Penambahan enam komando daerah militer (kodam) baru ditujukan untuk memperkuat pengamanan wilayah sekaligus memperpendek rentang kendali komando TNI Angkatan Darat di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian organisasi agar pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan dapat berlangsung lebih terarah, terutama di tengah perkembangan situasi yang beragam di setiap daerah.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa penataan struktur komando diperlukan untuk meningkatkan kecepatan koordinasi. Dengan pembagian kendali yang lebih proporsional, satuan di wilayah diharapkan dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan komando atas. Pola ini juga memungkinkan informasi mengenai kondisi keamanan diterima, dianalisis, dan ditindaklanjuti tanpa melalui rentang birokrasi yang terlalu panjang.
Penambahan enam kodam bukan semata-mata berkaitan dengan perubahan administratif. Langkah tersebut diarahkan untuk menyesuaikan organisasi TNI AD dengan kebutuhan pengamanan wilayah yang terus berkembang. Setiap daerah memiliki karakter geografis, kepadatan penduduk, potensi kerawanan, serta dinamika sosial yang berbeda, sehingga diperlukan struktur komando yang mampu merespons kondisi secara tepat.
Menurut Donny, penyesuaian organisasi akan mendukung koordinasi unsur komando dan satuan pelaksana di lapangan. Kedekatan kendali diharapkan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat ketika terjadi perubahan situasi. Respons yang lebih singkat juga penting untuk memastikan kesiapan personel serta kelancaran pelaksanaan tugas di berbagai wilayah Indonesia.
Secara strategis, pembentukan kodam baru dapat memperkuat kehadiran dan pengawasan TNI AD di daerah. Struktur tersebut memberi ruang bagi komando wilayah untuk memahami kebutuhan setempat sekaligus membangun koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya. Dengan demikian, tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan organisasi yang lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan tantangan pengamanan nasional.
Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas dan terbentang dalam kawasan kepulauan. Kondisi tersebut menciptakan tantangan tersendiri bagi pengelolaan keamanan serta pelaksanaan komando di berbagai daerah. Jarak antarwilayah, perbedaan tingkat keterhubungan, dan karakter geografis yang beragam dapat memengaruhi kecepatan koordinasi pusat dan satuan di lapangan. Karena itu, penguatan organisasi kewilayahan menjadi bagian penting dalam menyesuaikan struktur TNI Angkatan Darat dengan kebutuhan nasional.
Selain faktor geografis, Indonesia juga memiliki masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Keragaman karakter masyarakat menuntut pendekatan kewilayahan yang mampu memahami kondisi setempat, sekaligus menjaga pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan secara terarah. Organisasi yang memiliki cakupan kendali lebih sesuai dengan keadaan wilayah diharapkan dapat memperlancar komunikasi, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam konteks tersebut, pembentukan kodam baru dipandang sebagai langkah untuk memperkuat sistem komando wilayah TNI AD. Struktur yang lebih dekat dengan daerah memungkinkan pengendalian satuan dan pemantauan perkembangan situasi dilakukan secara lebih efektif. Penguatan ini bukan hanya berkaitan dengan kesiapan pengamanan, tetapi juga dengan kemampuan membangun koordinasi bersama unsur terkait dalam menghadapi kebutuhan masyarakat di wilayah tugas masing-masing.
Keberadaan kodam baru juga diharapkan membantu TNI AD menyalurkan bantuan kepada warga ketika terjadi bencana. Kedekatan struktur komando dengan masyarakat dapat mendukung koordinasi yang lebih teratur, sehingga respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara lebih cepat dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penataan organisasi kewilayahan diarahkan untuk memperkuat pengamanan sekaligus meningkatkan kehadiran TNI AD dalam mendukung masyarakat di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penataan dan penguatan organisasi TNI untuk memperluas jangkauan pengamanan, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas komando di berbagai wilayah Indonesia.
Dari keseluruhan satuan yang diresmikan, TNI Angkatan Darat membentuk enam komando daerah militer (kodam) baru. Struktur tersebut juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan, dan tiga batalyon bantuan tempur. Pembentukan unsur-unsur ini dirancang untuk memperkuat kehadiran TNI AD di wilayah, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas teritorial dan pembangunan secara lebih terkoordinasi.
Pengembangan organisasi juga dilakukan oleh matra lainnya. TNI Angkatan Laut menambah satu brigade serta empat batalyon marinir. Sementara itu, TNI Angkatan Udara membentuk 10 satuan baru, termasuk Divisi II Pasukan Gerak Cepat dan satuan radar. Penambahan tersebut memperluas kemampuan operasional, kesiapsiagaan, dan dukungan pertahanan terpadu sesuai kebutuhan setiap matra.
Rangkaian peresmian ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Presiden secara simbolis melantik keenam kodam baru melalui penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada masing-masing pangdam. Prosesi tersebut menegaskan dimulainya pelaksanaan tugas keenam komando wilayah baru sekaligus menjadi simbol penyerahan tanggung jawab kepemimpinan kepada para panglima kodam.
Daftar lengkap enam kodam baru TNI AD mencakup wilayah yang tersebar di sejumlah daerah strategis. Pembentukan satuan ini diharapkan memperkuat pengamanan, memperpendek rentang kendali, dan mempercepat koordinasi komando wilayah. Setiap kodam dipimpin oleh perwira tinggi dengan jabatan Pangdam yang telah ditetapkan sesuai struktur organisasi baru. Berikut rincian wilayah dan panglimanya.
Pertama, Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah berada di Kepulauan Riau dengan Pangdam Mayjen TNI Rionardo. Kodam ini memiliki posisi penting dalam mendukung pengamanan wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan. Kedua, Kodam XXVI/Mataram berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pangdam Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Kehadiran kodam tersebut memperkuat pelaksanaan tugas kewilayahan serta koordinasi pertahanan di wilayahnya.
Ketiga, Kodam XXVII/Sobe Sonbai berada di Nusa Tenggara Timur dengan Pangdam Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua. Pembentukan kodam ini menjadi bagian dari penataan komando kewilayahan untuk merespons karakter geografis dan kebutuhan pengamanan setempat. Keempat, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha berada di Maluku Utara dengan Pangdam Mayjen TNI Nefra Firdaus. Kodam tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan efektivitas koordinasi di wilayah kepulauan.
Kelima, Kodam XXIX/Mambruk berada di Papua Tengah dengan Pangdam Mayjen TNI Aminton Manurung. Keenam, Kodam XXX/Rinambora berada di Nusa Tenggara Barat dengan Pangdam Mayjen TNI Edi Saputra. Dengan demikian, enam kodam baru tersebut adalah Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah, Kodam XXVI/Mataram, Kodam XXVII/Sobe Sonbai, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Kodam XXIX/Mambruk, dan Kodam XXX/Rinambora, masing-masing dengan wilayah dan panglima yang telah ditetapkan.
Donny menegaskan bahwa pembentukan kodam baru bukan sekadar penambahan struktur organisasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD, terutama melalui penguatan komando, peningkatan respons terhadap dinamika daerah, serta koordinasi yang lebih dekat dengan satuan dan unsur terkait di lapangan. Penataan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan berjalan lebih terarah, cepat, serta sesuai kebutuhan setiap wilayah.
