Jakarta | Sarwendah mengambil langkah hukum dengan melaporkan 46 akun media sosial kepada kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Informasi mengenai laporan tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Pablo Benua, saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/10/2026). Langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap berbagai serangan dan penggiringan opini yang beredar melalui sejumlah akun di platform digital. Pihak Sarwendah menilai unggahan-unggahan itu telah mencederai harkat serta martabatnya.
Dalam keterangannya, Pablo menyampaikan bahwa laporan tersebut mencakup puluhan akun yang dinilai terlibat dalam penyebaran konten bermasalah. Jumlah akun yang dilaporkan mencapai 46, sebagaimana dikonfirmasi oleh kuasa hukum Sarwendah. Dugaan yang menjadi dasar langkah hukum itu meliputi pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, informasi yang disampaikan belum merinci identitas pemilik akun maupun isi setiap unggahan yang dipersoalkan. Karena itu, dugaan tersebut tetap perlu dipahami sebagai laporan dan penilaian dari pihak pelapor, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai kesalahan pihak-pihak yang dilaporkan.
Pelaporan kepada kepolisian menunjukkan bahwa Sarwendah memilih menempuh jalur hukum untuk menanggapi konten yang dianggap menyerang dirinya. Penggiringan opini di media sosial dapat menyebar luas dan memengaruhi persepsi publik, sehingga pihaknya menilai perlu ada penanganan resmi terhadap akun-akun yang dinilai melampaui batas. Meski demikian, proses lebih lanjut berada pada kewenangan aparat untuk menelaah laporan serta bukti yang diajukan. Konfirmasi Pablo di Tebet menyampaikan adanya langkah hukum tersebut, tetapi tidak memuat keterangan tentang lokasi laporan dibuat. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan dari keterangan kuasa hukum adalah jumlah akun yang dilaporkan, dugaan yang disampaikan, serta alasan umum di balik keputusan Sarwendah membawa persoalan itu ke ranah hukum.
Pablo Benua menjelaskan bahwa 46 akun media sosial yang menjadi perhatian tim kuasa hukum Sarwendah dipetakan ke dalam dua kelompok. Pengelompokan tersebut, menurut penjelasannya, didasarkan pada pola konten dan cara akun-akun itu menyebarkan materi yang dinilai merugikan. Pemetaan ini merupakan bagian dari penelusuran dan penyampaian dugaan, bukan penetapan bahwa seluruh pemilik akun telah melakukan pelanggaran.
Kelompok pertama mencakup sejumlah figur yang menampilkan identitas atau wajah mereka saat menyampaikan narasi bernada negatif tentang Sarwendah. Sebagian disebut berbicara langsung melalui unggahan media sosial, sementara beberapa lainnya dikabarkan kerap menggunakan fitur siaran langsung untuk membahas persoalan tersebut. Tim kuasa hukum menilai pola penyampaian secara terbuka itu membuat narasi yang beredar mudah dikenali dan menyebar kepada pengguna lain. Namun, isi unggahan, konteks pembicaraan, serta keterlibatan masing-masing pihak tetap perlu diperiksa lebih lanjut sebelum kesimpulan hukum dapat ditarik.
Kelompok kedua terdiri atas akun-akun yang mengunggah potongan video atau bertindak sebagai clipper. Pablo menyebut tim kuasa hukum telah menelusuri akun-akun tersebut dan menduga sebagian di antaranya merupakan akun milik penyedia jasa clipper. Dalam dugaan itu, video yang dipotong lalu diunggah kembali dapat menyajikan pernyataan dengan konteks terbatas, sehingga berpotensi membentuk pemahaman berbeda dari materi lengkapnya. Meski demikian, hubungan akun dengan penyedia jasa tertentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Pembedaan dua kelompok tersebut membantu menjelaskan mengapa 46 akun tidak dipandang sebagai satu kategori yang seragam. Ada akun yang diduga menyampaikan komentar secara langsung dengan identitas yang terlihat, dan ada pula akun yang diduga berperan menyunting serta menyebarkan cuplikan. Penjelasan Pablo merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum mengenai hasil pemetaan awal. Setiap dugaan masih memerlukan verifikasi, termasuk pemeriksaan konten, kepemilikan akun, dan konteks unggahan. Karena itu, penyebutan kelompok maupun dugaan keterlibatan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu.Untuk memperkuat laporan terkait 46 akun media sosial, tim kuasa hukum Sarwendah melakukan upaya pengumpulan dan penelaahan bukti. Langkah ini menjadi bagian dari proses hukum yang ditempuh, agar laporan didukung bahan yang dapat diperiksa lebih lanjut. Tim tidak hanya mengandalkan informasi yang telah disampaikan, tetapi juga melakukan investigasi dan melibatkan tenaga ahli serta sejumlah praktisi siber. Keterlibatan mereka ditujukan untuk membantu tim dalam mengkaji bukti yang berkaitan dengan akun-akun yang dilaporkan. Dengan demikian, penanganan laporan dilakukan melalui proses yang melibatkan pihak-pihak dengan keahlian relevan, tanpa mengabaikan koordinasi dengan instansi yang berkaitan.
Investigasi tersebut disebut sebagai salah satu ikhtiar untuk memperkuat bukti laporan. Tim kuasa hukum mengumpulkan bahan dan meminta dukungan tenaga ahli serta praktisi siber dalam proses tersebut. Namun, rincian mengenai metode investigasi, bentuk bukti yang diperoleh, maupun temuan yang muncul tidak disampaikan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, belum ada dasar untuk menjelaskan bagaimana pemeriksaan dilakukan atau menyimpulkan hasilnya. Yang dapat dipastikan dari keterangan yang ada adalah adanya upaya investigasi dan keterlibatan sejumlah pihak untuk membantu memperkuat laporan mengenai akun-akun tersebut. Proses itu merupakan bagian dari langkah hukum yang sedang ditempuh oleh pihak Sarwendah.
Selain mengupayakan pengumpulan bukti, tim kuasa hukum juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait akun-akun yang dilaporkan. Koordinasi ini disebut sebagai bagian dari penanganan laporan, tetapi informasi yang tersedia tidak menjelaskan bentuk komunikasi, tahapan, ataupun hasil yang dicapai. Oleh sebab itu, tidak tepat untuk mengasumsikan adanya tindakan tertentu terhadap akun-akun tersebut atau menyatakan bahwa koordinasi telah menghasilkan keputusan. Tim tetap mengandalkan proses hukum dan dukungan pihak terkait untuk memperkuat laporan. Perkembangan lebih lanjut mengenai bukti maupun komunikasi dengan Komdigi perlu merujuk pada keterangan resmi dari pihak yang berwenang, tanpa menambahkan dugaan yang belum disampaikan kepada publik.
Kuasa hukum Sarwendah menyampaikan bahwa laporan terkait sejumlah akun media sosial telah dibuat sejak minggu sebelumnya. Saat ini, laporan tersebut telah masuk ke tahap penanganan penyidik. Keterangan itu menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan 46 akun tersebut sedang ditangani melalui proses hukum, bukan hanya disikapi melalui pernyataan di ruang publik. Meski demikian, informasi yang disampaikan belum memuat rincian mengenai hasil penyidikan ataupun keputusan atas laporan tersebut. Perkembangan yang dapat dipastikan sejauh ini terbatas pada laporan yang telah dibuat dan proses yang kini berjalan di pihak penyidik.
Selain penanganan laporan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga telah mulai dilakukan. Keterangan para saksi menjadi bagian dari proses pengumpulan informasi oleh penyidik untuk menelusuri perkara. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan itu sudah berjalan, tetapi tidak merinci identitas saksi, materi yang digali, maupun jumlah orang yang telah dimintai keterangan. Karena itu, perkembangan pemeriksaan perlu dipahami sesuai informasi yang tersedia, tanpa mengasumsikan kesimpulan atau arah tertentu. Belum ada keterangan yang dapat memastikan bagaimana setiap keterangan akan dinilai dalam proses penanganan laporan.
Dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial, proses hukum dapat melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan keterangan yang relevan. Namun, untuk laporan Sarwendah ini, keterangan yang disampaikan kuasa hukum hanya memastikan bahwa penyidik sedang menangani laporan dan pemeriksaan sejumlah saksi telah dimulai. Tidak ada informasi yang disampaikan mengenai jadwal pemeriksaan selanjutnya atau tahapan lain yang akan ditempuh. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses yang dijalankan penyidik dan informasi resmi yang nantinya disampaikan oleh pihak terkait. Dengan demikian, pemberitaan mengenai perkara ini sebaiknya tetap berpegang pada keterangan yang telah tersedia, termasuk batas informasi mengenai pemeriksaan saksi, serta menghindari spekulasi tentang hasil akhirnya.
