Presiden Prabowo Subianto mendorong perubahan dalam sistem seleksi calon prajurit TNI dan anggota Polri. Arahan tersebut disampaikan dalam taklimat bersama sekitar 800 perwira tinggi TNI-Polri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa proses penerimaan personel tidak semestinya hanya berfokus pada kemampuan fisik. Seleksi perlu dirancang untuk menemukan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir, serta kesiapan menjalankan tugas secara profesional.
Penekanan terhadap aspek intelektual menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebutuhan institusi pertahanan dan keamanan dengan tantangan yang semakin kompleks. Prajurit TNI maupun anggota Polri tidak hanya dituntut memiliki ketahanan tubuh dan disiplin, tetapi juga mampu memahami persoalan, mengambil keputusan secara tepat, serta bekerja berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan yang matang. Karena itu, ukuran keberhasilan dalam rekrutmen perlu mencakup berbagai kemampuan, sehingga calon yang terpilih dapat memberikan pelayanan dan menjalankan tanggung jawab negara secara optimal.
Menteri Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan kembali gagasan tersebut setelah taklimat berlangsung. Menurut Dudung, calon yang menggunakan kacamata tetap dapat diterima dalam proses seleksi selama memiliki kecerdasan dan memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu penglihatan tidak semestinya langsung menjadi alasan untuk menggugurkan seseorang, apabila kemampuan intelektualnya dinilai baik. Namun, penerimaan tetap berlangsung melalui mekanisme seleksi yang berlaku. Arahan Prabowo dengan demikian menggarisbawahi perlunya penilaian yang lebih menyeluruh, dengan menyeimbangkan kondisi fisik, kecerdasan, integritas, dan profesionalisme dalam menentukan calon personel TNI-Polri.
Perubahan dalam proses rekrutmen TNI dan Polri diperlukan untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis yang terus berkembang. Kualitas personel tidak lagi cukup diukur dari kemampuan dasar atau pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga dari kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Kebutuhan tersebut menjadi penting karena institusi pertahanan dan keamanan berhadapan dengan dinamika global yang bergerak cepat dan menuntut respons profesional.
Dalam taklimat yang disampaikan, Dudung menyoroti bahwa tantangan pertahanan dan keamanan ke depan akan semakin berat. Ia menyebut kemunculan perang hybrid serta perang yang memanfaatkan drone sebagai perkembangan yang perlu mendapat perhatian. Penyampaian itu menunjukkan bahwa perubahan karakter konflik harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Personel yang dipilih dan dibina perlu memiliki kapasitas intelektual, ketangguhan, serta pemahaman yang memadai terhadap perubahan situasi.
Perkembangan tersebut juga menjadi perhatian Prabowo. Ia memandang peningkatan profesionalisme prajurit harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan berperan membentuk pengetahuan, pola pikir, dan kemampuan analitis, sedangkan latihan membantu memastikan kemampuan tersebut dapat diterapkan secara disiplin dan bertanggung jawab. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun personel yang mampu menjalankan tugas sesuai tuntutan organisasi.
Karena itu, seleksi yang mengutamakan kecerdasan dan profesionalisme memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan peningkatan kualitas personel. Proses awal yang lebih baik dapat menjadi dasar bagi pembinaan yang lebih terarah setelah seseorang diterima sebagai anggota TNI atau Polri. Penekanan ini bukan semata-mata untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, melainkan untuk memastikan setiap personel memiliki kesiapan menghadapi perubahan tantangan pertahanan dan keamanan.
Perhatian terhadap situasi global dalam taklimat tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan rekrutmen dan penguatan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan langkah untuk membangun institusi yang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan lingkungan yang semakin menuntut.
Dalam taklimat yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 7 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas dukungan mereka terhadap berbagai program pemerintah. Apresiasi tersebut menjadi bagian penting dari pesan Presiden kepada para perwira tinggi yang hadir dalam pertemuan itu. Dukungan institusi pertahanan dan keamanan dinilai membantu memastikan agenda pemerintah berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Menurut Dudung, dukungan TNI dan Polri mencakup pelaksanaan program ketahanan pangan. Keterlibatan kedua institusi tersebut dipandang berperan dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat ketersediaan pangan, meningkatkan ketahanan sektor pertanian, serta menjaga kesinambungan pasokan di berbagai wilayah. Dalam konteks tersebut, kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan menjadi unsur penting untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Dudung juga menyebut bahwa apresiasi Presiden berkaitan dengan dukungan terhadap program ketahanan energi. TNI dan Polri turut membantu menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan energi, termasuk melalui pengamanan serta koordinasi di lapangan. Stabilitas dalam sektor ini dipandang penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Selain ketahanan pangan dan energi, dukungan TNI-Polri juga mencakup upaya menjaga situasi keamanan nasional. Stabilitas keamanan menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Pesan Presiden tersebut menegaskan pentingnya profesionalisme, kesiapsiagaan, serta sinergi antarlembaga. Dengan dukungan yang terukur dan sesuai tugas masing-masing, TNI dan Polri diharapkan terus berkontribusi terhadap keberhasilan program pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI dan Polri digelar untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang dihadapi bangsa dan negara. Dalam kegiatan tersebut, Presiden menyampaikan perkembangan Indonesia serta berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama menjelang dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Arahan itu diharapkan membantu setiap institusi memahami konteks strategis nasional dan menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan tugas secara terukur.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai taklimat tersebut sebagai momentum untuk menyamakan visi sekaligus memperkuat soliditas dan sinergi di lingkungan TNI. Menurutnya, arahan Presiden penting dalam menentukan langkah, menyusun kebijakan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi beragam ancaman. Tantangan itu mencakup ancaman siber, perang informasi, dan ancaman hibrida yang berkembang seiring perubahan teknologi serta dinamika geopolitik. Karena itu, koordinasi antarunsur dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dari kesiapan pertahanan negara.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa arahan Presiden akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing. Pedoman tersebut diperlukan agar jajaran kepolisian dapat menjalankan kewenangan secara konsisten, profesional, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Kesamaan pemahaman TNI dan Polri juga dinilai penting untuk memastikan respons terhadap persoalan keamanan berlangsung cepat, terpadu, dan tetap berlandaskan hukum.
Polri berkomitmen mendukung kebijakan serta program prioritas pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan itu diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara adil, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi yang kuat pemerintah, TNI, dan Polri diharapkan memperkuat stabilitas nasional sekaligus menciptakan ruang yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
