Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga beras, telur, dan sejumlah komoditas pangan pokok lainnya. Ia menekankan pentingnya pengendalian sejak dini agar perubahan harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas serta mengganggu daya beli masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan Tito ketika memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam forum itu, pemerintah pusat mendorong daerah memperkuat pemantauan pasokan, distribusi, dan perkembangan harga pangan secara berkala.
Menurut Tito, kenaikan harga bahan pangan paling berisiko membebani 20 persen masyarakat termiskin di Indonesia. Kelompok ini memiliki ruang keuangan yang terbatas sehingga perubahan kecil pada harga kebutuhan sehari-hari dapat langsung mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Dampaknya menjadi lebih berat bagi rumah tangga yang mengandalkan pendapatan harian dan tidak memiliki cadangan dana memadai.
Karena itu, kepala daerah diminta tidak menunggu hingga harga meningkat tajam untuk mengambil tindakan. Langkah antisipatif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, penguatan data pangan, pemeriksaan kelancaran distribusi, serta pemanfaatan berbagai instrumen stabilisasi yang tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi mengenai stok dan harga disampaikan secara cepat agar potensi gangguan pasokan dapat segera ditangani.
Pengendalian harga beras, telur, dan pangan pokok lainnya dinilai memerlukan kerja sama lintas sektor. Selain menjaga ketersediaan pasokan, koordinasi tersebut penting untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami tekanan harga dan mengarahkan intervensi secara tepat. Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah berharap lonjakan harga dapat dicegah sebelum menekan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.
Pemerintah perlu menjaga laju inflasi secara ketat agar tetap berada di bawah batas atas target yang ditetapkan, yakni 3,5 persen. Pengendalian ini penting karena inflasi tidak hanya mencerminkan perubahan angka dalam indikator ekonomi, tetapi juga menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga pangan pokok meningkat, tekanan tersebut dapat meluas ke biaya konsumsi rumah tangga dan mengurangi daya beli, terutama bagi kelompok yang memiliki pendapatan terbatas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa kenaikan harga bahan pokok, meskipun hanya beberapa ribu rupiah, dapat segera dirasakan oleh masyarakat pada desil satu dan desil dua. Kelompok tersebut termasuk lapisan masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling rendah. Bagi kelas menengah, kenaikan dalam jumlah yang sama mungkin belum menimbulkan dampak berarti terhadap pola konsumsi. Namun, bagi rumah tangga miskin, perubahan kecil pada harga beras, telur, atau kebutuhan pokok lainnya dapat menentukan apakah pendapatan harian masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Tito juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat termiskin menjalani kehidupan dari penghasilan harian. Artinya, mereka tidak selalu memiliki tabungan, cadangan pendapatan, atau ruang keuangan untuk menanggung kenaikan harga. Setiap peningkatan biaya kebutuhan pokok dapat langsung mengurangi porsi pengeluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Kondisi ini membuat stabilitas harga pangan menjadi bagian penting dari perlindungan sosial.
Karena itu, pengawasan terhadap pergerakan harga dan pasokan harus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya untuk komoditas yang berpengaruh besar terhadap konsumsi rumah tangga. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar, mengantisipasi gangguan pasokan, serta merespons gejolak harga secara cepat dan terukur. Menjaga inflasi di bawah 3,5 persen bukan sekadar memenuhi sasaran makroekonomi, melainkan upaya mempertahankan daya beli dan mencegah beban ekonomi semakin berat bagi masyarakat paling rentan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu perhatian utama dalam perkembangan inflasi nasional. Pada September 2026, kelompok tersebut mencatat inflasi bulanan sebesar 0,88 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tekanan inflasi pada kelompok pengeluaran lainnya dan memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan inflasi secara keseluruhan.
Inflasi bulanan nasional meningkat dari 0,21 persen pada Agustus menjadi 0,30 persen pada September 2026. Menurut Tito, pergerakan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Perubahan harga komoditas pangan perlu dicermati karena dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pengendalian harga makanan dan minuman dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga pangan pokok dapat mengurangi daya beli dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan pasokan, distribusi, serta perkembangan harga di wilayah masing-masing agar gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat.
Sejumlah komoditas disebut menjadi penyumbang kenaikan harga pada periode tersebut. Komoditas itu meliputi aneka cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Meskipun cabai turut memengaruhi pergerakan harga pangan, perhatian utama diarahkan pada beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Ketiga komoditas tersebut dipandang lebih strategis karena memiliki peran penting dalam konsumsi masyarakat serta kebutuhan pangan sehari-hari.
Perhatian terhadap beras menjadi sangat penting karena komoditas ini merupakan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Sementara itu, telur ayam ras dan daging ayam ras berperan sebagai sumber protein yang banyak dikonsumsi. Pengendalian harga ketiganya membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemantauan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi dari sentra produksi menuju pasar.
Pemantauan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pokok di berbagai wilayah Indonesia. Beras tercatat mengalami kenaikan harga di 127 kabupaten dan kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga beras tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah, tetapi tersebar pada banyak wilayah yang perlu memperoleh perhatian pemerintah daerah.
Kenaikan juga terpantau pada komoditas telur ayam ras di 106 daerah. Sementara itu, daging ayam ras menjadi komoditas dengan cakupan kenaikan harga yang lebih luas, yakni terjadi di 194 daerah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga pangan, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan dan berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk merespons kondisi tersebut. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai perubahan harga, ketersediaan pasokan, serta kebutuhan intervensi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terarah. Langkah ini juga memungkinkan penyesuaian dukungan berdasarkan kondisi setiap kabupaten dan kota.
Di daerah yang mengalami kenaikan signifikan, intervensi pangan dan operasi pasar dipandang mendesak. Pelaksanaan operasi pasar dapat digunakan untuk membantu menyediakan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau, sementara intervensi lainnya diarahkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan mengendalikan tekanan harga. Pemerintah daerah perlu memastikan langkah tersebut menjangkau masyarakat yang terdampak, sehingga daya beli tetap terlindungi di tengah kenaikan harga beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Baca juga: Tantangan Besar Dunia Asuransi di Tengah Kenaikan Biaya Kesehatan | Indeks Wall Street Turun di Tengah Kenaikan Emas
