Sorong, Papua Barat Daya – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25). Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.
Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.
“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.
“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal.
(TK)