Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan laporan kepada Presiden dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama jajaran pejabat ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan penilaian mengenai kondisi ekonomi makro dan transaksi Indonesia di tengah situasi global yang tidak stabil. Pokok laporan menyatakan bahwa keduanya masih menunjukkan daya tahan atau resilien.
Penilaian itu menggambarkan kondisi Indonesia yang tetap mampu bertahan dalam lingkungan global yang bergejolak. Pemerintah menyampaikan perkembangan tersebut kepada Presiden sebagai bagian dari pembahasan koordinasi stabilitas sistem keuangan. Paparan Menteri Keuangan juga menempatkan kondisi ekonomi makro dan transaksi dalam satu gambaran mengenai ketahanan ekonomi nasional, tanpa memisahkan keduanya dari konteks ketidakpastian global yang sedang berlangsung.
Dalam menghadapi keadaan tersebut, arah kebijakan pemerintah mencakup dua sasaran yang berjalan beriringan: menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Upaya menjaga stabilitas menjadi perhatian penting ketika kondisi global tidak menentu, sementara dorongan terhadap pertumbuhan tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah. Kedua sasaran itu disampaikan dalam kerangka upaya merespons perkembangan ekonomi, bukan sebagai pilihan yang saling menggantikan.
Rapat koordinasi KSSK dan jajaran pejabat ekonomi di Istana menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan kondisi terkini serta membahas perhatian terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas. Laporan Suahasil kepada Presiden menegaskan bahwa ekonomi makro dan transaksi Indonesia dinilai masih resilien, sekaligus menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pesan utama paparan tersebut adalah bahwa ketahanan tetap menjadi penilaian atas kondisi saat ini, sedangkan stabilitas dan pertumbuhan menjadi sasaran yang hendak dipelihara bersama di tengah situasi global yang tidak stabil. Pernyataan ini merangkum penilaian dan arah upaya pemerintah yang disampaikan dalam rapat, tanpa mengaitkannya dengan indikator atau faktor lain yang tidak tercantum dalam laporan tersebut.
Pemerintah berencana terus mendorong belanja negara pada sisa tahun berjalan agar dapat menopang kegiatan ekonomi sekaligus menjangkau kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Suahasil menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN pada kuartal IV diperkirakan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya tahan ekonomi, bukan sekadar mengejar besarnya penyerapan anggaran. Karena itu, pelaksanaan program akan tetap memperhatikan prioritas, kesiapan kegiatan, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan belanja yang terencana, pemerintah berharap dukungan fiskal dapat mengalir ketika aktivitas ekonomi membutuhkan dorongan.
Belanja pemerintah diharapkan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai saluran. Pengeluaran untuk layanan publik dapat membantu memastikan layanan penting tetap berjalan, sementara perlindungan sosial memberi dukungan kepada kelompok yang membutuhkan. Bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV juga menjadi bagian dari upaya menjaga akses rumah tangga terhadap kebutuhan pokok. Dukungan tersebut berpotensi menopang konsumsi, yang merupakan salah satu sumber penting kegiatan ekonomi domestik. Pada saat yang sama, belanja pemerintah sendiri turut menjadi komponen permintaan dalam perekonomian. Pemerintah menekankan bahwa pelaksanaan program perlu memperhatikan ketepatan penerima dan waktu penyaluran agar manfaat anggaran dapat sampai secara efektif.
Di tengah upaya memperkuat belanja, pemerintah juga menyatakan komitmen untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. Outlook defisit anggaran hingga akhir tahun dipertahankan sekitar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut mencerminkan keseimbangan kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan upaya menjaga kesehatan fiskal. Pengelolaan belanja dan penerimaan akan terus dicermati agar pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dorongan fiskal pada sisa tahun berjalan diharapkan membantu konsumsi, layanan publik, dan perlindungan sosial tanpa mengabaikan disiplin anggaran. Pemerintah menilai kombinasi belanja yang lebih kuat dan defisit yang terjaga penting untuk mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menilai kondisi perekonomian Indonesia masih stabil, meskipun sejumlah indikator membutuhkan perhatian. Salah satu cerminnya adalah inflasi inti yang tercatat sebesar 2,8% pada September. Angka tersebut menggambarkan tekanan harga yang mendasari pergerakan inflasi masih terkendali. Namun, penilaian itu perlu dibaca bersama perkembangan kelompok harga lain, terutama pangan, yang lebih rentan berubah karena pasokan dan kondisi distribusi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi secara umum tidak berarti seluruh tekanan harga telah mereda atau tidak berdampak pada rumah tangga.
Inflasi pangan atau volatile food telah mencapai 5%, lebih tinggi daripada inflasi inti. Destry menyoroti perkembangan tersebut karena kenaikan harga kebutuhan pangan dapat menggerus daya beli masyarakat, khususnya jika berlangsung dalam periode yang panjang. Pangan memiliki peran penting dalam pengeluaran sehari-hari, sehingga perubahan harganya mudah dirasakan oleh konsumen. Untuk merespons tekanan tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam menjaga inflasi pangan. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengendalian harga melalui perhatian terhadap ketersediaan pasokan dan kelancaran upaya penanganan di sektor pangan, tanpa mengabaikan dinamika harga yang terus berkembang.
Di sisi pasar keuangan, BI juga menyatakan stabilitas rupiah tetap dijaga di tengah gejolak yang terjadi selama dua hari terakhir. Bank sentral melakukan upaya di pasar spot, pasar non-deliverable forward (NDF), serta domestic non-deliverable forward (DNDF). Instrumen-instrumen tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menjaga pergerakan nilai tukar tetap terkendali ketika sentimen pasar berubah. BI turut memberikan insentif biaya hedging, yakni biaya lindung nilai, guna mendukung pelaku pasar dalam mengelola risiko nilai tukar. Kombinasi pemantauan dan intervensi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas rupiah menjadi perhatian kebijakan, bersama pengendalian inflasi pangan. Perkembangan selanjutnya tetap perlu dicermati, sebab tekanan eksternal maupun perubahan pasokan dapat memengaruhi harga dan nilai tukar. Bagi masyarakat, perhatian pada kedua aspek ini berkaitan langsung dengan daya beli serta kepastian dalam menghadapi perubahan harga barang dan biaya transaksi yang dipengaruhi kurs.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen lembaganya untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia. Upaya ini diarahkan pada pembentukan ekosistem perdagangan yang semakin transparan dan likuid, sehingga investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai serta mekanisme pasar yang dipercaya. Reformasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Peningkatan transparansi memerlukan keterbukaan informasi yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta tata kelola yang menjamin perlakuan wajar bagi pelaku pasar. Di sisi lain, likuiditas yang memadai dapat membantu transaksi berlangsung lebih efisien dan membuat pasar mampu menampung kebutuhan investor dengan beragam karakteristik. OJK memandang kedua aspek itu saling berkaitan: pasar yang informasinya dapat diandalkan dan aktivitas perdagangannya sehat akan lebih mampu membangun kepercayaan dalam jangka panjang.
Friderica juga menekankan bahwa aturan harus ditegakkan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Termasuk di dalam perhatian pengawasan ialah praktik coordinated trading, yang dapat mengganggu proses pembentukan harga dan merugikan kepercayaan terhadap perdagangan yang tertib. Penanganan dugaan pelanggaran perlu dilakukan sesuai ketentuan, melalui pemeriksaan dan proses yang berlaku, agar tindakan regulator tetap konsisten, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi para pelaku pasar.
OJK berharap penegakan aturan yang tegas dapat menimbulkan efek jera, sekaligus memperkuat kredibilitas dan integritas pasar modal. Kepastian bahwa pelanggaran ditindaklanjuti membantu menunjukkan bahwa aturan berlaku bagi seluruh pihak, bukan hanya menjadi pedoman formal.
Baca juga: Sawah Kodim 0820 Probolinggo Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Pendampingan Petani Padi | Tindakan Tegas Pemerintah Kota Surabaya Terkait Pungutan Liar | Inisiatif Pemerintah Dalam Penanganan Krisis Sampah
