Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan klaim mengenai percepatan pencapaian swasembada pangan. Pernyataan itu disampaikan ketika Hashim menjadi pembicara dalam forum Prasasti Center for Policy Studies yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Hashim menyebut target swasembada pangan dapat dicapai tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Klaim itu menjadi pokok pernyataannya saat membahas isu pangan di hadapan peserta forum kebijakan. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
Pernyataan Hashim disampaikan di hadapan James A. Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024. Kehadiran Robinson menjadi bagian dari konteks forum yang mempertemukan pembicara dan peserta untuk membahas berbagai persoalan kebijakan. Dalam kesempatan itu, Hashim menekankan adanya kemungkinan percepatan dalam pencapaian swasembada pangan dibandingkan jadwal yang semestinya.
Keterangan tersebut menjadi inti berita dari forum Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta. Hashim tidak sekadar menyampaikan pandangan umum mengenai pentingnya ketahanan pangan, tetapi menyatakan bahwa pencapaian swasembada pangan dapat berlangsung lebih cepat tiga tahun dari jadwal. Klaim itu disampaikan secara langsung dalam forum pada 13 Oktober 2026, dengan James A. Robinson sebagai salah satu tokoh yang hadir.
Pernyataan ini menempatkan isu percepatan swasembada pangan sebagai pokok perhatian dalam forum tersebut. Informasi yang disampaikan merujuk pada klaim Hashim mengenai waktu pencapaian, yakni tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Tidak ada rincian tambahan mengenai target waktu maupun capaian resmi pemerintah yang disertakan dalam pernyataan tersebut.
Hashim menyebut percepatan pencapaian swasembada pangan tidak terlepas dari kebijakan pemberian insentif kepada petani. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi salah satu alasan target yang semula diperkirakan tercapai dalam waktu lebih panjang dapat diwujudkan tiga tahun lebih cepat. Insentif dipandang bukan sekadar bantuan tambahan, melainkan instrumen untuk meningkatkan minat, keberanian, dan kesungguhan petani dalam mengelola lahan pertanian.
Ia menjelaskan bahwa adanya insentif membuat petani bekerja lebih gigih. Pernyataan itu menunjukkan bahwa petani merespons secara positif manfaat ekonomi yang mereka terima dari kegiatan produksi. Ketika usaha bertani memberikan hasil yang lebih menjanjikan, petani memiliki dorongan lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas penanaman, serta menjaga kesinambungan produksi pangan. Bagi Hashim, hubungan penghargaan ekonomi dan peningkatan kerja tersebut merupakan hal yang nyata dalam kegiatan pertanian.
Hashim juga mengakui dirinya sebagai seorang kapitalis. Pengakuan tersebut disampaikan sejalan dengan keyakinannya bahwa insentif dapat memengaruhi perilaku dan hasil kerja seseorang. Dalam pandangannya, petani akan terdorong untuk bekerja lebih optimal apabila terdapat imbalan yang memadai atas usaha dan risiko yang mereka tanggung. Karena itu, kebijakan yang memperkuat keuntungan petani dinilai dapat menjadi penggerak penting bagi peningkatan produksi.
Selain insentif secara langsung, pemerintah dinilai ikut menciptakan iklim jual-beli produk pertanian yang lebih positif melalui penetapan harga pengadaan atau harga pembelian. Harga yang diberikan disebut lebih tinggi dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya. Perubahan tersebut membuat hasil panen memiliki nilai ekonomi yang lebih menarik bagi petani. Dengan kepastian harga yang lebih baik, kegiatan menanam padi menjadi lebih prospektif dan memberikan dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan produksi. Kebijakan harga itu pada akhirnya dipandang memperkuat motivasi petani untuk terus menanam, merawat lahan, dan berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan.
Selain menyampaikan klaim mengenai tercapainya swasembada pangan, Hashim juga menyebut langkah lain untuk meningkatkan produksi petani, yaitu menurunkan biaya produksi. Menurut penjelasan tersebut, pengurangan beban biaya menjadi bagian dari upaya mendukung kegiatan pertanian. Contoh yang diberikan adalah penurunan harga pupuk sekitar 20 persen. Pernyataan ini menempatkan harga pupuk sebagai salah satu komponen biaya produksi yang menjadi perhatian dalam kebijakan peningkatan produksi.
Penurunan harga pupuk sekitar 20 persen disebut sebagai langkah yang dapat membantu petani menghadapi kebutuhan biaya dalam proses budidaya. Dalam konteks pernyataan Hashim, kebijakan tersebut disampaikan bersama klaim tentang pencapaian swasembada pangan yang berlangsung tiga tahun lebih cepat. Dengan demikian, penurunan biaya produksi menjadi bagian lain dari penjelasan mengenai langkah pemerintah di sektor pangan, selain capaian produksi yang disebut telah memenuhi sasaran swasembada.
Hashim juga menyampaikan klaim mengenai dampak capaian swasembada pangan terhadap ketersediaan beras. Berdasarkan angka yang disebutkan, stok beras mencapai 5,3 juta ton. Angka tersebut menjadi bagian penting dari keterangan yang disampaikan setelah klaim swasembada pangan. Namun, informasi itu hanya menunjukkan jumlah stok beras sebagaimana dinyatakan, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai tingkat konsumsi, cadangan nasional, ataupun kondisi pasar.
Karena itu, angka 5,3 juta ton perlu dipahami sesuai dengan keterangan yang tersedia. Data tersebut tidak dapat secara otomatis digunakan untuk menyimpulkan besarnya konsumsi beras, posisi cadangan nasional, atau keadaan pasar. Dalam pembahasan ini, informasi yang dapat ditegaskan adalah adanya klaim tentang capaian swasembada pangan, adanya langkah penurunan biaya produksi melalui penurunan harga pupuk sekitar 20 persen, serta penyebutan stok beras yang mencapai 5,3 juta ton.
Hashim menyampaikan bahwa pemerintah pusat kembali mengekspor beras setelah Indonesia lama tidak melakukan kegiatan tersebut. Menurut pernyataannya, ekspor itu menjadi penanda bahwa Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor beras dalam 42 tahun. Ia menyebut ekspor beras terakhir yang diingatnya berlangsung pada 1984. Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan posisi Indonesia dari negara yang telah lama tidak mengekspor beras menjadi negara yang kembali mampu mengirimkan komoditas pangan itu ke luar negeri.
Dalam penjelasannya, Hashim juga menyebut capaian tersebut sebagai pertama kalinya Indonesia mencapai swasembada beras. Klaim ini mengaitkan kemampuan mengekspor beras dengan pencapaian pemenuhan kebutuhan beras secara mandiri. Dengan demikian, ekspor beras tidak hanya dipandang sebagai aktivitas perdagangan, tetapi juga sebagai indikator bahwa produksi dalam negeri dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Pernyataan itu menjadi bagian penting dari klaim mengenai tercapainya swasembada pangan lebih cepat.
Selain beras, Hashim menyampaikan proyeksi mengenai komoditas kedelai. Ia memahami bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan Indonesia akan segera mencapai swasembada kedelai. Proyeksi tersebut disampaikan dengan catatan bahwa Indonesia masih banyak mengimpor kedelai. Artinya, kondisi swasembada kedelai belum tercapai saat ini, meskipun terdapat harapan bahwa ketergantungan pada impor dapat berkurang dalam rentang waktu tersebut. Pernyataan Hashim menempatkan beras sebagai komoditas yang disebut telah mencapai swasembada, sementara kedelai masih berada dalam tahap menuju pencapaian serupa.
