Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi menghadapi potensi karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi.
Rapat berlangsung secara hibrida, dengan sebagian peserta hadir secara langsung dan sebagian lainnya mengikuti pembahasan melalui konferensi jarak jauh. Sejumlah pejabat dijadwalkan mengikuti rapat, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Surharyano. Kehadiran unsur pertahanan dan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja bersama lintas lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam menangani karhutla. Keseriusan tersebut tercermin dari perhatian langsung Presiden terhadap perkembangan situasi serta kebutuhan untuk memastikan setiap lembaga menjalankan perannya secara terkoordinasi. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, sistem pemantauan, dan mekanisme respons apabila kebakaran terjadi.
Melalui rapat terbatas ini, pemerintah membahas arah penanganan yang menempatkan pencegahan dan respons cepat sebagai prioritas. Upaya tersebut mencakup penguatan deteksi dini, peningkatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pengendalian kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kualitas lingkungan. Karena itu, hasil pembahasan di Istana Negara diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan langkah prioritas yang lebih terukur dan konsisten.
Dudung belum menjelaskan secara rinci agenda yang akan dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo. Ia menyampaikan bahwa pembahasan akan berfokus pada perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilakukan pemerintah di sejumlah wilayah. Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melihat efektivitas langkah yang sudah berjalan sekaligus menentukan kebijakan lanjutan.
Beberapa daerah yang akan masuk dalam laporan lain Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Riau. Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan hutan dan lahan yang luas serta menghadapi risiko kebakaran berulang, terutama ketika musim kemarau. Dudung akan menyampaikan kondisi penanganan di lapangan, termasuk koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait lainnya.
Materi yang dilaporkan mencakup penanganan yang telah dilaksanakan, persentase pelaksanaan dari berbagai rencana, serta hasil yang telah dicapai di setiap wilayah. Selain itu, laporan tersebut akan memuat langkah konkret berikutnya, baik untuk memadamkan titik api maupun mencegah meluasnya kebakaran. Rencana tindak lanjut dapat mencakup penguatan pemantauan, pengerahan sumber daya, peningkatan kesiapan personel, dan koordinasi yang lebih cepat ketika muncul indikasi kebakaran.
Pemerintah perlu menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan dampak yang ditimbulkan. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan di tingkat daerah, melainkan isu yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta hubungan dengan negara lain akibat sebaran asap lintas batas. Karena itu, laporan mengenai perkembangan penanganan menjadi dasar penting bagi Presiden untuk menentukan wilayah yang harus segera mendapat dukungan dan langkah strategis tambahan.
Dudung menyampaikan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga telah sampai ke negara tetangga. Persoalan tersebut terutama terlihat melalui sebaran asap yang muncul akibat kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla memiliki dampak yang lebih luas daripada kerusakan pada area lahan terbakar, karena asap dapat mengganggu kualitas udara dan menimbulkan perhatian di kawasan sekitar.
Presiden memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla. Perhatian tersebut mencerminkan pentingnya langkah yang terkoordinasi untuk mengendalikan kebakaran, mengurangi dampak asap, serta mencegah persoalan berkembang lebih jauh. Penanganan karhutla juga dipandang perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat kebakaran dapat menimbulkan dampak yang dirasakan lintas wilayah dan berpotensi memengaruhi hubungan dengan negara tetangga.
Menurut Dudung, sebagian lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat kebakaran di area tersebut lebih sulit dipadamkan. Api dapat bertahan di dalam lapisan lahan, sehingga penanganannya memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperumit pengendalian karhutla, terutama ketika kebakaran berlangsung dalam area yang luas atau menghasilkan asap secara terus-menerus.
Dudung juga menyebut bahwa sejumlah upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Namun, penanganan karhutla tetap akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat yang dipimpin Presiden. Rapat itu diharapkan menjadi ruang untuk mengevaluasi perkembangan situasi, menyamakan langkah antarpihak, dan menentukan prioritas penanganan berikutnya. Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada pemadaman kebakaran, tetapi juga pada pengendalian dampak asap serta penyelesaian persoalan lahan yang terbakar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pengerahan personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak menghadapi kendala. Unsur yang terlibat di lapangan telah mencakup Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta satuan terkait lainnya. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memungkinkan upaya pemadaman dilakukan secara terpadu sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Menurut Dudung, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan atau jumlah personel yang dapat dikerahkan. Dukungan dari TNI, Polri, dan satuan lain telah disiapkan untuk membantu penanganan karhutla, termasuk pelaksanaan pemadaman dan tugas pendukung di lapangan. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan personel dapat ditempatkan pada lokasi yang memerlukan penanganan.
Tantangan yang masih dihadapi berkaitan dengan luas lahan yang harus ditangani. Area kebakaran yang besar membuat proses pemadaman membutuhkan pengaturan sumber daya secara cermat, baik dari sisi penempatan personel maupun pelaksanaan operasi di sejumlah titik. Kondisi tersebut juga menuntut pemantauan berkelanjutan agar penanganan dapat diarahkan sesuai perkembangan di lapangan.
Dudung berharap Presiden dapat memberikan arahan khusus, terutama untuk penanganan yang bersifat insidentil. Arahan tersebut diharapkan menjadi acuan ketika muncul kebutuhan penanganan tertentu yang memerlukan respons cepat dan koordinasi lintas satuan. Fokusnya adalah memastikan langkah yang diambil di lapangan tetap menyesuaikan situasi serta kebutuhan penanganan pada setiap kejadian.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
