Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin malam, 12 Oktober. Rapat tersebut berlangsung dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan format hybrid yang memungkinkan koordinasi peserta yang hadir secara langsung dan pihak-pihak yang mengikuti pertemuan dari lokasi lain.
Pertemuan ini secara khusus membahas perkembangan karhutla yang masih berlangsung. Presiden menerima pembahasan mengenai kondisi terkini serta langkah penanganan yang perlu terus dikoordinasikan untuk menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah. Dengan demikian, rapat terbatas tersebut menjadi forum evaluasi atas upaya pemadaman dan pengendalian karhutla yang sedang berjalan.
Dalam konteks penanganan bencana, rapat yang dipimpin Presiden berfungsi untuk menyelaraskan pemantauan kondisi lapangan, respons pemadaman, dan koordinasi antarpihak. Pembahasan mengenai perkembangan kebakaran menjadi penting agar langkah yang telah dilakukan dapat dievaluasi secara berkala, sekaligus memastikan penanganan tetap diarahkan pada situasi yang masih memerlukan perhatian.
Format hybrid juga mencerminkan kebutuhan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi tetap berjalan pemerintah pusat dan unsur terkait di lapangan. Melalui forum tersebut, perkembangan karhutla dapat dibahas secara terpusat, sementara pelaksanaan penanganan di daerah terus dipantau sesuai kondisi yang terjadi.
Rapat terbatas itu tidak sekadar membahas laporan perkembangan, tetapi juga menegaskan perhatian pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan yang belum sepenuhnya tertangani. Evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas langkah pemadaman, mengidentifikasi perkembangan terbaru, serta memperkuat koordinasi selama proses penanganan masih berlangsung. Presiden memimpin forum ini sebagai bagian dari upaya memastikan respons terhadap karhutla dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.
Rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan aparat secara langsung. Pertemuan tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menilai perkembangan pemadaman, kesiapan personel, serta langkah lanjutan di wilayah yang terdampak. Kehadiran para pejabat lintas sektor mencerminkan koordinasi bidang politik dan keamanan, pertahanan, penanggulangan bencana, serta pemerintahan daerah.
Dalam rapat itu hadir Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Turut mengikuti pertemuan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keterlibatan unsur TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam memastikan pengerahan personel, dukungan peralatan, dan pengamanan operasi pemadaman berjalan terpadu.
Selain itu, rapat diikuti Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko. Ia juga merupakan calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Kehadirannya berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan gambut dan ekosistem mangrove, terutama dalam upaya mencegah meluasnya titik api serta memperkuat pemulihan kawasan yang terdampak.
Melalui konferensi video, rapat tersebut turut diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Partisipasi secara daring memungkinkan pemerintah pusat memperoleh laporan langsung mengenai kondisi lapangan, perkembangan pemadaman, dan kebutuhan dukungan di setiap daerah. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan situasi aktual yang disampaikan oleh pejabat daerah dan unsur komando setempat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di enam provinsi yang paling terdampak. Meskipun penanganan telah berlangsung secara intensif, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Luasan tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi penanganan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan api tidak meluas dan dampak asap dapat ditekan.
Dari enam provinsi tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi fokus utama pemadaman. Kedua wilayah itu memerlukan penguatan koordinasi serta pengerahan sumber daya karena kondisi kebakaran masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Tim di lapangan terus memantau titik api, mengendalikan pergerakan api, dan melakukan pemadaman pada area yang dinilai berisiko menimbulkan perluasan kebakaran.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka berasal dari berbagai unsur yang bekerja bersama dalam penanganan karhutla, mulai dari pemadaman langsung hingga pemantauan dan dukungan terhadap upaya pengendalian di lapangan. Berdasarkan laporan BNPB, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menunjukkan bahwa respons darat mampu mengendalikan sebagian besar area terdampak, meskipun proses pemadaman masih harus dilanjutkan pada sejumlah lahan.
Selain pengerahan personel di darat, operasi udara melalui water bombing tetap dilakukan di sejumlah wilayah. Dukungan tersebut digunakan untuk mempercepat pemadaman, terutama ketika kondisi medan atau luasnya area terbakar menyulitkan penanganan secara langsung. Kombinasi operasi darat dan udara diharapkan dapat mempercepat penuntasan pemadaman, menjaga agar api tidak kembali meluas, serta mendukung evaluasi berkala terhadap perkembangan karhutla di enam provinsi terdampak.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terus dievaluasi untuk memastikan pemadaman berlangsung cepat dan terkoordinasi. Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan tersebut terlihat dari upaya pengendalian titik api, penguatan pemantauan, serta pengerahan personel dan peralatan ke wilayah yang masih memerlukan penanganan. Meski demikian, situasi tetap dipantau secara ketat karena perubahan cuaca dan kondisi lahan gambut dapat memicu kembali munculnya titik panas.
Di wilayah yang masih menghadapi potensi kebakaran, operasi pemadaman dari udara dan darat terus diperkuat. Penggunaan water bombing menjadi salah satu langkah penting untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat, terutama ketika api berada di kawasan luas atau medan yang berat. Langkah tersebut dijalankan bersama pemadaman langsung, pembuatan sekat bakar, patroli, serta pendinginan area untuk mencegah bara api kembali menyala. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait juga terus ditingkatkan.
Operasi modifikasi cuaca dioptimalkan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan pada kawasan yang membutuhkan pembasahan, sehingga dapat membantu menekan risiko penyebaran api dan memulihkan kelembapan lahan. Optimalisasi tersebut sejalan dengan perkiraan bahwa awal musim hujan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Namun, pemanfaatan kondisi atmosfer tetap dilakukan secara terukur berdasarkan pemantauan cuaca dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla terus diperkuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. Pemadaman diminta dipercepat, sementara langkah pencegahan harus dijalankan secara konsisten agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Arahan tersebut mencakup kesinambungan pemantauan, kesiapan personel dan peralatan, serta respons terpadu terhadap setiap laporan titik api.
Baca juga: Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo Berlanjut | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
