Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas langkah percepatan pemadaman di wilayah terdampak sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke area lain.
Dalam rapat itu, pemerintah mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla serta kesiapan unsur terkait di lapangan. Pembahasan mencakup kebutuhan pengerahan personel, dukungan peralatan, koordinasi antarlembaga, dan penguatan pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran baru. Langkah terpadu diperlukan karena karhutla dapat berkembang dengan cepat, terutama ketika kondisi cuaca dan lingkungan mendukung penyebaran api.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia agar dikerahkan secara optimal untuk menangani situasi tersebut. Arahan itu mencakup penggunaan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta unsur pendukung lain sesuai kebutuhan di lapangan. Pengerahan sumber daya ditujukan untuk mempercepat respons, memastikan pemadaman berjalan efektif, dan mencegah dampak kebakaran menjadi lebih besar.
Selain menitikberatkan pada pemadaman, rapat terbatas itu juga menegaskan pentingnya tindakan pencegahan. Pengawasan wilayah rawan, deteksi dini, serta respons cepat menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengendalikan karhutla. Koordinasi yang konsisten diharapkan dapat memperpendek waktu penanganan sejak api atau titik panas teridentifikasi hingga proses pemadaman dilakukan.
Melalui rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan pelaksanaan yang cepat. Setiap lembaga diminta menjalankan perannya secara terkoordinasi agar upaya pemadaman dan pencegahan dapat berlangsung bersamaan. Dengan optimalisasi personel dan dukungan operasional, pemerintah berupaya memastikan kebakaran hutan dan lahan tidak meluas serta mengurangi risiko terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi yang terdampak. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menggambarkan luas area yang belum seluruhnya selesai ditangani sehingga upaya pemadaman tetap menjadi perhatian utama dalam koordinasi penanggulangan bencana.
Dalam rapat yang membahas perkembangan penanganan karhutla, pemerintah memusatkan perhatian pada dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut ditetapkan sebagai fokus utama berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Pemusatan penanganan dilakukan untuk memastikan proses pemadaman pada area yang masih terbakar dapat terus dipantau dan dikoordinasikan secara terarah.
Meskipun laporan mencakup enam provinsi terdampak, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan penanganan saat ini. Informasi mengenai sekitar 639 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman menjadi dasar penting bagi pembaruan koordinasi di lapangan. Dengan demikian, perhatian dalam rapat diarahkan terutama pada perkembangan pemadaman di kedua provinsi tersebut, tanpa mengesampingkan pemantauan terhadap wilayah lain yang turut tercatat dalam laporan.
Operasi darat menjadi salah satu tumpuan utama dalam percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung, patroli, pendinginan, pembuatan sekat bakar, serta pemantauan titik rawan. Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada api yang terlihat, tetapi juga mencegah munculnya kembali bara di lapisan gambut dan area yang telah terbakar.
Hasil operasi menunjukkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Capaian ini mencerminkan peningkatan respons lapangan, meskipun kondisi angin, cuaca kering, dan karakteristik lahan tetap menjadi tantangan. Tim darat terus memperkuat pemantauan untuk memastikan titik api yang telah dipadamkan tidak kembali menyala.
Selain operasi darat, dukungan udara melalui water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah. Pesawat dan helikopter digunakan untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi melalui jalur darat, sekaligus mempercepat pembasahan kawasan dengan risiko penyebaran api tinggi. Perkembangan penanganan juga menunjukkan perbaikan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penurunan intensitas kebakaran di wilayah-wilayah tersebut menjadi indikator bahwa kombinasi pemadaman darat dan udara mulai memberikan dampak positif, meskipun pengawasan tetap diperlukan.
Pemerintah juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang tersedia. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di daerah prioritas serta membantu membasahi lahan yang rentan terbakar. Strategi tersebut semakin relevan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Pemanfaatan kondisi atmosfer secara tepat diharapkan dapat mempercepat pemulihan kelembapan lahan dan menekan risiko meluasnya karhutla.
Rapat percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihadiri sejumlah pejabat utama pemerintah dan unsur keamanan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penanganan karhutla ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang memerlukan koordinasi pemerintah pusat, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Di lokasi rapat, hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Turut hadir secara langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Satyawan Pudyatmoko. Komposisi peserta tersebut mencerminkan keterlibatan unsur politik dan keamanan, pertahanan, administrasi pemerintahan, hingga pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran.
Sejumlah pejabat lainnya mengikuti rapat secara virtual. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tony Harjono. Partisipasi jarak jauh memungkinkan koordinasi kebijakan, pemantauan kondisi cuaca, dan kesiapan sumber daya berlangsung dari berbagai wilayah.
Rapat tersebut juga melibatkan gubernur dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, dua provinsi yang memiliki wilayah rawan karhutla. Selain itu, pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut ikut berkoordinasi untuk memastikan arahan pemerintah dapat diterapkan di lapangan. Keterlibatan unsur daerah diperlukan agar pengerahan personel, pemadaman, pencegahan titik api, serta penanganan dampak terhadap masyarakat berjalan secara terpadu dan sesuai dengan situasi setempat.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
