Jakarta | Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jadwal penerbangan mengalami penundaan karena jarak pandang di sekitar bandar udara menurun. Berdasarkan laporan yang disampaikan, jarak pandang berada pada kisaran 500 hingga 800 meter, sehingga pergerakan pesawat harus disesuaikan dengan pertimbangan keselamatan dan kondisi operasional di lapangan.
Gangguan itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang hendak bepergian, tetapi juga dialami langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Ia mengungkapkan bahwa penerbangannya sempat tertunda ketika hendak menuju Sumatera Selatan beberapa hari sebelumnya. Pengalaman tersebut menggambarkan dampak langsung karhutla terhadap konektivitas antardaerah, terutama ketika asap menyelimuti wilayah sekitar jalur penerbangan dan bandara.
Dudung menyampaikan keterangan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Menurutnya, penundaan penerbangan menjadi salah satu konsekuensi yang muncul ketika kualitas udara dan jarak pandang memburuk akibat sebaran asap. Situasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan serta kesehatan, tetapi juga menghambat mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Pemerintah kemudian menyiapkan langkah penanganan karhutla untuk mengurangi dampak asap, mencegah meluasnya titik api, dan menjaga agar aktivitas transportasi dapat kembali berjalan secara aman. Pemantauan kondisi cuaca, kualitas udara, serta jarak pandang di sekitar bandara menjadi bagian penting dalam menentukan keputusan operasional penerbangan selama kabut asap masih berlangsung. Penumpang pun diimbau memeriksa informasi terbaru dari maskapai atau pengelola bandara sebelum melakukan perjalanan.
Perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap kebakaran hutan dan lahan disampaikan Dudung sebagai bagian penting dalam penanganan kabut asap yang berdampak pada transportasi udara. Peristiwa kebakaran tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan ketika asap menurunkan jarak pandang di wilayah terdampak. Kondisi itu membuat pengendalian kebakaran menjadi perhatian pemerintah, terutama karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pengguna layanan transportasi udara.
Menurut Dudung, perhatian Presiden terutama mengarah pada percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perlu dilakukan dengan segera agar sumber kebakaran dapat dikendalikan dan dampak kabut asap tidak meluas. Percepatan pengendalian juga menjadi bagian dari upaya merespons situasi yang dapat berubah, termasuk ketika kabut asap memengaruhi keamanan serta kelancaran penerbangan.
Dudung menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai kondisi kabut asap dan perkembangan kebakaran yang terjadi. Laporan tersebut menjadi dasar untuk memahami situasi di lapangan, termasuk dampaknya terhadap transportasi udara. Informasi mengenai kondisi terkini diperlukan agar perkembangan penanganan dapat dipantau secara lebih jelas dan disampaikan kepada Presiden secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Dudung akan menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran dan kabut asap kepada Presiden Prabowo. Penyampaian laporan itu mencakup informasi mengenai kondisi yang telah diterima serta kemajuan pengendalian di lapangan. Dengan demikian, perhatian Presiden terhadap persoalan ini terus didukung oleh pembaruan informasi mengenai keadaan kabut asap dan dampaknya. Fokus utama tetap berada pada percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar gangguan terhadap transportasi udara dapat ditangani sesuai perkembangan situasi.
Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketiga wilayah tersebut dipantau karena aktivitas kebakaran dan sebaran asapnya berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, mobilitas warga, serta layanan transportasi udara. Gangguan jarak pandang akibat kabut asap bahkan telah berdampak pada penerbangan, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan kelancaran aktivitas publik.
Laporan yang akan disampaikan pemerintah mencakup sejumlah aspek penting. Selain menjelaskan penanganan yang telah dilakukan di lapangan, laporan tersebut akan memuat persentase pelaksanaan setiap langkah, sehingga perkembangan penanganan dapat dipantau secara lebih terukur. Informasi itu diharapkan memberikan gambaran mengenai tindakan yang sudah berjalan, kegiatan yang masih berlangsung, serta bagian yang memerlukan percepatan atau penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan pihak terkait lainnya.
Rencana berikutnya akan diarahkan pada langkah-langkah konkret dengan menetapkan prioritas berdasarkan kondisi tiap wilayah. Upaya tersebut meliputi penguatan pemantauan titik panas, respons cepat terhadap lokasi yang berisiko meluas, pengendalian sumber api, serta penanganan dampak asap terhadap masyarakat dan transportasi. Penentuan prioritas perlu mempertimbangkan tingkat ancaman, luas wilayah terdampak, kondisi cuaca, dan kemampuan tim di lapangan. Dengan demikian, sumber daya dapat dikerahkan secara lebih efektif, terutama pada lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan lebih besar.
Persoalan ini juga memiliki dimensi lintas batas. Sebaran asap disebut telah menjangkau negara tetangga, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, penguatan koordinasi, dan pelaksanaan penanganan secara konsisten. Namun, laporan yang tersedia tidak menyebutkan negara mana yang terdampak. Karena itu, perhatian utama tetap diarahkan pada pengendalian karhutla di wilayah prioritas, sembari memastikan setiap langkah dilakukan berdasarkan data dan perkembangan terbaru.
Dudung menjelaskan bahwa luasnya lahan gambut menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Karakteristik gambut yang mudah terbakar, memiliki lapisan organik tebal, serta dapat menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Api yang terlihat di permukaan juga belum tentu menunjukkan seluruh titik kebakaran, karena bara dapat menjalar melalui lapisan tanah dan muncul kembali ketika kondisi kering atau tertiup angin.
Situasi tersebut membuat penanganan membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan metode yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Petugas harus menjangkau area yang luas, termasuk lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat. Hambatan medan dan jarak antarlokasi turut memengaruhi kecepatan pengerahan, distribusi peralatan, serta proses pemadaman dan pendinginan. Karena itu, pengendalian kebakaran di lahan gambut tidak hanya bergantung pada jumlah personel, tetapi juga pada koordinasi, informasi lapangan, dan penentuan prioritas secara tepat.
Pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk menangani kejadian tersebut. Unsur TNI, Polri, serta satuan terkait di daerah dilibatkan dalam pemantauan, pemadaman, pengamanan wilayah, dan dukungan terhadap operasi penanganan. Sumber daya manusia yang tersedia telah dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Namun, luas wilayah yang harus ditangani membuat pengerahan tersebut memerlukan arahan khusus dari tingkat pusat, terutama ketika muncul kondisi insidental yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
Arahan dari pusat diperlukan untuk menyelaraskan langkah antarlembaga, menyesuaikan penempatan personel, serta memastikan wilayah yang memiliki risiko paling tinggi memperoleh perhatian lebih dahulu. Pemerintah juga akan menyampaikan laporan mengenai capaian penanganan, langkah konkret yang telah dilakukan, dan prioritas pengendalian kebakaran pada tahap berikutnya. Pelaporan itu akan menjadi dasar untuk mengarahkan operasi, memperkuat koordinasi, dan menetapkan kebutuhan penanganan sesuai perkembangan di masing-masing wilayah.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
