Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Syahganda Nainggolan menanggapi perbedaan hasil survei yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai variasi angka dari sejumlah lembaga tidak serta-merta menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap presiden melemah. Menurut pandangannya, keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo masih terjaga pada tingkat tinggi, meskipun hasil pengukuran yang beredar memperlihatkan gambaran yang tidak seragam. Tanggapan itu disampaikannya ketika ia ditanya mengenai survei-survei dengan tingkat kepuasan publik yang berbeda-beda.
Perbedaan hasil survei dapat muncul karena masing-masing lembaga menggunakan metode, waktu pengumpulan data, komposisi responden, dan rumusan pertanyaan yang berlainan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat menjawab, sehingga angka yang dihasilkan tidak selalu sama. Dalam membaca hasil survei, karena itu, penting untuk melihat lebih dari satu angka dan memahami konteks serta metodologi yang digunakan. Syahganda menekankan keyakinannya pada kuatnya kepercayaan masyarakat, bukan menyatakan bahwa seluruh survei harus menghasilkan nilai identik. Penilaian publik juga dapat dipengaruhi pengalaman sehari-hari serta perkembangan kebijakan pemerintah.
Pandangan tersebut menempatkan perbedaan angka survei sebagai bagian dari dinamika pengukuran opini, sementara tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan presiden dinilai masih tinggi. Survei kepuasan publik tetap dapat menjadi salah satu bahan untuk membaca respons masyarakat, tetapi hasilnya perlu ditafsirkan secara cermat dan proporsional. Angka yang berbeda tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perubahan sikap yang besar atau merata di seluruh kelompok masyarakat. Pernyataan Syahganda dengan demikian menyoroti keyakinan bahwa dukungan terhadap Prabowo masih kuat, sekaligus merespons pertanyaan mengenai variasi hasil survei. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, publik dapat membandingkan temuan berbagai lembaga dan memperhatikan cara setiap survei dilakukan.Syahganda menyebut adanya perbedaan angka kepuasan terhadap Prabowo dalam temuan dua lembaga survei. Menurut angka yang ia sampaikan, Poltracking mencatat tingkat kepuasan sebesar 55 persen, sedangkan PPI mencatat angka 65 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hasil yang disebut dari masing-masing lembaga tidak sepenuhnya sama. Namun, Syahganda menempatkan kedua angka itu sebagai gambaran bahwa kepuasan terhadap presiden tetap berada pada tingkat yang berarti. Ia tidak menyajikan selisih tersebut sebagai alasan untuk mengabaikan salah satu temuan, melainkan mengacu pada keduanya saat membicarakan penilaian masyarakat terhadap Prabowo.
Selain angka kepuasan, Syahganda menyatakan bahwa hasil Poltracking menunjukkan hampir 60 persen publik masih memiliki keyakinan terhadap presiden. Ia menyampaikan angka itu dengan penanda ketidakpastian, sehingga perlu dipahami sebagai perkiraan yang ia sebut, bukan angka pasti yang dinyatakan tanpa keraguan. Pernyataan mengenai keyakinan publik tersebut melengkapi gambaran tentang kepuasan: penilaian atas kinerja dan kepercayaan kepada kepala negara merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak sama. Dalam pandangannya, angka-angka yang ia rujuk memberi indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo belum hilang meskipun hasil survei memperlihatkan variasi.
Syahganda juga mengapresiasi lembaga-lembaga survei yang menyampaikan temuan tersebut. Ia menilai hasil yang berasal dari lapangan mencerminkan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan kepala negara. Dengan demikian, perbedaan angka Poltracking dan PPI tidak menghapus inti penilaian yang ia kemukakan, yakni bahwa dukungan dan keyakinan publik masih terlihat. Apresiasi terhadap lembaga survei juga menandakan bahwa angka-angka itu ia gunakan sebagai bahan untuk membaca pandangan masyarakat, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa semua responden memiliki penilaian seragam. Dalam uraian Syahganda, tingkat kepuasan yang ia sebut serta keyakinan publik yang diperkirakan mendekati 60 persen menjadi petunjuk bahwa kepercayaan terhadap Prabowo tetap kuat di tengah perbedaan hasil survei.
Survei SMRC yang diumumkan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, memotret pilihan responden dalam pertanyaan elektabilitas berdasarkan pengumpulan data pada 1–10 Oktober 2026. Dalam hasil yang dikutip, Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan 35,5 persen. Anies Baswedan menempati urutan berikutnya dengan 10,3 persen, sementara Prabowo memperoleh 9,8 persen. Dengan angka tersebut, posisi Prabowo berada di bawah dua tokoh yang disebut lebih dahulu dalam pertanyaan survei itu.
Setelah Prabowo, urutan yang disampaikan mencantumkan Gibran Rakabuming Raka dengan 8,4 persen. Berikutnya, Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh 5 persen, dan Ganjar Pranowo juga tercatat sebesar 5 persen. Penyebutan peringkat dan angka ini merujuk secara khusus pada hasil survei SMRC yang diumumkan pada tanggal tersebut. Karena itu, data sebaiknya dibaca sesuai konteks pertanyaan elektabilitas dan periode pengumpulan responden, bukan sebagai gambaran yang berlaku tanpa batas waktu.
Perbedaan persentase para tokoh menunjukkan bahwa jawaban responden dalam survei itu tersebar dengan komposisi yang beragam. Selisih Dedi Mulyadi dan tokoh-tokoh lain tampak cukup lebar, sedangkan angka Anies Baswedan dan Prabowo berdekatan. Prabowo tercatat terpaut 0,5 poin persentase dari Anies, serta unggul 1,4 poin dari Gibran. Perbandingan tersebut menjelaskan posisi angka dalam satu hasil pengukuran, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan alasan responden memilih nama tertentu.
Penting untuk membedakan jenis pertanyaan yang digunakan dalam survei. Angka 9,8 persen bagi Prabowo dalam paparan ini adalah hasil pertanyaan elektabilitas, bukan ukuran kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Elektabilitas berkaitan dengan pilihan atau dukungan yang dinyatakan responden dalam konteks pertanyaan yang diajukan, sedangkan kepuasan kinerja mengukur penilaian terhadap pelaksanaan tugas. Keduanya memiliki fokus berbeda sehingga tidak tepat disamakan atau dipertukarkan. Dengan membaca hasil secara cermat, publik dapat memahami posisi setiap tokoh tanpa menarik kesimpulan yang melampaui data yang disajikan. Angka tersebut tetap perlu disebut sebagai hasil survei SMRC, dengan waktu pengumpulan data dan jenis pertanyaan yang jelas.Hasil survei Poltracking Indonesia mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa 55,3 persen responden menyatakan puas. Sementara itu, 40,9 persen mengaku tidak puas, dan 3,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Angka tersebut memberikan gambaran tentang penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun, dengan kelompok yang puas masih lebih besar daripada kelompok yang tidak puas.
Temuan Poltracking dapat dibaca berdampingan dengan hasil SMRC yang menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai posisi politik Prabowo. Namun, kedua survei itu perlu ditempatkan sesuai hal yang diukur. Evaluasi kepuasan pemerintahan merujuk pada penilaian responden terhadap kinerja pemerintah, sedangkan elektabilitas berkaitan dengan pilihan atau dukungan politik jika pemilihan berlangsung. Karena itu, perbedaan hasil di keduanya tidak dengan sendirinya menunjukkan pertentangan, ataupun dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa publik menjawab pertanyaan yang sama.
Persentase kepuasan Poltracking juga tidak menjelaskan secara langsung alasan responden memberikan penilaian tertentu. Angka tersebut merangkum jawaban dalam survei, tetapi tidak cukup untuk memastikan faktor yang mendorong kepuasan maupun ketidakpuasan. Demikian pula, hasil mengenai elektabilitas perlu dibaca sebagai ukuran dukungan dalam konteks pertanyaan dan waktu pelaksanaan survei, bukan sebagai pengganti penilaian terhadap kinerja pemerintahan.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai elektabilitas Prabowo, Syahganda menyebut posisinya masih solid. Ia juga menilai capaian tersebut jauh di atas perolehan suara Prabowo pada pemilihan sebelumnya. Pernyataan itu merupakan penilaian Syahganda terhadap posisi politik Prabowo, sementara angka kepuasan Poltracking menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda fokus. Dengan membedakan kedua jenis indikator tersebut, pembaca dapat memahami mengapa angka kepuasan dan elektabilitas tidak harus bergerak sejalan atau dibandingkan seolah-olah memiliki makna identik.
Baca juga: Dampak Impor Udang Ekuador Terhadap Budidaya Dalam Negeri | Dampak Proyek Reklamasi PT KCN Marunda Terhadap Warga | Persetujuan Gerindra Terhadap Ambang Batas Parlemen dalam Revisi UU Pemilu
