Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan gagasan pemerintah untuk memberikan ponsel gratis kepada setiap warga negara. Perangkat tersebut direncanakan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dilengkapi rekening digital yang dapat digunakan sebagai sarana penyaluran dana bantuan sosial.
Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah membayangkan sebuah mekanisme yang memungkinkan bantuan diterima langsung oleh masyarakat melalui perangkat tersebut.
Melalui ponsel yang dibagikan, setiap penerima nantinya akan memiliki rekening digital masing-masing. Dana yang disediakan pemerintah kemudian dapat dikirimkan ke rekening tersebut sehingga proses penyaluran bantuan sosial berlangsung secara langsung melalui sistem digital. Skema ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun saluran distribusi bantuan yang lebih terarah.
Hashim menyampaikan bahwa dana pemerintah nantinya akan tersedia dan dikirimkan ke rekening digital setiap penerima melalui ponsel yang diberikan. Dengan demikian, perangkat itu diposisikan sebagai penghubung program pemerintah dan warga yang berhak memperoleh bantuan. Penggunaan rekening digital juga menunjukkan adanya rencana untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan teknologi finansial.
Meski demikian, gagasan ponsel gratis dengan rekening digital tersebut masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah perlu menetapkan sejumlah hal, termasuk tata cara pendataan warga, penentuan penerima, pengadaan perangkat, pengelolaan rekening, serta prosedur pengiriman dana. Kejelasan mengenai aspek-aspek tersebut akan menentukan bagaimana rencana ini dapat diterapkan secara efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.
Rencana penyaluran ponsel gratis sebagai bagian dari bantuan sosial masih belum disertai penjelasan teknis yang terperinci dari pemerintah. Sampai saat ini, belum terdapat informasi resmi mengenai lembaga atau saluran yang akan bertanggung jawab mendistribusikan perangkat tersebut kepada masyarakat. Pemerintah juga belum menyampaikan jadwal pelaksanaan, wilayah sasaran, maupun tahapan yang harus dilalui sebelum bantuan diberikan.
Mekanisme distribusi menjadi salah satu hal penting yang masih menunggu kepastian. Belum diketahui apakah perangkat akan disalurkan melalui pemerintah daerah, pendamping bantuan sosial, kantor pelayanan publik, atau saluran lain. Cara verifikasi penerima juga belum diumumkan, termasuk kemungkinan penggunaan data penerima bantuan yang telah tersedia. Tanpa mekanisme yang terbuka, masyarakat belum dapat mengetahui bagaimana proses pendaftaran, pemutakhiran data, dan pengambilan perangkat akan dilakukan.
Persyaratan penerima serta kriteria kelompok yang berhak memperoleh ponsel gratis juga belum ditetapkan secara terbuka. Belum ada kejelasan apakah bantuan ditujukan kepada keluarga berpenghasilan rendah, pelajar, pekerja tertentu, penerima program sosial yang sudah terdaftar, atau kelompok dengan kebutuhan khusus. Pemerintah perlu menjelaskan dasar penentuan sasaran agar pelaksanaan program dapat berlangsung tepat guna dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.
Selain itu, belum terdapat kepastian apakah rencana tersebut akan diberikan kepada seluruh masyarakat atau hanya kepada kelompok tertentu dengan prioritas yang telah ditentukan. Pernyataan yang beredar masih menunjukkan bahwa program berada pada tahap pembahasan, sehingga ketentuan operasionalnya belum dapat dijadikan acuan bagi calon penerima. Kejelasan mengenai anggaran, jumlah perangkat, prosedur penyaluran, dan pengawasan juga diperlukan sebelum pelaksanaan diumumkan. Dengan demikian, masyarakat masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah terkait bentuk, sasaran, serta mekanisme pembagian perangkat tersebut.
Rencana pemberian ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial berkaitan erat dengan agenda pemerintah memperluas akses layanan keuangan. Perangkat tersebut tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengakses rekening digital, menerima informasi bantuan, serta memantau penyaluran dana secara lebih mudah. Namun, pelaksanaannya masih menunggu mekanisme resmi yang akan ditetapkan pemerintah.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah sebelumnya menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Rekening digital diharapkan menjadi penghubung penerima bantuan dan sistem penyaluran yang lebih terdata. Dengan tersedianya rekening, bantuan dapat dikirimkan secara langsung kepada penerima sehingga proses distribusi berpotensi menjadi lebih efisien dan transparan.
Hashim menyampaikan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih belum memiliki rekening bank dan berada di luar sektor perbankan. Angka tersebut ia kaitkan dengan data Bank Dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan untuk menggunakan layanan keuangan formal, baik karena keterbatasan akses, pemahaman, maupun biaya administratif. Kelompok inilah yang menjadi sasaran penting dalam perluasan rekening digital.
Salah satu hambatan yang hendak diatasi adalah biaya pembukaan rekening. Pemerintah merencanakan penghapusan biaya yang sebelumnya dapat mencapai Rp50 ribu, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya awal untuk memperoleh akses perbankan. Kebijakan tersebut diharapkan membuat pembukaan rekening lebih inklusif, terutama bagi keluarga penerima bansos dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Apabila kebijakan pembebasan biaya ini berjalan bersamaan dengan penyediaan ponsel gratis, penerima manfaat dapat memiliki perangkat dan rekening yang diperlukan untuk mengikuti sistem penyaluran digital. Meski demikian, pemerintah tetap perlu merumuskan kriteria penerima, mekanisme distribusi perangkat, perlindungan data pribadi, serta prosedur layanan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Rencana perubahan penyaluran bantuan sosial (bansos) mengarah pada penggunaan rekening digital, bukan lagi pemberian uang tunai secara langsung. Melalui skema tersebut, dana bantuan diharapkan dapat dikirim ke rekening milik masyarakat penerima dan diakses menggunakan ponsel. Perubahan ini dirancang untuk membuat penyaluran lebih terarah, tercatat, serta terhubung dengan identitas penerima yang telah terverifikasi.
Hashim menjelaskan bahwa dana bantuan nantinya dapat disalurkan langsung oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan melalui perangkat yang digunakan penerima. Ponsel berfungsi sebagai sarana untuk mengakses rekening digital sekaligus menerima informasi mengenai bantuan yang tersedia. Dengan mekanisme itu, masyarakat tidak perlu selalu menerima bantuan dalam bentuk uang tunai atau melalui perantara di lapangan.
Meski demikian, mekanisme teknisnya belum ditetapkan secara final. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rekening digital masih berlangsung. Pemerintah menargetkan sistem tersebut mulai berjalan pada 2027, setelah aspek kesiapan teknologi, pendataan, keamanan transaksi, dan koordinasi antarlembaga diselesaikan.
Rekening digital itu direncanakan terhubung dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keterhubungan tersebut diharapkan membantu memastikan bantuan diterima oleh warga yang memenuhi persyaratan dan mengurangi risiko data ganda. Namun, pemerintah belum merinci cakupan penerima ponsel gratis, termasuk jumlah penerima, kriteria prioritas, jenis perangkat, serta waktu pembagiannya. Karena itu, rencana penyediaan perangkat masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme resmi program.
Baca juga: Upaya Pemerintah Menstabilkan Harga Cabai Melalui Distribusi Efektif
