JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Retno Kusumastuti, konsultan komunikasi senior dari Reqcomm Strategic Consultant, mendorong Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI bertransformasi menjadi pusat komunikasi yang berorientasi pada warga atau citizen-centric hub. Menurutnya, perubahan tersebut penting agar Bakom tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan pemerintah, tetapi juga menjadi institusi profesional yang mampu membaca kebutuhan publik, merespons perubahan situasi, serta membangun hubungan komunikasi yang lebih setara dengan masyarakat.
Transformasi itu perlu ditopang prosedur operasional standar untuk diseminasi informasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan unit humas kementerian dan pemerintah daerah. Dengan mekanisme tersebut, informasi penting dapat dihimpun, diverifikasi, dan disebarkan secara cepat melalui jalur yang terkoordinasi. Penyampaian pesan tidak semestinya bergantung pada instruksi berlapis yang berpotensi memperlambat respons, terutama ketika masyarakat membutuhkan kejelasan dalam situasi bencana, gangguan layanan publik, atau isu yang berkembang cepat di ruang digital.
Retno menilai komunikasi publik modern tidak cukup diukur dari tersampaikannya informasi kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami, dipercaya, dan diterima oleh kelompok warga yang terdampak. Karena itu, setiap pesan perlu disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial, bahasa yang mudah dipahami, serta kondisi psikologis masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan yang berpusat pada warga dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi gesekan psikologis ketika kebijakan diterapkan. Bakom diharapkan mampu menghubungkan perspektif pemerintah dengan pengalaman nyata warga, sehingga komunikasi menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan, bukan sekadar kegiatan publikasi.
Retno menilai bahwa penguatan peran praktisi kehumasan atau public relations profesional di Bakom dapat menjadi fondasi penting dalam transformasi komunikasi pemerintah. Perubahan tersebut tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak saluran penyampaian informasi. Yang lebih utama ialah memastikan setiap pesan memiliki konteks, dapat dipahami, dan menjawab kebutuhan warga. Dalam kerangka ini, praktisi humas berperan sebagai bridge builder atau pembangun jembatan institusi negara dan masyarakat.
Peran tersebut berbeda dari sekadar menyebarkan informasi mentah, seperti siaran pers, angka statistik, atau kutipan regulasi. Praktisi PR perlu memahami substansi kebijakan sekaligus membaca cara masyarakat menerima dan menafsirkan pesan. Regulasi teknis, kebijakan ekonomi, serta data yang kompleks harus diterjemahkan menjadi narasi yang relevan, membumi, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Proses penyederhanaan itu tetap perlu dilakukan secara cermat agar makna, konteks, dan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya tidak berubah.
Kemampuan menerjemahkan kebijakan juga menuntut kepekaan terhadap keragaman latar belakang publik. Bahasa yang efektif bagi pelaku usaha belum tentu sesuai bagi pekerja, pelajar, komunitas lokal, atau kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. Karena itu, komunikasi publik perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan audiens, pilihan istilah, contoh konkret, serta ruang untuk pertanyaan dan umpan balik.
Retno turut menekankan pentingnya menghadirkan komunikasi yang bernuansa nyaman. Pesan pemerintah sebaiknya disampaikan secara empatik dan objektif dengan menggunakan bahasa keseharian, tanpa nada menggurui, defensif, atau merendahkan. Pendekatan ini bukan berarti mengurangi ketegasan pemerintah, melainkan membangun suasana dialog yang lebih setara. Ketika warga merasa dihargai dan memperoleh penjelasan yang jernih, resistensi publik berpeluang mereda secara organik. Pada akhirnya, komunikasi yang adaptif dapat memperkuat kepercayaan, mendukung penerimaan kebijakan, serta membantu menjaga stabilitas sosial-ekonomi.
Retno menilai kondisi sosial Indonesia menuntut kepekaan kultural yang tinggi dalam setiap praktik komunikasi publik. Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan mobilitas sosial yang berlangsung secara masif. Perubahan tersebut mempertemukan berbagai latar belakang, kepentingan, nilai, serta pengalaman warga dalam ruang sosial yang semakin kompleks. Karena itu, pemerintah tidak dapat mengandalkan pendekatan komunikasi yang seragam untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pesan yang efektif perlu disusun dengan memahami konteks lokal, bahasa yang digunakan, serta cara masyarakat membentuk makna terhadap suatu kebijakan.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, dan hubungan sosial yang berkembang di lingkungan masing-masing. Kepercayaan publik tidak selalu dibentuk oleh pernyataan resmi lembaga negara, tetapi juga oleh pandangan tokoh masyarakat, pemimpin agama, komunitas, keluarga, serta figur otoritas informal lainnya. Pada saat yang sama, ruang digital mempercepat penyebaran informasi dan memperkuat sentimen kolektif. Persepsi, kekhawatiran, maupun dukungan terhadap kebijakan dapat terbentuk dalam waktu singkat melalui percakapan di media sosial.
Situasi tersebut membuat gaya komunikasi institusional yang dingin, elitis, dan kaku berisiko tidak efektif, terutama ketika pesan ditujukan kepada masyarakat di tingkat akar rumput. Bahasa yang terlalu teknokratis dapat menciptakan jarak, sementara penyampaian yang hanya menonjolkan kewenangan negara berpotensi menimbulkan kesan bahwa warga sekadar menjadi penerima kebijakan. Komunikasi publik perlu hadir secara lebih manusiawi, terbuka, dan kontekstual, tanpa kehilangan ketepatan informasi maupun tanggung jawab kelembagaan.
Bagi Retno, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa lantang negara berbicara kepada rakyat, melainkan dari seberapa baik negara mendengarkan rakyat. Mendengarkan berarti menghargai pengalaman warga, memberi ruang bagi keragaman suara, dan memahami persoalan sebelum menetapkan respons. Proses tersebut juga mencakup upaya merumuskan kebijakan bersama masyarakat melalui dialog yang bermakna. Dengan pendekatan ini, komunikasi menjadi bagian dari tata kelola, bukan sekadar sarana menyampaikan keputusan yang telah dibuat.
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyampaikan rencana untuk menggabungkan strategi komunikasi pemerintah dengan perkembangan teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat cara pemerintah menyampaikan pemikiran serta program Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dalam strategi komunikasi, penyampaian informasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan membantu menjelaskan pesan kepemimpinan Presiden secara lebih mudah dipahami.
Menurut Syahganda, program-program pemerintah pada umumnya relatif dapat dilihat oleh masyarakat. Berbagai program memiliki bentuk yang lebih nyata sehingga lebih mudah dikenali dan dipahami. Namun, pemikiran Presiden merupakan hal yang lebih sulit ditangkap oleh rakyat. Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program, tetapi juga perlu menjelaskan gagasan dan landasan pemikiran yang mendasarinya.
Syahganda menilai penyampaian landasan pemikiran Presiden Prabowo yang bersifat konstitusional penting bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penjelasan tersebut diperlukan agar pemikiran Presiden tidak berhenti sebagai gagasan yang sulit dijangkau, melainkan dapat dipahami secara lebih luas oleh rakyat. Rencana memadukan strategi komunikasi pemerintah dan teknologi AI menjadi bagian dari upaya memperkuat penyampaian pemikiran serta program Presiden secara lebih efektif. Pernyataan itu disampaikan Syahganda setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10).
