Jakarta | Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memuji dukungan Indonesia terhadap perdamaian dunia dan multilateralisme. Ia menilai komitmen tersebut mencerminkan kesediaan Indonesia untuk bekerja bersama negara-negara lain dalam menghadapi tantangan global melalui dialog dan kerja sama. Dalam pandangannya, dukungan terhadap PBB bukan sekadar pernyataan politik, melainkan juga bagian dari upaya menjaga tatanan internasional yang memberi ruang bagi penyelesaian konflik secara damai. Apresiasi itu menempatkan Indonesia sebagai mitra penting dalam mendorong pendekatan multilateral, terutama ketika perbedaan kepentingan antarpihak berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan.
Guterres menyampaikan pernyataan tersebut di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia secara khusus menghargai konsistensi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir dalam mendukung PBB. Rentang waktu itu menunjukkan kesinambungan keterlibatan Indonesia dalam berbagai agenda organisasi, termasuk upaya memperkuat perdamaian dan kerja sama internasional. Konsistensi semacam ini dipandang penting karena efektivitas lembaga multilateral bergantung pada dukungan nyata dari negara-negara anggotanya. Dengan tetap terlibat dan menyuarakan pentingnya kolaborasi, Indonesia turut membantu menjaga relevansi PBB sebagai forum bagi negara-negara untuk membahas persoalan bersama.
Menurut Guterres, kebijakan luar negeri Indonesia yang independen turut membentuk peran khas negara ini di panggung global. Sikap tersebut memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa kehilangan ruang untuk mendorong dialog. Di tengah perbedaan kepentingan, Indonesia dinilainya dapat menjadi pembawa pesan perdamaian sekaligus jembatan diplomasi. Peran ini penting ketika komunikasi antarnegara menjadi sulit dan ketegangan membutuhkan jalur penyelesaian yang dapat diterima. Dengan memfasilitasi pemahaman dan membuka ruang perundingan, Indonesia berpeluang mendukung terciptanya titik temu. Penilaian Guterres itu menegaskan bahwa kontribusi diplomatik Indonesia bertumpu pada dukungan terhadap multilateralisme serta pendekatan yang mengutamakan kerja sama dan perdamaian.
Indonesia berkontribusi secara nyata dalam upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa menjaga perdamaian di berbagai kawasan. Hampir 2.000 personel perempuan dan laki-laki Indonesia saat ini bertugas dalam tujuh misi PBB di berbagai belahan dunia. Mereka menjalankan beragam tugas, mulai dari mendukung perlindungan warga sipil dan membantu menjaga stabilitas hingga bekerja bersama masyarakat serta mitra internasional. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama multilateral dan penyelesaian konflik melalui jalur damai.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan komitmen Indonesia tersebut. Menurutnya, personel Indonesia merupakan bagian penting dari misi-misi PBB, yang bekerja dalam kondisi menantang untuk membantu mewujudkan lingkungan yang lebih aman. Pengakuan ini menegaskan arti penting kontribusi pasukan dari negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dalam mendukung mandat penjaga perdamaian. Pengalaman personel di lapangan juga menjadi bekal berharga bagi upaya PBB untuk merespons kebutuhan masyarakat dan menjalankan tugas secara profesional, dengan perhatian pada keselamatan serta perlindungan warga.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Guterres mendatangi pusat pelatihan penjaga perdamaian nasional. Ia menilai fasilitas tersebut berperan penting dalam mempersiapkan personel sebelum mereka diberangkatkan untuk menjalankan tugas di berbagai misi. Pelatihan yang memadai membantu calon penjaga perdamaian memahami mandat, tantangan operasional, dan tanggung jawab mereka, sekaligus membangun kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan lintas budaya. Kesiapan semacam ini mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan membantu personel menghadapi situasi kompleks di lapangan. Kunjungan itu sekaligus menyoroti hubungan persiapan di dalam negeri dan kontribusi Indonesia dalam operasi internasional.
Peran Indonesia dalam agenda pemeliharaan perdamaian juga akan berlanjut melalui diplomasi. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah bersama pertemuan tingkat menteri PBB mengenai pemeliharaan perdamaian di Jakarta pada tahun berikutnya. Pertemuan tersebut akan memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk membahas kebutuhan dan prioritas misi, serta memperkuat dukungan bagi personel yang bertugas. Penyelenggaraan forum itu mencerminkan keterlibatan Indonesia tidak hanya sebagai penyumbang personel, tetapi juga sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan global. Dengan kontribusi di lapangan dan dukungan melalui forum diplomatik, Indonesia terus mengambil bagian dalam upaya kolektif PBB untuk menjaga perdamaian dunia.
Dalam pandangan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Indonesia memiliki posisi penting sebagai penghubung di tengah perbedaan kepentingan dan perspektif antarnegara. Indonesia dinilai mampu menjembatani hubungan negara-negara Utara dan Selatan, sekaligus mendorong komunikasi Timur dan Barat. Peran ini bertumpu pada pengalaman diplomasi, keterlibatan aktif dalam forum multilateral, serta hubungan yang luas dengan berbagai kelompok negara. Di tengah tantangan global seperti konflik, ketimpangan, dan perubahan iklim, kemampuan membangun dialog menjadi semakin berarti. Indonesia dapat membantu membuka ruang perundingan, memperkuat saling pengertian, dan mendorong solusi bersama yang tidak hanya mencerminkan kepentingan negara-negara berpengaruh.
Penilaian tersebut selaras dengan berkembangnya tatanan dunia multipolar, yaitu kondisi ketika pengaruh internasional tidak lagi terkonsentrasi pada segelintir negara. Dalam lingkungan yang lebih beragam, kerja sama lintas kawasan dan penghormatan terhadap kepentingan bersama menjadi penting untuk menjaga stabilitas. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis di Asia-Pasifik, dapat menyuarakan perspektif negara berkembang sekaligus menjalin kemitraan dengan kekuatan global. Guterres mengakui kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat hubungan ASEAN dan PBB. Kedua organisasi dapat saling melengkapi melalui koordinasi, pertukaran pengalaman, dan dukungan terhadap upaya menjaga perdamaian serta keamanan internasional.
Kerja sama ASEAN dan PBB juga mencakup pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia, selain pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian. Indonesia membawa agenda tersebut ke beragam forum internasional, termasuk ASEAN, G20, BRICS, APEC, D8, dan Organisasi Kerja Sama Islam. Keanggotaan dan partisipasi dalam berbagai wadah ini memberi ruang untuk mempertemukan kepentingan kawasan dengan agenda global, serta membangun dukungan bagi kebijakan yang inklusif. Guterres menilai keterlibatan Indonesia berpengaruh baik di Asia-Pasifik maupun secara global. Dengan memanfaatkan jaringan diplomatik itu secara konsisten, Indonesia dapat terus memperkuat dialog multilateral, mendorong kolaborasi praktis, dan membantu memastikan bahwa suara berbagai negara turut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan internasional.
Dalam pandangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres, Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 merupakan tonggak penting bagi kerja sama internasional. Pertemuan tersebut mempertemukan negara-negara yang baru merdeka untuk menyuarakan kepentingan bersama dan menegaskan hak mereka menentukan masa depan tanpa dominasi kekuatan kolonial. Bandung bukan sekadar peristiwa bersejarah, melainkan perwujudan solidaritas di bangsa-bangsa yang menghadapi pengalaman dan tantangan serupa. Guterres juga menyinggung bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia memberi inspirasi bagi gerakan pembebasan di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Pengaruh itu menunjukkan bagaimana pengalaman suatu bangsa dapat melampaui batas negaranya dan memperkuat aspirasi masyarakat lain untuk meraih kebebasan serta kedaulatan.
Pengalaman Indonesia, menurut Guterres, juga menyampaikan pelajaran tentang persatuan. Masyarakat dengan latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya yang beragam dapat bekerja bersama untuk membangun sebuah bangsa. Perbedaan tidak harus menjadi sumber perpecahan; melalui dialog dan tujuan bersama, perbedaan dapat menjadi bagian dari kekuatan kolektif. Prinsip ini relevan bagi multilateralisme, yaitu upaya negara-negara bekerja sama menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Semangat Bandung mengingatkan bahwa kemitraan yang inklusif memerlukan rasa saling menghormati, kesediaan mendengar, serta pengakuan bahwa setiap negara memiliki kepentingan dan suara yang patut diperhitungkan. Dengan demikian, kerja sama di tengah perbedaan bukan hanya cita-cita diplomatik, tetapi kebutuhan praktis bagi stabilitas dan kemajuan bersama.
Guterres menyampaikan bahwa prinsip tersebut semakin penting di tengah meningkatnya konflik persaingan.
