JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencapai Rp319,0 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian itu menunjukkan bahwa selisih pendapatan negara dan belanja negara semakin melebar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Posisi defisit pada akhir September tersebut meningkat dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2026. Pada bulan sebelumnya, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen PDB. Dengan demikian, secara nominal defisit bertambah sekitar Rp78,9 triliun dalam satu bulan, sementara porsinya terhadap PDB meningkat 0,31 poin persentase.
Perkembangan ini menjadi gambaran terbaru mengenai pelaksanaan anggaran hingga kuartal III 2026. Angka defisit tersebut mencerminkan posisi fiskal pemerintah setelah realisasi penerimaan dan belanja negara yang berlangsung sampai dengan September. Perubahan dari Agustus ke September perlu dilihat dalam konteks dinamika penerimaan negara serta kebutuhan pembiayaan belanja pada periode berjalan.
Informasi mengenai posisi APBN itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Raffles Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Penyampaian tersebut memberikan pembaruan resmi mengenai kondisi anggaran pemerintah hingga akhir kuartal III. Dengan defisit sebesar Rp319,0 triliun, pemerintah mencatat posisi fiskal yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan perlu terus memantau perkembangan pendapatan, belanja, serta pembiayaan hingga akhir tahun.
Pemerintah menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kuartal III 2026 yang mencapai Rp319 triliun masih berada dalam batas yang terukur. Posisi tersebut dipandang sejalan dengan desain awal postur anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun, sehingga tidak mencerminkan penyimpangan dari perencanaan fiskal. Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan penerimaan dan belanja negara untuk memastikan pelaksanaan APBN tetap berjalan sesuai kerangka yang telah disusun.
Menurut Suahasil, defisit bukan semata-mata menunjukkan adanya kekurangan penerimaan, melainkan bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran negara. APBN sejak awal memang dirancang mengalami defisit karena kebutuhan belanja negara dapat lebih besar daripada penerimaan yang dikumpulkan dari masyarakat. Perbedaan tersebut kemudian dikelola melalui pembiayaan anggaran dengan tetap memperhatikan batas-batas fiskal, kemampuan negara, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan pemerintah.
Penjelasan itu menegaskan bahwa defisit ditempatkan sebagai instrumen kebijakan anggaran, bukan sebagai kondisi yang berada di luar rancangan. Ketika belanja negara diperluas secara terarah, pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas, menjaga pelayanan publik, dan mendukung aktivitas ekonomi. Suahasil menekankan bahwa defisit tersebut masih terukur dan sesuai dengan desain APBN. Dengan demikian, penggunaannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus tetap dikendalikan agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap stabilitas fiskal dan perekonomian nasional.
Realisasi pendapatan negara hingga penutupan kuartal III 2026 tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 74,5 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengumpulkan hampir tiga perempat penerimaan yang direncanakan, meskipun masih terdapat ruang untuk mengejar sisa target pada tiga bulan terakhir tahun anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kinerja penerimaan tersebut masih berada di jalur yang tepat. Penilaian itu mempertimbangkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berlangsung selama tiga perempat tahun. Dengan demikian, capaian pendapatan yang mendekati proporsi waktu berjalan dinilai mencerminkan perkembangan yang relatif sesuai dengan rencana fiskal pemerintah. Evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan sumber-sumber penerimaan dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
Di sisi lain, realisasi belanja negara sampai kuartal III 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun. Nilai ini setara dengan 69 persen dari total alokasi belanja yang telah disiapkan pemerintah. Penyerapan tersebut mencakup berbagai kebutuhan negara, termasuk belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, serta program prioritas yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Pemerintah masih optimistis penyerapan anggaran akan meningkat pada kuartal terakhir. Kenaikan belanja biasanya terjadi ketika pelaksanaan program memasuki tahap penyelesaian dan pembayaran kegiatan mulai terkonsentrasi. November dan Desember diperkirakan menjadi periode penting karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat realisasi sejumlah proyek serta memenuhi kewajiban pembayaran sebelum tahun anggaran berakhir. Percepatan tetap perlu dilakukan secara terukur agar peningkatan penyerapan tidak mengurangi kualitas belanja maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa instrumen fiskal akan tetap dijaga agar memiliki fleksibilitas yang memadai dalam merespons perubahan kondisi ekonomi. Fleksibilitas tersebut diperlukan karena pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ketika menghadapi tekanan eksternal, dinamika harga komoditas, maupun perubahan kebutuhan pembangunan. Namun, keluwesan dalam pengelolaan anggaran tetap harus berjalan beriringan dengan efisiensi, tata kelola yang baik, dan disiplin fiskal.
Menurut Suahasil, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola penerimaan dan belanja negara. APBN juga berperan penting dalam menopang aktivitas perekonomian, menjaga daya beli, serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. Melalui belanja yang terarah, pemerintah dapat memastikan dukungan terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan program pembangunan tetap tersedia ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa APBN harus terus diarahkan sebagai anggaran yang mendorong pertumbuhan, memberikan perlindungan, dan mempertahankan kredibilitas. Fungsi pendorong pertumbuhan tercermin melalui dukungan terhadap produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, fungsi perlindungan diwujudkan melalui bantuan serta layanan publik yang menjangkau masyarakat secara tepat. Kredibilitas diperlukan agar pelaku usaha, investor, dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam mengelola keuangan publik.
Pemerintah juga berupaya menjaga agar angka-angka dalam APBN dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi fiskal secara bertanggung jawab. Kepercayaan tersebut dibangun melalui pencatatan yang transparan, pengelolaan penerimaan yang cermat, serta belanja yang memberikan manfaat nyata. Penerimaan negara pada dasarnya berasal dari kontribusi masyarakat, sehingga penggunaannya perlu dikembalikan dalam bentuk program dan layanan yang dirasakan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan itu, fleksibilitas fiskal tidak dipahami sebagai kelonggaran tanpa batas, melainkan sebagai kemampuan beradaptasi yang tetap terukur, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
