KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Informasi mengenai keputusan tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan, pada Senin, 5 Oktober 2026. Pernyataan itu menjadi informasi utama dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Pemberhentian tersebut disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penindakan menyusul ditemukannya sebuah apartemen mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan itu menjadi bagian dari proses yang ditangani oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam keterangannya, Rudi Setiawan menyampaikan bahwa Wisnu Hani Putranto tidak lagi berstatus sebagai ASN setelah keputusan pemberhentian ditetapkan.
Keputusan ini menandai adanya tindakan administratif terhadap pejabat yang sebelumnya memimpin Lapas Kelas IIA Cibinong. Penyampaian langsung oleh Inspektur Jenderal memberikan penegasan mengenai status Wisnu Hani Putranto dalam struktur aparatur sipil negara. Pemeriksaan dan penindakan tetap menjadi konteks utama yang menyertai keputusan tersebut, khususnya setelah temuan apartemen mewah di area lapas. Informasi mengenai pemberhentian ini disampaikan pada 5 Oktober 2026, bersamaan dengan penjelasan mengenai langkah yang diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Rudi Setiawan menjelaskan bahwa temuan apartemen mewah di lingkungan lapas tidak hanya menjadi persoalan fasilitas, tetapi juga memicu pemeriksaan terhadap pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan dengan keberadaan dan pengelolaannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri tanggung jawab, proses pengawasan, serta kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin aparatur sipil negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 17 pejabat dikenai sanksi. Rudi menyebutkan bahwa dua kepala lapas termasuk dalam jajaran pejabat yang menerima tindakan disiplin. Keterlibatan mereka menjadi perhatian karena pimpinan lapas memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh fasilitas, kegiatan, dan penggunaan ruang di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai aturan.
Sanksi yang dijatuhkan memiliki tingkatan berbeda, disesuaikan dengan peran dan tingkat pelanggaran masing-masing pejabat. Satu orang diberhentikan sebagai aparatur sipil negara. Keputusan tersebut merupakan bentuk tindakan paling tegas karena pelanggaran yang dinilai telah memenuhi dasar untuk mengakhiri status kepegawaiannya.
Selain pemberhentian, lima pejabat menerima hukuman disiplin berat. Jenis sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan dipandang serius, meskipun tidak berujung pada pemberhentian dari status ASN. Hukuman disiplin berat dapat berdampak pada karier, jabatan, maupun hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, 11 pejabat lainnya menerima hukuman disiplin sedang. Sanksi tersebut tetap menjadi catatan resmi dalam pembinaan kepegawaian dan menunjukkan adanya kelalaian atau pelanggaran yang tidak dapat diabaikan. Penjatuhan hukuman secara bertingkat memperlihatkan bahwa pemerintah membedakan tanggung jawab setiap pejabat berdasarkan fakta pemeriksaan.
Rudi menegaskan bahwa proses pemberian sanksi merupakan bagian dari penegakan disiplin dan upaya memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Temuan apartemen tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan lapas lebih transparan, penggunaan fasilitas sesuai fungsi, serta setiap pejabat menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Rudi Setiawan menyampaikan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pejabat yang sebelumnya memimpin Lapas Cibinong, tetapi juga terhadap kepala lapas yang menggantikannya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara mencakup dua pejabat, yakni kepala lapas lama dan kepala lapas baru. Keduanya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan informasi yang disampaikan narasumber.
Menurut Rudi, pemeriksaan itu kemudian diikuti dengan penjatuhan hukuman kepada kedua pejabat tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa langkah disipliner tidak berhenti pada pengumpulan keterangan atau klarifikasi, melainkan telah berlanjut hingga adanya keputusan mengenai sanksi. Dengan demikian, pejabat yang pernah menduduki posisi kepala lapas maupun pejabat yang sedang menjalankan tugas sebagai pengganti sama-sama termasuk dalam proses pemeriksaan dan pemberian hukuman.
Informasi tersebut sekaligus memperjelas cakupan pertanggungjawaban dalam perkara ini. Status sebagai mantan kepala lapas atau kepala lapas yang masih menjabat tidak menjadi pembeda dalam penerapan proses pemeriksaan, sepanjang keduanya berkaitan dengan persoalan yang sedang ditangani. Meski demikian, Rudi tidak merinci jenis hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing pejabat. Karena itu, keterangan yang dapat dipastikan adalah bahwa kepala lapas lama dan kepala lapas baru telah diperiksa serta sama-sama dikenai hukuman, tanpa menyimpulkan bentuk sanksi tertentu di luar informasi yang disampaikan. Penjelasan ini juga penting untuk menghindari pemahaman bahwa hanya pejabat lama yang menjadi sasaran tindakan administratif. Berdasarkan keterangan narasumber, pengganti yang memimpin lapas setelahnya turut menjalani tahapan pemeriksaan dan menerima konsekuensi dari proses tersebut. Rincian mengenai dasar pemeriksaan, waktu pelaksanaan, serta bentuk hukuman masing-masing pejabat tetap perlu merujuk pada keterangan resmi dari pihak berwenang.
Sebelum keputusan pemberhentian terhadap Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto sebagai aparatur sipil negara (ASN) diumumkan, terdapat rangkaian tindakan administratif yang lebih dahulu dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian tersebut menonaktifkan lima pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penonaktifan itu menjadi bagian dari proses awal agar pemeriksaan dapat berlangsung secara tertib dan objektif.
Langkah tersebut diambil setelah Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam inspeksi itu, Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan di lingkungan lapas. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi kementerian untuk melakukan penelusuran lebih lanjut melalui pemeriksaan internal terhadap pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan tugas di lapas tersebut.
Dengan demikian, penonaktifan lima pejabat struktural tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam konteks pemeriksaan setelah adanya temuan dari lembaga pengawas. Status nonaktif tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses pemeriksaan, bukan sebagai keputusan akhir atas tanggung jawab masing-masing pejabat. Selama pemeriksaan berlangsung, kementerian memiliki ruang untuk mengumpulkan keterangan dan menilai fakta yang relevan sebelum menentukan langkah kepegawaian berikutnya. Rangkaian ini menjadi latar belakang sebelum keputusan lebih lanjut dijatuhkan terhadap Wisnu Hani Putranto. Urutan tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan terhadap pejabat lapas dilakukan melalui tahapan administratif, dimulai dari penonaktifan, dilanjutkan dengan pemeriksaan, kemudian berujung pada keputusan sesuai hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, informasi mengenai penonaktifan lima pejabat struktural penting ditempatkan sebagai konteks awal dalam memahami perkembangan perkara di Lapas Kelas IIA Cibinong.
