AI dan Robotik di Rumah Sakit: Pemerataan Teknologi Jadi Tantangan

AI dan Robotik di Rumah Sakit: Pemerataan Teknologi Jadi Tantangan

Jakarta | Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan perangkat robotik di rumah sakit semakin berkembang seiring percepatan transformasi digital kesehatan nasional. Teknologi ini mulai mendukung beragam layanan, mulai dari membantu tenaga medis membaca hasil pemeriksaan, mengelola data pasien, hingga menunjang tindakan bedah dan rehabilitasi. Jika digunakan dengan tepat, AI dapat membantu mempercepat analisis dan menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan klinis. Sementara itu, robotik berpotensi meningkatkan ketelitian dalam tugas tertentu serta mengurangi beban pekerjaan berulang. Perkembangan tersebut membuka peluang untuk memperbaiki mutu layanan dan efisiensi, tetapi pemanfaatannya tetap harus mengikuti standar keselamatan, perlindungan data, dan pengawasan tenaga profesional.

Manfaat itu tidak otomatis dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Rumah sakit di kota besar umumnya lebih dekat dengan jaringan internet yang stabil, pasokan listrik andal, perangkat modern, serta tenaga ahli yang mampu mengoperasikan dan merawat sistem digital. Sebaliknya, fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dapat menghadapi keterbatasan infrastruktur, anggaran, konektivitas, dan pelatihan. Kesenjangan tersebut berisiko membuat akses terhadap layanan berbasis AI dan robotik bergantung pada lokasi tempat seseorang berobat. Karena itu, transformasi digital tidak cukup dinilai dari jumlah teknologi yang dipasang. Pemerintah dan pengelola fasilitas kesehatan juga perlu memastikan sistem dapat berfungsi dalam kondisi setempat, terintegrasi dengan layanan yang sudah tersedia, dan didukung pemeliharaan berkelanjutan.

Ketua Komite Nasional Teknologi Robotik Bidang Kesehatan, Ir. Tjahajana Wirakusumah, menekankan bahwa teknologi tinggi tidak semestinya hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Pandangan ini menempatkan pemerataan sebagai bagian penting dari perencanaan, bukan tahap tambahan setelah pengadaan. Pengembangan teknologi kesehatan perlu disertai investasi pada konektivitas, sumber daya manusia, tata kelola data, dan dukungan teknis di berbagai wilayah. Model penerapan dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, termasuk melalui layanan jarak jauh, pusat rujukan, atau kerja sama antarfasilitas. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi benar-benar membantu pasien dan tenaga kesehatan. Kesiapan yang merata memungkinkan manfaat AI dan robotik berkembang secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional tanpa memperlebar kesenjangan layanan antarwilayah.

Dalam talk show Leaders Forum bertema “Reimagining Healthcare, Strengthening Indonesia” di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026, Tjahajana menyoroti pentingnya memberi perhatian lebih kepada fasilitas dan kesiapan layanan kesehatan di luar Pulau Jawa. Perhatian tersebut berkaitan dengan upaya memastikan bahwa pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotik, dapat mendukung pelayanan secara lebih merata. Pengembangan teknologi di rumah sakit perlu disertai pertimbangan mengenai kesiapan layanan di berbagai wilayah, sehingga pembahasan inovasi tidak hanya berpusat pada kemampuan teknologi itu sendiri.

Pokok perhatian ini menggarisbawahi bahwa pemerataan akses kesehatan memerlukan pendekatan yang memperhitungkan kebutuhan antardaerah. Pengadaan atau penggunaan sistem baru tidak serta-merta menjamin manfaat yang setara apabila kesiapan fasilitas dan layanan tidak menjadi bagian dari perencanaan. Karena itu, penguatan layanan di luar Jawa patut dipandang sebagai unsur penting dalam agenda transformasi kesehatan nasional. Fokusnya bukan membuat asumsi mengenai keadaan fasilitas tertentu, melainkan memastikan perhatian terhadap kesiapan layanan menjadi pertimbangan ketika teknologi kesehatan dirancang, diterapkan, dan dikembangkan.

Pernyataan Tjahajana dalam forum tersebut juga relevan bagi pembuat kebijakan, penyedia layanan, dan pihak yang mengembangkan teknologi medis. Mereka perlu melihat pemerataan sebagai tujuan yang menyertai inovasi, bukan sebagai tahap yang baru dipikirkan setelah penerapan teknologi berlangsung. Dengan mempertimbangkan fasilitas dan kesiapan layanan di luar Jawa, perencanaan dapat diarahkan agar manfaat kemajuan medis berpeluang menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pendekatan itu menempatkan kebutuhan layanan kesehatan daerah dalam pembahasan transformasi, sekaligus mengingatkan bahwa penguatan teknologi di rumah sakit perlu berjalan seiring dengan perhatian pada akses yang lebih seimbang di seluruh Indonesia.

Sebelum teknologi kesehatan jarak jauh diterapkan, fasilitas pelayanan perlu menilai kesiapan infrastruktur dasar secara menyeluruh. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, mengingatkan bahwa pemanfaatan inovasi seperti telehealth dan teleoperation tidak dapat hanya berangkat dari ketersediaan perangkat. Sistem pendukungnya harus mampu bekerja secara andal dalam kondisi pelayanan yang sesungguhnya. Evaluasi ini mencakup mutu jaringan komunikasi, kesiapan ruang dan peralatan, serta prosedur untuk menghadapi gangguan. Tanpa penilaian awal, teknologi yang dirancang untuk memperluas akses justru dapat menambah risiko apabila lingkungan penerapannya belum mendukung.

Stabilitas internet menjadi faktor penting karena konsultasi, pengiriman data medis, maupun kendali perangkat dari jarak jauh bergantung pada koneksi yang konsisten. Koneksi yang lambat atau terputus dapat menghambat pertukaran informasi dan mengganggu koordinasi tenaga kesehatan. Tingkat kesiapan sumber daya manusia juga menentukan keamanan penggunaan teknologi tersebut. Dokter, perawat, teknisi, serta petugas pendukung perlu memahami alur kerja, batas kemampuan sistem, dan tindakan yang harus dilakukan ketika koneksi bermasalah. Pelatihan dan pembagian tanggung jawab yang jelas membantu tim merespons gangguan secara terkoordinasi, sekaligus mencegah ketergantungan berlebihan pada perangkat digital.

Azhar memberikan gambaran risiko yang perlu dipertimbangkan melalui contoh penggunaan telehealth atau teleoperation di Papua. Jika jaringan di lokasi belum stabil, koneksi yang terputus ketika operasi berlangsung dapat menimbulkan persoalan keselamatan dan menghambat jalannya tindakan. Contoh tersebut merupakan ilustrasi tentang potensi risiko, bukan pernyataan bahwa peristiwa semacam itu benar-benar terjadi. Karena itu, penerapan teleoperation perlu didahului pemeriksaan kualitas jaringan di lokasi, penyediaan jalur komunikasi cadangan, dan penetapan prosedur untuk menghentikan atau mengalihkan tindakan secara aman bila terjadi gangguan. Ketersediaan tenaga terlatih di tempat juga penting agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu koneksi pulih. Dengan menilai kesiapan teknis dan kapasitas manusia secara bersamaan, fasilitas kesehatan dapat menentukan apakah layanan jarak jauh layak dijalankan, perlu disesuaikan, atau sebaiknya ditunda sampai prasyarat keselamatan terpenuhi. Pendekatan tersebut membantu memastikan teknologi mendukung pelayanan, bukan menambahkan kerentanan baru.Presiden Direktur Siloam International Hospitals, David Utama, menekankan bahwa pemanfaatan teknologi di rumah sakit tidak cukup hanya dengan menghadirkan perangkat atau sistem baru. Teknologi perlu diterapkan bersama standardisasi jaringan layanan agar peningkatan kualitas klinis dapat dirasakan secara lebih merata. Menurut pandangan ini, kemampuan sebuah rumah sakit dalam menggunakan teknologi harus berjalan seiring dengan tata kelola dan standar pelayanan yang konsisten, sehingga akses terhadap perawatan berkualitas tidak hanya tersedia di lokasi tertentu.

Pemerataan tersebut menjadi bagian penting dari transformasi layanan Siloam. Rumah sakit dalam satu jaringan dapat memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, tetapi perbedaan itu tetap perlu ditata dalam kerangka yang mendukung mutu klinis. Dengan pendekatan yang terarah, teknologi dapat membantu tenaga kesehatan menjalankan layanan sesuai kebutuhan pasien, sekaligus memperkuat konsistensi pelayanan antarunit. Standardisasi bukan berarti setiap rumah sakit harus menyediakan layanan yang persis sama; tujuannya adalah agar pengembangan layanan memiliki arah yang jelas dan kualitasnya dapat ditingkatkan secara sistematis.

David Utama memaparkan bahwa tujuan transformasi tersebut adalah memberikan masyarakat pilihan perawatan terbaik di dalam negeri, tanpa harus selalu pergi ke luar negeri untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Tujuan itu menempatkan kualitas klinis, pilihan layanan, dan akses sebagai pertimbangan yang saling berkaitan. Jika jaringan rumah sakit mampu mengembangkan layanan secara terencana dan merata, masyarakat dapat mempertimbangkan berbagai pilihan perawatan yang sesuai tanpa menganggap perjalanan ke luar negeri sebagai satu-satunya jalan.

Sejak tahun sebelumnya, Siloam juga bertransformasi dari model operasi regional menjadi empat archetype.

Baca juga: Teknologi Kendali Rumah Pintar yang Menawan | Kondisi Kesehatan Doddy Katamsi di Rumah Sakit | Tantangan dan Solusi untuk Industri Nasional di Tengah Ketidakpastian Ekonomi