Jakarta | Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk membongkar jaringan penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Pembentukan satuan tugas ini menjadi langkah penegakan hukum yang diarahkan tidak hanya pada pelaku lapangan, tetapi juga pada pihak yang berada di balik operasional perdagangan ilegal tersebut.
Satgas P2BBL dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 dan diluncurkan di Auditorium Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Struktur kepemimpinannya menempatkan Dudung Abdurachman sebagai ketua pengarah dan Sakti Wahyu Trenggono sebagai ketua pelaksana. Susunan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mencegah pengeluaran benih bening lobster secara ilegal.
Sasaran penindakan mencakup kurir, pengangkut, serta pelaku yang menjalankan kegiatan penyelundupan di lapangan. Namun, operasi satgas juga akan diarahkan kepada pemodal dan pihak yang mengendalikan jaringan. Pendekatan ini dipandang penting karena penangkapan pelaku operasional saja belum cukup untuk menghentikan aktivitas yang memiliki dukungan modal, perencanaan, dan jaringan distribusi lintas wilayah.
Dudung menegaskan bahwa satgas akan menerapkan pendekatan “follow the network” dan “follow the money”. Melalui strategi tersebut, aparat akan menelusuri hubungan antaraktor, aliran dana, sumber pembiayaan, pemodal, serta pengendali penyelundupan. Penelusuran jaringan diharapkan dapat mengungkap struktur yang selama ini mengatur pengumpulan, pengangkutan, hingga pengiriman benih lobster ke luar negeri. Dengan demikian, pemberantasan tidak berhenti pada penindakan terhadap individu yang tertangkap, melainkan menyasar keseluruhan ekosistem kejahatan dan aktor utama yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Cakupan kerja Satgas P2BBL dirancang untuk menjangkau seluruh rantai pengeluaran benih bening lobster, sejak titik awal hingga lokasi benih dibawa keluar dari Indonesia. Pengawasan tidak hanya dilakukan di wilayah pesisir atau tempat penemuan benih, tetapi juga pada sumber benih, aktivitas pengepul, tempat penampungan sementara, jalur distribusi, serta sarana transportasi yang digunakan. Setiap mata rantai perlu dipetakan agar pola perpindahan benih, hubungan antar pelaku, dan metode penyamaran kegiatan dapat diketahui secara menyeluruh.
Penindakan juga akan diarahkan pada lokasi yang diduga menjadi pintu keluar, baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur tidak resmi. Koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi unsur penting dalam pekerjaan tersebut karena penyelundupan dapat melibatkan aspek kelautan dan perikanan, kepabeanan, kepolisian, imigrasi, serta penegakan hukum lintas wilayah. Pembentukan satgas bertujuan menyatukan pertukaran informasi, pengawasan lapangan, penyelidikan, dan penindakan sehingga respons terhadap jaringan terorganisasi di dalam maupun luar negeri tidak berjalan secara terpisah.
Arahan Dudung menegaskan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada pengamanan benih atau penangkapan pelaku lapangan. Langkah tersebut memang diperlukan untuk mencegah kerugian sumber daya, tetapi belum menyentuh pengendali dan penerima manfaat utama. Satgas perlu menelusuri aliran dana, pola komunikasi, kepemilikan sarana, serta hubungan pengumpul, penyandang modal, pengangkut, dan pihak di negara tujuan. Keberhasilan kerja satgas harus diukur dari kemampuan memutus jaringan penyelundupan, mengungkap pihak yang memperoleh keuntungan, dan mencegah pengulangan kejahatan. Dengan pendekatan dari hulu hingga pintu keluar Indonesia, penindakan dapat menghasilkan gambaran utuh mengenai struktur jaringan serta memperkuat dasar hukum untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat.
Penyelundupan benih lobster dipandang sebagai persoalan ekonomi dan pengelolaan sumber daya, bukan semata-mata pelanggaran terhadap ketentuan pengeluaran komoditas. Indonesia memiliki potensi benih bening lobster yang diperkirakan mencapai sekitar 465,8 juta ekor per tahun. Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri. Apabila dikelola melalui kegiatan budidaya, benih lobster dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Persoalan ini juga berkaitan dengan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan rantai usaha lobster di Indonesia. Perdagangan ilegal membuat benih yang berasal dari perairan nasional keluar tanpa terlebih dahulu dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pembudidayaan, pengolahan, dan kegiatan ekonomi terkait di dalam negeri. Karena itu, penanganannya tidak hanya berfokus pada pencegahan pengeluaran benih, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya dan perlindungan potensi ekonomi nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penyelundupan benih lobster sebagai persoalan lama yang belum tuntas. Pemerintah telah berupaya membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga, tetapi perdagangan ilegal tersebut masih menjadi tantangan. Tingginya kebutuhan benih lobster di Vietnam disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong berlangsungnya perdagangan ilegal lintas negara.
Perbedaan harga turut menjelaskan kuatnya dorongan tersebut. Di tingkat nelayan Indonesia, harga benih lobster disebut berada di kisaran Rp8.500 per ekor. Sementara itu, harga di Vietnam disebut mencapai sekitar Rp35.000 hingga Rp50.000 per ekor. Selisih harga ini menciptakan insentif ekonomi bagi jaringan penyelundupan untuk memperoleh benih dari Indonesia dan memasarkannya ke negara tujuan.
Pemerintah berharap Satgas Penanggulangan Penyelundupan Benih Bening Lobster memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan ilegal. Satgas tersebut juga diharapkan mendorong kerja sama bilateral yang lebih efektif agar peredaran benih lobster secara ilegal dapat dihentikan.
Selain penindakan terhadap jaringan penyelundupan, pencegahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Satgas P2BBL. Dudung meminta agar pemberantasan dilakukan bersamaan dengan perbaikan tata kelola benih bening lobster. Tata kelola yang tertib diperlukan untuk memperjelas mekanisme perizinan, pengawasan, serta distribusi, sehingga kegiatan yang sah dapat berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut juga diharapkan menjaga ruang ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir, agar mereka tidak terdorong masuk ke dalam aktivitas ilegal akibat keterbatasan informasi atau akses terhadap usaha yang sesuai ketentuan.
Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah pesisir yang berdekatan dengan sumber benih bening lobster. Masyarakat perlu memahami ketentuan yang berlaku, risiko penyelundupan, serta saluran pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Penyampaian informasi juga harus menjelaskan peluang pengembangan budidaya lobster di Indonesia, sehingga upaya penindakan dapat berjalan seiring dengan pembentukan kegiatan ekonomi yang legal, produktif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, nelayan tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang diawasi, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan dan pengelolaan sumber daya.
Pelaksanaan tugas satgas akan dievaluasi setiap bulan untuk memantau capaian, mengidentifikasi kendala, dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi berkala ini juga penting untuk memastikan koordinasi antar-kementerian dan lembaga berlangsung efektif, termasuk dalam pertukaran informasi, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut terhadap temuan. Pemerintah ingin mengatasi penyelundupan melalui perpaduan penindakan terhadap jaringan, pencegahan, penguatan tata kelola, sosialisasi, dan kerja sama antarlembaga. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap kesempatan ekonomi masyarakat pesisir tetap menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
