Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa usulan penggunaan beras pecah sebagai bahan baku industri akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pernyataan tersebut menempatkan pemanfaatan beras pecah sebagai agenda yang masih perlu dikaji bersama, bukan kebijakan yang telah ditetapkan. Rapat diharapkan menjadi forum bagi kementerian dan pihak terkait untuk membicarakan persoalan pasokan, harga, serta kebutuhan industri secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, belum ada keputusan mengenai skema penggunaan, jumlah beras yang akan dialokasikan, ataupun waktu penerapannya. Pembahasan juga perlu mempertimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri agar pilihan yang diambil dapat disusun berdasarkan kondisi pasar dan ketersediaan beras yang ada.
Usulan ini muncul di tengah keluhan industri bahwa harga beras pecah lokal lebih tinggi dibandingkan produk impor. Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian pelaku usaha yang menggunakan bahan baku beras pecah untuk proses produksi. Bagi industri, harga bahan baku berpengaruh terhadap biaya operasional dan daya saing produk. Namun, perbandingan harga saja belum cukup untuk menentukan kebijakan. Pemerintah juga perlu menilai mutu, ketersediaan, kelancaran distribusi, serta dampaknya terhadap petani dan konsumen. Karena itu, rapat koordinasi terbatas menjadi kesempatan untuk menelaah alasan di balik keluhan industri sekaligus membandingkan pilihan pasokan yang tersedia. Pemeriksaan terhadap data harga dan kebutuhan masing-masing pihak dapat membantu pembahasan berlangsung lebih terukur.
Di sisi lain, kabar mengenai stok beras nasional sebesar 4,5 juta ton menjadi konteks penting dalam pembicaraan kebutuhan pangan dan industri. Angka stok tersebut tidak dengan sendirinya berarti seluruh persediaan dapat digunakan sebagai bahan baku industri; ketersediaan dan peruntukannya tetap harus diperhitungkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap opsi pemanfaatan beras pecah tidak mengganggu pasokan untuk kebutuhan masyarakat. Keputusan nantinya juga perlu mempertimbangkan mekanisme pengadaan dan distribusi yang sesuai, apabila opsi itu dinilai layak setelah dikaji. Untuk saat ini, langkah yang disampaikan Menteri Pertanian adalah membawa usulan tersebut ke forum koordinasi. Hasil pembahasan dan tindak lanjutnya masih menunggu kesepakatan pihak-pihak terkait, sehingga belum tepat menyebut adanya kebijakan atau skema yang telah diputuskan.
Menteri Pertanian Amran menyebut pemerintah memiliki stok beras sekitar 4,5 juta ton. Jumlah tersebut dapat menjadi bahan pembahasan untuk memenuhi kebutuhan industri, terutama dalam melihat kesesuaian ketersediaan beras yang dikelola pemerintah dan kebutuhan bahan baku di sektor tersebut. Pernyataan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (19/10).
Menurut Amran, pemanfaatan stok tidak ditentukan secara terpisah dari kebutuhan pengguna. Bentuk maupun jumlah beras yang akan disiapkan perlu disesuaikan dengan karakteristik permintaan industri. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menyangkut besarnya stok, tetapi juga jenis beras yang diperlukan dan cara penanganannya agar dapat digunakan sesuai tujuan.
Salah satu hal yang dapat dibicarakan ialah pemecahan beras. Langkah tersebut disebut sebagai opsi yang pemanfaatannya akan mengikuti kebutuhan industri, bukan keputusan yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan permintaan. Penyesuaian ini penting agar ketersediaan stok pemerintah dapat dibahas secara terarah dan relevan dengan kebutuhan bahan baku yang disampaikan oleh pelaku industri.
Rencana pembahasan tersebut akan dibawa ke dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rapat itu menjadi ruang untuk mengoordinasikan kebutuhan industri dengan ketersediaan beras yang dimiliki pemerintah. Dalam forum tersebut, berbagai aspek pemanfaatan stok, termasuk kemungkinan pemecahan beras, dapat dibahas berdasarkan kebutuhan yang ada.
Dengan stok sekitar 4,5 juta ton sebagai salah satu bahan pertimbangan, pemerintah menempatkan kesesuaian kebutuhan sebagai dasar pembicaraan mengenai pasokan untuk industri. Penjelasan Amran menegaskan bahwa jumlah stok saja tidak otomatis menentukan bentuk penyaluran. Keputusan mengenai pemanfaatan dan pengolahan beras perlu mengacu pada kebutuhan industri, sementara koordinasi antarkementerian dan pihak terkait akan dibahas melalui rapat yang dipimpin Zulkifli Hasan. Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai arah pembahasan, tanpa menetapkan rincian teknis atau keputusan akhir mengenai alokasi beras. Karena itu, hasil koordinasi dan kecocokan stok yang tersedia dengan permintaan industri akan menjadi bagian penting dalam menentukan pemanfaatannya.
Menteri Perindustrian M. Sarmuji menyampaikan bahwa terdapat perbedaan harga yang cukup besar beras pecah impor dan produk dalam negeri. Beras pecah impor disebut berada pada kisaran Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram, sementara beras pecah lokal harganya sekitar Rp11.000 per kilogram. Selisih tersebut menjadi perhatian karena bahan baku beras merupakan komponen penting bagi sejumlah kegiatan pengolahan pangan.
Menurut Sarmuji, harga bahan baku yang lebih tinggi dapat menyulitkan industri pengolahan untuk menjaga biaya produksi dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Persoalan ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha yang menggunakan beras pecah sebagai bahan baku, termasuk industri bihun. Ketika bahan baku lokal tersedia dengan harga jauh di atas beras pecah impor, industri menghadapi pilihan yang tidak mudah: menanggung biaya tambahan atau menyesuaikan harga produk yang dijual kepada konsumen.
Perbedaan harga itu juga berpotensi memengaruhi daya saing produsen dalam negeri. Kenaikan biaya bahan baku dapat berdampak pada harga akhir produk, sementara pelaku usaha tetap perlu memenuhi kebutuhan pasar dengan pasokan yang memadai. Karena itu, ketersediaan bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau menjadi salah satu hal yang dinilai perlu dibahas dalam kaitannya dengan kebutuhan industri. Pembahasan tersebut berkaitan pula dengan pemanfaatan stok beras yang tersimpan, termasuk stok beras lama.
Sarmuji mengusulkan agar industri dapat menggunakan stok beras lama atau beras pecah yang berada di gudang Bulog dengan harga lebih terjangkau. Usulan ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya industri yang bergantung pada bahan baku tersebut. Ia menyampaikan gagasan tersebut sebagai opsi yang dapat dipertimbangkan, bukan sebagai keputusan pemerintah yang telah ditetapkan. Ketersediaan stok, kesesuaian mutu untuk kebutuhan pengolahan, serta mekanisme penyaluran dan penetapan harga tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila usulan itu dibahas lebih lanjut. Dengan demikian, persoalan selisih harga dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam mencari jalan agar kebutuhan industri terpenuhi tanpa mengabaikan pengelolaan stok beras yang ada.
Sejumlah hal terkait rencana pembahasan stok beras 4,5 juta ton untuk kebutuhan industri masih belum dipastikan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman belum merinci skema pemanfaatan stok tersebut, termasuk jenis industri yang akan menerima pasokan, mekanisme penyaluran, maupun ketentuan harga. Rincian itu dinilai penting agar pemanfaatan beras dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri dan tidak mengganggu ketersediaan beras bagi masyarakat. Hingga informasi disampaikan, belum ada keputusan mengenai bentuk kerja sama atau langkah teknis yang akan diterapkan setelah pembahasan berlangsung.
Waktu pelaksanaan rapat juga belum ditetapkan. Amran menyampaikan harapan agar pembahasan dapat berlangsung lebih cepat, tetapi jadwal dan pihak-pihak yang akan terlibat belum dijelaskan secara terperinci. Karena itu, rencana tersebut masih berada pada tahap pembahasan, bukan kebijakan penyaluran yang sudah berjalan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil koordinasi dan keputusan pemerintah mengenai pemanfaatan stok, serta kesesuaian pasokan dengan kebutuhan industri. Sampai ada keterangan lebih lanjut, belum dapat dipastikan kapan skema final diumumkan atau kapan beras mulai disalurkan.
Data Badan Pusat Statistik memberikan konteks mengenai pasokan dari luar negeri.
Baca juga: Papua Siap Jadi Pusat Industri Cokelat dan Tarik Minat Investor | Dampingi Penyaluran Bapang, Koramil Wonoasih Imbau Warga Gunakan Bantuan Sesuai Kebutuhan | Energi Berkelanjutan dalam Transformasi Industri: IEE Series Energy Week 2026
