SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, East Java Investment Forum (EJIF) 2026 mencatat capaian penting dengan lahirnya 12 komitmen bisnis senilai total Rp2,4 triliun. Kesepakatan tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta pemangku kepentingan terkait untuk mendorong realisasi berbagai peluang investasi di Jawa Timur. Nilai komitmen yang dihimpun menunjukkan masih kuatnya daya tarik provinsi ini sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia.
Belasan komitmen bisnis itu diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi berlanjut menjadi proyek yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Realisasi investasi dapat memperluas kapasitas usaha, meningkatkan aktivitas produksi, serta memperkuat keterhubungan antarsektor. Dengan demikian, momentum EJIF 2026 berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara lebih merata, termasuk melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki prospek dan keunggulan daerah.
Dampak lain yang menjadi perhatian ialah terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja. Masuknya modal dan berkembangnya kegiatan usaha dapat menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja baru, baik secara langsung maupun melalui rantai pasok dan layanan pendukung. Peningkatan kesempatan kerja tersebut berpotensi memperkuat pendapatan masyarakat sekaligus membantu memperluas manfaat pembangunan hingga ke berbagai wilayah di Jawa Timur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, di Surabaya pada Minggu, 4 Oktober, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk menjaga momentum investasi. Menurutnya, kerja sama pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar komitmen yang telah disepakati dapat diwujudkan secara konsisten. Dampak investasi, katanya, tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, tindak lanjut yang terukur, kepastian berusaha, serta koordinasi lintas pihak menjadi faktor penting untuk memastikan nilai investasi Rp2,4 triliun tersebut memberikan kontribusi berkelanjutan bagi Jawa Timur.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menilai kondisi investasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya minat pelaku usaha, tetapi juga oleh kekuatan fondasi ekonomi. Menurutnya, keberlanjutan fiskal, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang andal merupakan tiga unsur penting yang perlu dijaga secara konsisten. Ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan kepastian bagi investor, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam mengembangkan kegiatan usaha di daerah.
Keberlanjutan fiskal memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan dan menyediakan layanan publik tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian. Pada saat yang sama, sistem keuangan yang stabil membantu memastikan ketersediaan pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk bagi sektor produktif dan pelaku usaha berskala kecil. Sistem pembayaran yang aman, cepat, dan efisien juga mendukung kelancaran transaksi, memperkuat kepercayaan pasar, serta meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi. Ibrahim menyebut ketiga aspek tersebut sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus memperkuat dukungan untuk membangun iklim investasi yang kondusif. Upaya itu mencakup peningkatan koordinasi antarpemerintah, penyederhanaan layanan, penguatan infrastruktur, serta penciptaan kepastian bagi pelaku usaha. Dukungan yang terintegrasi dinilai penting agar peluang investasi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Emil juga menempatkan sektor manufaktur dan pertanian sebagai modal dasar sekaligus daya tarik utama bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Jawa Timur. Manufaktur memiliki potensi dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok. Sementara itu, pertanian menyediakan basis bahan baku serta peluang pengembangan hilirisasi. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang konsisten, kedua sektor tersebut dapat memperkuat daya tarik Jawa Timur sebagai tujuan investasi.
East Java Investment Forum (EJIF) 2026 berlangsung pada 1–2 Oktober 2026 sebagai forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tersebut, Jawa Timur menawarkan 28 proyek investment project ready to offer (IPRO), yaitu proyek yang telah disiapkan agar dapat segera dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh calon investor. Kehadiran proyek-proyek ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah untuk menyediakan peluang investasi yang lebih terstruktur, lengkap dengan informasi mengenai sektor, kebutuhan pendanaan, serta potensi pengembangannya.
Total potensi investasi dari 28 proyek IPRO itu mencapai Rp73,7 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi potensi proyek yang ditawarkan dalam forum, bukan nilai investasi yang secara otomatis telah terealisasi. Cakupan sektornya meliputi manufaktur, pariwisata, infrastruktur, dan agroindustri. Keragaman tersebut mencerminkan karakter ekonomi Jawa Timur yang ditopang oleh basis industri, jaringan konektivitas, sumber daya pertanian, serta destinasi wisata yang terus dikembangkan.
Selain proyek IPRO, EJIF 2026 menawarkan tujuh kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus sebagai lokasi potensial bagi ekspansi usaha maupun pembangunan fasilitas baru. Forum ini juga memuat 80 aset potensial milik pemerintah daerah yang dapat dikaji untuk berbagai pemanfaatan ekonomi. Sejumlah proyek potensial dari sektor perbankan turut diperkenalkan, sehingga pilihan peluang yang tersedia tidak hanya berasal dari pemerintah dan pengembang kawasan.
Penawaran proyek dengan nilai potensi Rp73,7 triliun perlu dibedakan dari hasil kesepakatan yang telah tercatat. Berdasarkan forum tersebut, komitmen bisnis yang dihasilkan mencapai Rp2,4 triliun. Dengan demikian, angka Rp73,7 triliun menggambarkan skala keseluruhan peluang investasi yang ditawarkan, sedangkan Rp2,4 triliun menunjukkan nilai komitmen atau kesepakatan yang berhasil dihimpun dalam penyelenggaraan EJIF 2026. Perbedaan ini penting agar capaian forum dapat dipahami secara proporsional, sekaligus menunjukkan ruang pertumbuhan investasi yang masih terbuka.
East Java Investment Forum (EJIF) 2026 berperan sebagai ruang pertemuan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan investasi di Jawa Timur. Forum ini mempertemukan pelaku usaha, calon investor, pemilik proyek, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dalam satu agenda untuk membahas peluang kerja sama dan potensi proyek yang dapat dikembangkan.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi mengenai kebutuhan pendanaan, kesiapan proyek, kebijakan investasi, serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis. Pelaku usaha dan pemilik proyek dapat menyampaikan rencana bisnisnya, sementara calon investor memperoleh gambaran mengenai potensi daerah, dukungan pemerintah, dan prospek usaha yang tersedia. Lembaga keuangan turut memiliki peran dalam menjelaskan skema pembiayaan yang dapat mendukung realisasi investasi.
EJIF 2026 juga melibatkan investor dan perwakilan dunia usaha dari sejumlah negara. Negara-negara yang hadir atau terlibat meliputi Inggris, Belanda, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia. Keterlibatan investor internasional tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap peluang investasi di Jawa Timur, sekaligus membuka ruang untuk memperluas jejaring bisnis dan kerja sama lintas negara.
Selain pertemuan antarpelaku usaha, agenda forum diisi dengan rangkaian diskusi panel mengenai prospek investasi dan arah pengembangan ekonomi daerah. Pembahasan melibatkan Danantara Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. Para narasumber membahas peluang investasi yang dapat dikembangkan, kebutuhan penguatan ekosistem usaha, serta dukungan pemerintah untuk mempercepat proses investasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Diskusi tersebut menjadi bagian penting dalam mempertemukan perspektif pemerintah, investor, dan pelaku usaha terkait langkah yang diperlukan agar potensi proyek dapat berlanjut ke tahap kerja sama dan realisasi.
