Jakarta | Laporan kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penilaian yang masih berada di bawah angka lima. Berdasarkan riset yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Oktober 2026, masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,7 dari 10. Angka tersebut menggambarkan adanya evaluasi kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan selama dua tahun pertama masa jabatan.
Penilaian dari kelompok ahli bahkan lebih rendah. Kelompok ini memberikan skor 2,9 dari 10 terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Perbedaan hasil masyarakat umum dan ahli menunjukkan adanya kesenjangan persepsi dalam melihat capaian pemerintah. Masyarakat menilai berbagai kebijakan berdasarkan dampak yang dirasakan secara langsung, sementara kelompok ahli turut mempertimbangkan konsistensi kebijakan, kualitas perencanaan, serta konsekuensi tata kelola dalam jangka lebih panjang.
Survei tersebut mencakup sejumlah aspek utama, yaitu pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan komunikasi publik. Keempat aspek itu digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintahan, bukan semata-mata mengukur tingkat kepuasan terhadap kebijakan tertentu. Hasilnya memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam penerjemahan agenda pemerintah menjadi program yang efektif dan dapat dirasakan publik.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan hasil riset tersebut secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Penyampaian ini menjadi bagian dari publikasi laporan evaluasi dua tahun pemerintahan. Menurut temuan yang dipaparkan, skor rendah tersebut perlu dibaca sebagai sinyal mengenai penilaian publik dan ahli terhadap pelaksanaan agenda pemerintahan. Data itu juga menempatkan kualitas kepemimpinan serta penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bagian penting dalam evaluasi kinerja.
Survei dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya perbedaan penilaian kelompok ahli dan masyarakat umum. Penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto dari kalangan ahli berada pada skor 2,8 dari 10. Sementara itu, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari 10. Meskipun penilaian masyarakat relatif lebih tinggi, angka tersebut tetap berada di bawah lima.
Penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Para ahli memberikan skor 2,2 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberikan nilai 4,9 dari 10. Dengan demikian, baik Presiden maupun Wakil Presiden sama-sama memperoleh skor di bawah lima dari kelompok penilai masing-masing. Hasil tersebut menggambarkan evaluasi yang belum menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap kinerja kedua pejabat negara.
Riset ini melibatkan dua kelompok responden, yakni ahli dan masyarakat umum. Kelompok ahli memberikan penilaian berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, serta berbagai indikator kinerja publik. Adapun masyarakat umum menyampaikan evaluasi berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik selama masa pemerintahan berjalan.
Bhima Yudhistira menyatakan bahwa rendahnya skor tersebut perlu dibaca sebagai sinyal evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan, bukan sekadar perbedaan angka antarkelompok responden. Menurutnya, hasil survei memperlihatkan adanya persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah, terutama karena penilaian dari ahli dan masyarakat sama-sama belum mencapai angka lima. Perbedaan skor kedua kelompok juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat umum dan penilaian berbasis keahlian tidak sepenuhnya sama, meski keduanya mengarah pada kesimpulan bahwa kinerja Prabowo dan Gibran masih menghadapi tantangan besar.
Temuan survei mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat adanya tingkat stres yang dirasakan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasa stres terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah selama periode tersebut. Angka ini merupakan bagian dari hasil survei yang memotret kondisi psikologis masyarakat sekaligus tanggapan mereka terhadap jalannya pemerintahan.
Survei yang sama juga mencatat bahwa 67 persen responden secara khusus mengaku merasa stres terhadap perilaku Prabowo Subianto. Persentase tersebut disampaikan sebagai temuan tersendiri dalam pengukuran mengenai respons masyarakat terhadap presiden. Dengan demikian, hasil survei memuat dua catatan terkait stres publik, yaitu perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah dan perasaan stres yang secara khusus dikaitkan dengan perilaku Prabowo Subianto.
Selain tanggapan masyarakat, survei tersebut memuat penilaian dari kelompok ahli terhadap kapasitas kepemimpinan presiden. Dari 129 ahli yang menjadi responden, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Prabowo Subianto tidak memadai. Penilaian ini dicatat dalam hasil survei sebagai pandangan kelompok ahli mengenai kemampuan kepemimpinan presiden selama dua tahun pemerintahan berjalan.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 92 persen responden ahli mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Angka tersebut menjadi bagian dari penilaian kelompok ahli terhadap arah kepemimpinan dan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Seluruh persentase itu tercantum dalam temuan survei, yang mencakup respons psikologis masyarakat serta penilaian ahli mengenai kapasitas dan arah kepemimpinan presiden.
Laporan survei dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencatat persepsi publik yang kurang positif terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 53 persen responden menilai keadaan ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan oleh bagian besar masyarakat, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam aktivitas pekerjaan dan usaha. Penilaian ini menjadi catatan penting karena persepsi mengenai ekonomi berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Selain persoalan ekonomi, laporan tersebut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 96 persen responden menganggap upaya penanganan karhutla belum efektif. Angka itu mencerminkan tingginya ketidakpuasan terhadap pencegahan, pengendalian, serta respons terhadap kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Penilaian publik tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kesiapsiagaan di daerah rawan, dan memastikan penegakan aturan berjalan secara konsisten.
Survei ini melibatkan dua kelompok responden. Kelompok pertama terdiri atas 129 responden ahli dengan latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Para ahli dijangkau menggunakan metode snowball sampling, yakni perekrutan peserta melalui rekomendasi jaringan responden sebelumnya, dengan tujuan memperoleh individu yang memiliki keahlian relevan terhadap isu yang dikaji.
Kelompok kedua mencakup 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data untuk kelompok masyarakat umum dilakukan melalui pendekatan non-probability sampling dengan memanfaatkan Meta Ads. Data survei dihimpun pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Perbedaan metode perekrutan dan karakteristik responden perlu diperhatikan ketika membaca hasil laporan, karena temuan tersebut menggambarkan persepsi kelompok yang disurvei dan tidak secara otomatis mewakili seluruh populasi secara statistik.
Baca juga: Prabowo Subianto Mengakui Kesalahan saat Berpidato | Polemik Buku Islam Ala Prabowo: Dugaan Pelanggaran Hukum | Analisis Buku ‘Islam ala Prabowo’: Penilaian dan Tanggapan
