Jakarta | Rencana memperluas bidang usaha PT Transportasi Jakarta ke layanan angkutan perairan dan udara tercantum dalam rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan usaha milik daerah tersebut. Gagasan ini membuka kemungkinan peran Transjakarta tidak hanya terbatas pada transportasi darat, tetapi juga mencakup pilihan layanan yang dapat mendukung mobilitas warga di wilayah kepulauan. Namun, perluasan tersebut masih merupakan rencana yang memerlukan pembahasan dan persiapan lebih lanjut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 1 Oktober. Penyampaiannya menjadi bagian dari pembahasan perubahan bentuk BUMD dan arah pengembangan bidang usaha perusahaan. Dengan masuknya angkutan perairan dan udara dalam rancangan, pemerintah daerah memberi ruang untuk mengkaji kemungkinan penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan kebutuhan geografis Jakarta, termasuk kawasan Kepulauan Seribu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah aspek sebelum menentukan bentuk pelaksanaannya. Hal yang perlu ditelaah meliputi landasan regulasi, model bisnis, serta alternatif pengelolaan layanan. Kajian tersebut penting untuk memperjelas pembagian peran, kebutuhan operasional, dan mekanisme penyediaan angkutan, sekaligus memastikan rencana sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pencantuman bidang usaha dalam rancangan peraturan daerah tidak dengan sendirinya berarti layanan telah tersedia atau akan segera beroperasi.
Jika dikembangkan dengan perencanaan yang matang, angkutan laut di bawah pengelolaan Transjakarta diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau di Kepulauan Seribu. Akses yang lebih terhubung berpotensi memudahkan perjalanan warga dari dan menuju pulau-pulau, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketersediaan transportasi yang andal juga dapat membantu warga menjangkau fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, yang aksesnya dapat dipengaruhi oleh jarak serta kondisi wilayah perairan.
Meski demikian, manfaat tersebut masih bergantung pada hasil kajian dan keputusan kebijakan berikutnya. Pemerintah perlu menilai kebutuhan masyarakat, kesiapan pengelolaan, serta kecocokan model layanan sebelum menetapkan langkah konkret. Dengan demikian, rencana perluasan ini dapat dipahami sebagai peluang untuk memperbaiki konektivitas, bukan sebagai pengumuman bahwa Transjakarta laut atau udara sudah berjalan.
Akademisi Universitas Indonesia, Arry Rahmawan Destianto, menilai gagasan Transjakarta Laut berangkat dari kebutuhan nyata warga Kepulauan Seribu akan layanan transportasi yang terpercaya. Bagi masyarakat kepulauan, perjalanan laut bukan sekadar pilihan tambahan, melainkan bagian penting dari kegiatan sehari-hari, termasuk untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Karena itu, ketersediaan angkutan yang teratur, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna menjadi perhatian utama dalam pembahasan konektivitas wilayah.
Apabila dirancang dan dijalankan dengan baik, konektivitas laut yang lebih kuat berpotensi mempermudah pergerakan warga sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Hubungan transportasi yang lebih teratur pulau-pulau dan kawasan daratan utama dapat membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lokal, misalnya melalui akses pasar yang lebih mudah serta arus pasokan yang lebih lancar. Layanan yang memadai juga dapat mendukung kegiatan wisata, karena pengunjung berpeluang mencapai destinasi dengan perjalanan yang lebih terencana. Namun, dampak tersebut masih berupa harapan dan potensi. Manfaatnya belum dapat dianggap sebagai hasil yang telah terbukti sebelum layanan beroperasi dan dievaluasi.
Realisasi gagasan ini memerlukan persiapan yang cermat agar layanan tidak hanya tersedia, tetapi juga aman, layak, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Pemerintah masih mematangkan sejumlah unsur pelaksanaan, termasuk skema operasional yang sesuai dengan pola perjalanan warga, standar keselamatan pelayaran, serta kelayakan dermaga di titik-titik layanan. Aspek tarif juga perlu disesuaikan agar biaya perjalanan tetap terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan operasional. Pertimbangan tersebut saling berkaitan: jadwal dan rute perlu memenuhi kebutuhan pengguna, sementara kapal serta fasilitas sandar harus memenuhi ketentuan keselamatan. Dengan demikian, penilaian terhadap peluang Transjakarta Laut perlu disertai perhatian pada kesiapan teknis dan keterjangkauan. Jika perencanaan mampu menjawab kebutuhan lokal, layanan ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat konektivitas Kepulauan Seribu, dengan hasil yang tetap bergantung pada rancangan dan pelaksanaan di lapangan.
Peringatan Arry mengenai pembiayaan penting diperhatikan sejak tahap awal perencanaan Transjakarta Laut. Pengembangan layanan tidak cukup bertumpu pada kebutuhan konektivitas; pemerintah juga perlu memastikan biaya pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pembaruan armada dapat ditanggung secara berkelanjutan. Analisis biaya-manfaat harus disusun berdasarkan kondisi layanan yang realistis, termasuk pola perjalanan warga, kapasitas penumpang, frekuensi pelayaran, serta kebutuhan dermaga dan fasilitas pendukung. Perhitungan tersebut membantu membedakan manfaat publik dari beban fiskal yang mungkin timbul. Tanpa perencanaan yang matang dan sumber dana yang jelas, layanan berisiko sulit dipertahankan setelah masa peluncuran, sekalipun gagasan awalnya menjanjikan bagi masyarakat kepulauan dan pengunjung.
Kepastian pendanaan dan analisis kelayakan juga perlu dipisahkan menurut moda transportasi. Kebutuhan teknis dan struktur finansial transportasi darat berbeda dari pelayaran, sementara layanan udara memiliki standar keselamatan, infrastruktur, dan pola investasi tersendiri. Karena itu, pendekatan pembiayaan yang seragam dapat menghasilkan estimasi yang kurang tepat atau mengabaikan risiko khusus setiap moda. Untuk angkutan laut, misalnya, perencanaan perlu mempertimbangkan karakter perairan, kondisi cuaca, keselamatan, ketersediaan kapal, serta biaya operasional pada rute antarpulau. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menanggung investasi dan biaya rutin, bagaimana dukungan publik diberikan, serta bagaimana pengawasan dilakukan. Kejelasan ini menjadi dasar bagi keputusan yang terukur dan akuntabel.
Selain aspek keuangan, dampak sosial-ekonomi terhadap pemilik kapal tradisional dan tenaga kerja lokal perlu dihitung secara serius. Layanan baru yang dikelola tanpa pelibatan mereka berpotensi mengurangi sumber penghasilan, menggeser keterampilan setempat, atau membuat operator kecil tersisih dari rute yang selama ini dilayani. Arry mendorong adanya skema legalisasi yang memberi kepastian bagi operator kapal tradisional sekaligus menetapkan persyaratan keselamatan dan mutu layanan. Mereka dapat dilibatkan sebagai mitra dalam ekosistem Transjakarta Laut, misalnya melalui kemitraan operasional atau dukungan untuk memenuhi standar yang disepakati. Dengan pembinaan, aturan yang jelas, dan ruang partisipasi, transisi dapat berlangsung lebih adil. Pemerintah perlu mengelolanya secara bijak agar peningkatan konektivitas berjalan seiring perlindungan mata pencaharian dan kapasitas lokal.
Akademisi Universitas Indonesia Arman Umar Muiz menyarankan agar pengembangan Transjakarta Laut dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini dapat membantu menjaga efisiensi investasi sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan kebutuhan perizinan sebelum layanan diperluas. Pada tahap awal, Transjakarta dapat berfokus sebagai operator kapal, tanpa harus langsung mengambil alih seluruh kegiatan pelayaran. Dengan pembagian peran yang jelas, pengoperasian dapat dimulai lebih terukur, sementara kesiapan armada, rute, dan tata kelola dievaluasi sebelum cakupan layanan ditambah.
Menurut Arman, tahapan tersebut perlu disertai solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi hambatan legal yang dihadapi operator. Salah satu kebutuhan penting ialah kemudahan memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga dapat membantu operator kapal tradisional membentuk badan hukum atau koperasi agar mereka memiliki wadah usaha yang diakui. Dukungan administratif dan pendampingan diperlukan supaya persyaratan dapat dipenuhi tanpa mengabaikan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaku lokal dapat berpartisipasi dalam layanan secara resmi, bukan sekadar beroperasi di luar sistem transportasi yang terkoordinasi.
Legalisasi, integrasi, dan keselamatan menjadi alasan utama perlunya kerangka tersebut. Operator lokal yang memiliki status usaha jelas akan lebih mudah disertakan dalam perencanaan rute, pengaturan jadwal, serta koordinasi pelayanan dengan Transjakarta.
Baca juga: Gempa Magnitudo 5,9 Mengguncang Kepulauan Seribu, BMKG Pastikan Aman dari Tsunami | Persib Bandung Hadapi Tantangan Berat di AFC Champions League | Peluang Kerja di Jakarta: Job Fair 2026 Siap Sambut Pencari Kerja
