Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendagri. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi pejabat yang dilakukan untuk penyegaran organisasi sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja setahun ke depan. Ia berharap momentum rotasi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja di berbagai unit kerja.
“Mudah-mudahan dengan adanya serah terima [jabatan] hari ini, baik [penugasan di] IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) maupun DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) akan menjadi lebih baik,” jelas Tomsi.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi. Ia meminta mereka agar cepat menyesuaikan diri dengan bidang tugas baru, menyusun program, serta fokus pada agenda prioritas.
“Dalam pelaksanaannya tentunya ada tugas-tugas yang berkaitan dengan prioritas. Pelajari, pahami, kembangkan, koordinasikan, sehingga ada bedanya antara tugas prioritas dengan yang bukan prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tomsi juga memberikan perhatian khusus pada pejabat yang ditugaskan di IPDN. Ia mendorong mereka agar berperan meningkatkan kualitas dan penyegaran dalam aspek tenaga pendidik (dosen), pengasuhan, pelatihan, hingga kurikulum.
Ia menegaskan agar kurikulum IPDN terus diperbarui dengan mengacu pada standar universitas terkemuka serta literatur dalam maupun luar negeri. “Jadi ada apa namanya itu, ada perubahan yang signifikan,” tandas Tomsi.
Sebagai informasi, lima pejabat yang dilantik yakni Akbar Ali sebagai Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum, Bisri sebagai Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Ditjen Polpum, David Yama sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Syarmadani sebagai Sekretaris DKPP, serta Agus Toyib sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN.
Puspen Kemendagri