengan perguruan tinggi serta instansi pengelola data kependudukan.
Secara lebih luas, BPK menemukan 93 permasalahan belanja yang tidak sesuai ketentuan pada 53 kementerian atau lembaga, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp355,16 miliar. Dalam konteks tersebut, kasus penyaluran KIP-K menjadi salah satu contoh penting mengenai dampak lemahnya pengendalian dan validasi data terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK merekomendasikan agar kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi untuk memperbaiki pendataan penerima, menghentikan atau menyesuaikan penyaluran yang tidak semestinya, serta memulihkan kelebihan pembayaran melalui penyetoran ke kas negara. Tindak lanjut atas rekomendasi ini diperlukan untuk memastikan bantuan pendidikan diterima mahasiswa yang berhak dan penggunaan anggaran berlangsung secara akuntabel.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pengelolaan belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memadai. Kondisi tersebut berdampak pada ketepatan penyaluran bantuan kepada penerima. Berdasarkan temuan pemeriksaan, terdapat kelebihan penyaluran PIP kepada 19.331 penerima dengan nilai keseluruhan mencapai Rp12,37 miliar.
Temuan tersebut mengelompokkan penerima yang memperoleh penyaluran berlebih ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas penerima yang juga mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Artinya, penerima yang sama tercatat memperoleh bantuan PIP melalui pengelolaan pada kementerian yang berbeda. Kondisi ini menjadi bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan belanja bantuan sosial PIP pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kelompok kedua mencakup penerima yang diberi penandaan oleh pemerintah daerah karena menerima bantuan serupa. Penandaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan informasi atau status tertentu terkait penerimaan bantuan yang sejenis. Namun, penerima yang termasuk dalam kelompok ini tetap tercatat dalam penyaluran PIP yang diperiksa, sehingga turut membentuk nilai kelebihan penyaluran sebagaimana diungkapkan BPK.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan menyoroti adanya persoalan dalam pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial PIP. Kelebihan penyaluran kepada 19.331 penerima senilai Rp12,37 miliar menjadi temuan utama dalam pemeriksaan tersebut. Dua kelompok penerima yang disebutkan, yakni penerima bantuan PIP dari Kementerian Agama serta penerima yang telah diberi penandaan oleh pemerintah daerah karena menerima bantuan serupa, menunjukkan cakupan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan.
BPK mencatat adanya persoalan kualitas data dalam penyaluran Program Indonesia Pintar yang berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran bantuan. Salah satu temuan tersebut berkaitan dengan 86.337 penerima yang berpotensi mengalami kelebihan penyaluran dengan nilai Rp80,75 miliar. Status ini belum serta-merta menunjukkan bahwa seluruh dana telah disalurkan secara tidak semestinya, melainkan menjadi indikasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait.
Kelompok penerima tersebut mencakup pemilik nomor induk kependudukan yang tidak padan dengan data administrasi kependudukan, penerima yang berstatus nonaktif, serta penerima yang terdeteksi ganda. Ketidaksesuaian itu dapat terjadi karena perbedaan atau pembaruan data, perubahan status penerima, maupun pencatatan lebih dari satu kali. Oleh sebab itu, rekonsiliasi antarsistem dan pemutakhiran data diperlukan sebelum menentukan ada atau tidaknya kelebihan penyaluran yang benar-benar harus ditindaklanjuti.
Selain temuan tersebut, BPK mencatat 5,3 juta penerima dengan nilai bantuan Rp3,83 triliun berada dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada desil 6 sampai 10 atau belum memiliki informasi desil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penerima belum dapat dipetakan secara memadai berdasarkan tingkat kesejahteraan. Ketiadaan atau ketidaktepatan klasifikasi tersebut menyulitkan penilaian mengenai kesesuaian penerima dengan kriteria program dan dapat mengurangi akurasi penyaluran pada periode berikutnya.
Temuan lain berkaitan dengan dana yang belum diaktivasi. Bantuan senilai Rp535,46 miliar tercatat belum diaktivasi oleh 627.314 penerima, sehingga dana tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Situasi ini berbeda dari kelebihan penyaluran maupun potensi kelebihan penyaluran. Pada kasus dana belum diaktivasi, persoalannya terletak pada belum dilakukannya proses aktivasi oleh penerima, bukan pada pembayaran yang melebihi hak. Pemantauan, pemberitahuan, dan pendampingan dapat membantu memastikan penerima memahami prosedur serta menggunakan bantuan sesuai tujuan pendidikan.
Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, BPK menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk membenahi pengelolaan bantuan pendidikan. Rekomendasi tersebut diarahkan pada perbaikan menyeluruh, mulai dari pendataan calon penerima, proses penyaluran, aktivasi rekening, hingga penyelesaian dana yang tidak tersalurkan. Langkah ini diperlukan agar Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertama, Menteri diminta meninjau petunjuk teknis Program Indonesia Pintar, khususnya ketentuan mengenai periode pengambilan data pokok pendidikan. Kejelasan periode tersebut penting untuk mendukung proses verifikasi dan validasi penerima. Data yang digunakan perlu menggambarkan kondisi peserta didik pada waktu yang relevan sehingga risiko penerima yang tidak memenuhi kriteria, data ganda, atau perubahan status sosial dapat diminimalkan. Petunjuk teknis juga perlu memberikan pembagian peran dan prosedur pemeriksaan yang lebih jelas bagi pihak terkait.
Kedua, BPK merekomendasikan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, termasuk informasi desilnya, sebagai salah satu sumber utama penetapan penerima. Pemanfaatan data tersebut diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan karena kondisi ekonomi keluarga dapat dinilai secara lebih terukur dan terintegrasi. Ketiga, perlu ditetapkan kebijakan relaksasi aktivasi rekening bagi penerima yang menghadapi kendala administratif atau teknis, tanpa mengurangi pengendalian serta kepastian bahwa bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Keempat, kerja sama dengan bank penyalur perlu ditinjau kembali. Pengaturan baru harus memuat sanksi apabila terjadi kelalaian dalam penyaluran, pemberitahuan, atau pelayanan aktivasi rekening. Selain itu, perlu ditetapkan batas maksimal pelaporan akhir program. Batas waktu tersebut menjadi dasar untuk menghitung nilai dana yang benar-benar tersalurkan dan menentukan bantuan yang harus dikembalikan ke kas negara. Dengan demikian, rekomendasi BPK ditujukan untuk memperbaiki pendataan, penyaluran, aktivasi, serta pengembalian dana sesuai hasil pemeriksaan.
Baca juga: Konsep Baru Pengadaan Bahan Baku Program Makan Bergizi | Pencairan Bantuan Sosial di Indonesia: Fokus pada BLT Desa dan Program Lainnya | Program Bantuan Pendidikan PT SIER untuk Warga Kurang Mampu
