Jakarta | Proyek pusat data milik BDX Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihentikan sementara oleh pemerintah provinsi. Penghentian ini segera menjadi sorotan karena proyek tersebut berkaitan dengan rencana investasi strategis di sektor infrastruktur digital, sementara pelaksanaannya memperlihatkan adanya persoalan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keputusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penyelarasan perizinan, pengawasan, serta pemenuhan persyaratan investasi di berbagai tingkat pemerintahan.
Proyek yang dimaksud merupakan tahap kedua pembangunan pusat data BDX. Sebelumnya, rencana investasi itu telah masuk dalam koordinasi melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, status pencatatan dan koordinasi di tingkat pusat belum berarti seluruh proses di daerah telah selesai. Masih terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum proyek dapat dilanjutkan, termasuk aspek administratif, teknis, tata ruang, lingkungan, dan ketentuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa investasi BDX telah tercatat dan masuk ke BKPM, meskipun proyek tersebut kemudian dibatalkan atau dihentikan oleh pemerintah provinsi. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pencatatan investasi di tingkat nasional dapat berjalan beriringan dengan proses evaluasi atau penghentian di tingkat daerah.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pembagian kewenangan dan komunikasi yang lebih jelas sejak tahap perencanaan investasi. Bagi proyek berskala besar, kepastian tidak hanya bergantung pada komitmen penanam modal atau persetujuan pusat, tetapi juga pada kesesuaian dengan aturan serta kesiapan administratif di lokasi pembangunan. Koordinasi yang terpadu diperlukan agar keputusan pemerintah tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor, sekaligus memastikan setiap persyaratan publik, lingkungan, dan tata kelola telah dipenuhi sebelum kegiatan konstruksi diteruskan.
Faisol menilai ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat kepastian usaha, termasuk pada proyek yang sebelumnya telah dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Perbedaan penafsiran, persyaratan, atau kewenangan dapat membuat investor menghadapi proses yang berulang dan tidak seragam. Situasi tersebut berisiko memperpanjang waktu pelaksanaan, meningkatkan biaya, serta memengaruhi keputusan perusahaan untuk melanjutkan investasinya. Penghentian proyek data center BDX menjadi gambaran bahwa koordinasi antarlembaga perlu berjalan lebih konsisten sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurut Faisol, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi dan memperkuat industri nasional. Potensi itu didukung oleh pasar yang luas, kebutuhan infrastruktur digital yang terus berkembang, serta peluang pengembangan rantai pasok di berbagai sektor. Namun, keunggulan tersebut tidak akan optimal tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian kebijakan, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Investor membutuhkan kejelasan mengenai aturan, lembaga yang berwenang, serta prosedur yang harus dipenuhi agar dapat menyusun rencana secara terukur.
Karena itu, komunikasi dan penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk menyelesaikan seluruh persyaratan investasi. Setiap perbedaan administratif atau regulasi sebaiknya dibahas melalui mekanisme koordinasi yang jelas, bukan langsung menjadi alasan untuk menghentikan proyek yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa keputusan yang telah dikoordinasikan tidak berubah tanpa penjelasan dan transisi yang memadai. Faisol menegaskan, persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis atau investasi, melainkan juga tata kelola yang perlu diperbaiki dan dipermudah. Perbaikan tersebut penting untuk membangun kepercayaan, menjaga kesinambungan proyek, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan manfaat investasi dapat dirasakan oleh masyarakat dan industri nasional.
Faisol menyoroti adanya kesenjangan kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Perbedaan arah, penafsiran, atau penerapan kebijakan dapat memengaruhi proses investasi dan membuat perusahaan perlu menghadapi kondisi yang tidak selalu seragam. Dalam konteks tersebut, kepastian mengenai aturan dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan investasi, termasuk untuk proyek berskala besar seperti pusat data.
Menurut Faisol, terdapat dua persoalan yang berkembang dalam melihat kondisi investasi. Sebagian pihak menilai bahwa proses investasi masih dipersulit oleh berbagai ketentuan atau tahapan yang harus dilalui. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa kebijakan daerah belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan nasional. Kedua pandangan tersebut menunjukkan adanya persoalan koordinasi yang perlu diperhatikan bersama, karena perbedaan kebijakan dapat menciptakan ketidakjelasan bagi investor ketika menjalankan rencana usaha di daerah.
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memperbaiki kondisi tersebut secara bersama-sama. Namun, penyelarasan kebijakan tidak berarti mengabaikan persyaratan yang memang wajib dipenuhi oleh investor. Setiap ketentuan yang berlaku tetap perlu diperhatikan dalam proses investasi. Catatan ini penting agar upaya menyatukan arah kebijakan tidak dipahami sebagai penghapusan kewajiban atau standar yang harus dipenuhi pelaku usaha. Kasus penghentian proyek data center BDX menjadi contoh perlunya koordinasi yang lebih kuat pemerintah pusat dan daerah. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan atau ketidaksinkronan kebijakan dapat berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan investasi. Karena itu, persoalan koordinasi menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai keberlanjutan proyek dan hubungan kebijakan nasional serta penerapannya di daerah.
Persoalan koordinasi investasi data center dinilai penting karena pusat data bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan bagian dari fondasi ekonomi digital. Faisol memandang investasi di sektor ini memiliki nilai ekonomi yang besar, terutama ketika kebutuhan infrastruktur digital terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan buatan dan industri digital global. Berbagai layanan berbasis data, komputasi awan, serta aplikasi kecerdasan buatan memerlukan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan yang semakin besar. Karena itu, keputusan investasi pusat data berkaitan langsung dengan daya saing ekonomi, kesiapan teknologi, dan kemampuan suatu wilayah menangkap peluang pertumbuhan digital.
Menurut Faisol, nilai investasi satu pusat data dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Besaran tersebut berpotensi memberikan peningkatan nilai investasi yang signifikan apabila dibandingkan dengan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Perbandingan itu menunjukkan bahwa pusat data mempunyai karakter investasi yang padat modal, dengan dampak ekonomi yang tidak selalu tercermin hanya dari jumlah tenaga kerja langsung. Pengelolaan investasi secara terkoordinasi diperlukan agar pembangunan fasilitas, kepastian perizinan, penyediaan utilitas, dan kepentingan pemerintah maupun pelaku usaha dapat berjalan dalam arah yang sama.
Perubahan rantai pasok industri global dan persaingan dagang Amerika Serikat dan China juga membuka ruang bagi berkembangnya industri yang menopang teknologi digital. Peluang tersebut mencakup pusat data, layanan komputasi, manufaktur perangkat, hingga ekosistem pendukung lainnya. Namun, pengembangan sektor ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang besar, khususnya pasokan listrik dan air. Pusat data memerlukan energi dalam jumlah sangat besar untuk mengoperasikan server, sistem pendingin, dan perangkat pendukung secara berkelanjutan. Faisol menekankan bahwa industri semacam ini menghadapi tuntutan energi dan listrik yang sangat besar, sehingga kesiapan infrastruktur menjadi aspek utama dalam pengelolaan investasinya.
Baca juga: Tantangan Hukum dalam Iklim Investasi Indonesia | Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi | Tantangan Program Makan Bergizi Gratis di BGN
