Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, dipastikan tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Pemerintah mempertahankan harga kedua jenis BBM tersebut sebagai bagian dari kebijakan pengendalian harga energi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Keputusan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan memastikan harga BBM bersubsidi tetap sama seperti pada September 2026.
Kebijakan tersebut menempatkan Pertalite dan Biosolar pada harga yang tidak berubah sepanjang sisa tahun ini, meskipun perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya pengadaan energi terus menjadi perhatian. Pemerintah menilai stabilitas harga BBM memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, biaya transportasi, dan harga barang kebutuhan sehari-hari. Dengan mempertahankan harga subsidi, tekanan terhadap masyarakat diharapkan dapat diminimalkan, terutama bagi kelompok yang sensitif terhadap perubahan biaya transportasi dan distribusi.
Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa harga Pertalite dan Biosolar mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Artinya, tidak terdapat penyesuaian harga untuk kedua produk bersubsidi itu pada periode Oktober 2026 hingga akhir tahun. Selain BBM bersubsidi, harga BBM nonsubsidi juga disebut masih berada pada tingkat yang sama dibandingkan September 2026. Keputusan ini memberikan kepastian bagi konsumen, pelaku usaha, serta sektor transportasi dalam menyusun kebutuhan dan anggaran operasional hingga penghujung 2026. Pemerintah akan tetap memantau kondisi ekonomi dan pasar energi, tetapi untuk saat ini harga Pertalite dan Biosolar dipertahankan demi menjaga stabilitas serta mendukung daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar hingga akhir 2026 merupakan langkah yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah gejolak ekonomi global yang berpotensi memengaruhi harga energi, nilai tukar, serta biaya distribusi berbagai kebutuhan.
Menurut Faisal, masyarakat masih menghadapi kekhawatiran mengenai keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Perubahan harga BBM dapat segera berdampak pada biaya transportasi, harga pangan, dan pengeluaran rumah tangga. Karena itu, mempertahankan harga pada tingkat yang berlaku dinilai membantu menjaga daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan anggaran ketika biaya hidup meningkat.
Faisal juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan bantuan subsidi upah bagi buruh. Dukungan terhadap pendapatan pekerja memang dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga dan meredam tekanan ekonomi. Namun, ia menempatkan stabilitas harga BBM sebagai hal yang paling esensial dan paling dibutuhkan masyarakat. Bantuan pendapatan hanya menyasar kelompok tertentu, sedangkan harga BBM yang stabil memiliki dampak lebih luas karena memengaruhi mobilitas, ongkos produksi, serta harga barang dan jasa.
Dalam pandangan Faisal, kombinasi pengendalian harga energi dan bantuan bagi pekerja dapat menjadi penyangga ekonomi dalam jangka pendek. Pemerintah tetap perlu memastikan kebijakan itu disertai pengawasan penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan tidak membebani anggaran secara berlebihan. Dengan demikian, perlindungan terhadap daya beli dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesehatan fiskal serta menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Keputusan mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar hingga akhir 2026 membawa konsekuensi langsung terhadap kapasitas fiskal negara. Faisal mengakui bahwa kebijakan tersebut akan menambah beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika harga jual kepada masyarakat tidak berubah sementara biaya penyediaan energi tetap harus ditanggung, pemerintah perlu menyediakan dukungan anggaran yang lebih besar untuk menjaga selisih harga tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan APBN.
Di sisi lain, Faisal menilai kebijakan itu mendesak karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan bakar yang tetap terjangkau dapat membantu menahan kenaikan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Bagi kelompok tersebut, perubahan harga BBM dapat memengaruhi biaya transportasi dan distribusi kebutuhan, sehingga berpotensi mengurangi daya beli. Dengan mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar, pemerintah berupaya mencegah tekanan biaya yang lebih besar dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dampaknya juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Sebagian sektor produksi bergantung pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, baik sebagai pekerja maupun konsumen. Keterjangkauan BBM dapat membantu menjaga mobilitas dan mendukung kegiatan produksi yang berlangsung di berbagai lapisan ekonomi. Karena itu, tambahan beban subsidi tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan anggaran, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah gangguan yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini memperlihatkan adanya pertimbangan disiplin fiskal dan perlindungan sosial-ekonomi. Pemerintah menghadapi tekanan untuk mengendalikan beban subsidi dalam APBN, namun pada saat yang sama perlu memastikan BBM tetap terjangkau. Penahanan harga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan kinerja sektor produksi, sementara konsekuensi fiskalnya tetap menjadi bagian penting yang harus dikelola dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Mekanisme penetapan harga BBM subsidi berbeda dari BBM nonsubsidi. Pertalite dan Biosolar merupakan jenis BBM yang harganya dipengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga perubahan harga minyak dunia tidak secara langsung diteruskan kepada konsumen. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan harga kedua produk tersebut tidak naik hingga akhir 2026, meskipun harga minyak dunia telah mencapai USD 107 per barel.
Keputusan mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menilai stabilitas harga energi penting untuk mengendalikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama ketika biaya kebutuhan lainnya berpotensi meningkat. Dengan demikian, harga BBM subsidi tidak semata-mata ditentukan oleh pergerakan harga minyak mentah atau perubahan nilai tukar, melainkan juga mempertimbangkan kebijakan perlindungan masyarakat.
Berbeda dengan BBM subsidi, harga BBM nonsubsidi dapat mengalami penyesuaian karena mengikuti perkembangan harga pasar. Penetapannya mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk harga minyak dunia, nilai tukar, biaya pengadaan, serta kondisi masyarakat. Penyesuaian tersebut disebut mengacu pada rata-rata harga minyak dunia dalam periode satu bulan, sehingga perubahan harga tidak selalu berlangsung secara langsung setiap kali terjadi kenaikan atau penurunan harga minyak global.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pada 1 Oktober 2026, harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak berubah dibandingkan harga yang berlaku pada September 2026. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam penetapan harga: BBM subsidi dipertahankan melalui kebijakan pemerintah, sedangkan BBM nonsubsidi memiliki ruang penyesuaian berdasarkan dinamika pasar dan pertimbangan sosial.
