Jakarta | Pemberantasan narkoba disebut sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Penegasan mengenai prioritas tersebut disampaikan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto. Dengan demikian, upaya menghadapi peredaran narkoba menjadi perhatian yang perlu dijalankan secara serius, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pernyataan ini menempatkan pemberantasan narkoba sebagai fokus penting bagi jajaran kepolisian, sekaligus menegaskan bahwa arahan pimpinan menjadi landasan dalam melihat persoalan tersebut. Dalam konteks Jakarta, perhatian itu mencakup kawasan yang dikenal rawan, sehingga penanganannya tidak hanya berbicara tentang penindakan, tetapi juga mengenai penataan sosial di lingkungan terkait.
Dadang Hartanto menekankan perlunya menangani kawasan rawan narkoba, termasuk Kampung Ambon di Jakarta Barat. Penyebutan kawasan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemberantasan narkoba diarahkan pula pada lokasi yang menjadi perhatian dalam penanganan di Jakarta. Arahan itu menekankan pentingnya mencermati kondisi kawasan rawan sebagai bagian dari fokus yang telah ditetapkan. Kampung Ambon menjadi salah satu contoh yang secara khusus disebut dalam penjelasan Kapolda Metro Jaya. Keterangan ini menyampaikan batas yang jelas mengenai fokus pembahasan: prioritas pemberantasan narkoba dan perlunya menangani kawasan rawan, dengan Kampung Ambon sebagai salah satu kawasan yang disebut. Tidak ada rincian kebijakan atau sasaran lain yang disampaikan dalam arahan tersebut.
Pernyataan Kapolda Metro Jaya itu menghubungkan prioritas yang disebut Presiden dan Kapolri dengan perhatian pada kawasan rawan di Jakarta. Penanganan narkoba, sebagaimana disampaikan, perlu mencakup kawasan seperti Kampung Ambon, Jakarta Barat. Penekanan ini memberi gambaran mengenai fokus yang disampaikan kepada publik, tanpa merinci langkah operasional tertentu. Dengan menyebut prioritas pimpinan serta contoh kawasan rawan, Dadang Hartanto menegaskan perlunya perhatian terhadap persoalan narkoba di wilayah tersebut. Informasi yang disampaikan tetap berpusat pada dua hal: pemberantasan narkoba sebagai prioritas dan kebutuhan menangani kawasan rawan. Keduanya menjadi pokok arahan yang relevan dalam memahami fokus Polda Metro Jaya, tanpa memperluasnya pada agenda atau target lain yang tidak disebutkan.
Polda Metro Jaya telah memetakan sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang diduga menjadi pusat peredaran dan penggunaan narkoba. Pemetaan ini menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah penanganan yang lebih terarah, dengan memperhatikan kondisi setiap lingkungan. Pada tahap awal, terdapat tiga lokasi yang disebut menjadi fokus penindakan sekaligus penataan sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tidak hanya diarahkan pada aktivitas yang diduga melanggar hukum, tetapi juga pada situasi sosial di kawasan terkait.
Dari tiga lokasi yang masuk dalam fokus awal, informasi yang tersedia hanya menyebut Kampung Ambon, yang berada di Kompleks Permata, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Nama dua lokasi lainnya belum disebutkan. Karena itu, keduanya tidak dapat diidentifikasi berdasarkan keterangan yang ada, dan tidak tepat untuk menebak atau mengaitkannya dengan wilayah tertentu. Penjelasan ini penting agar informasi mengenai sasaran penanganan tetap akurat dan tidak menimbulkan anggapan bahwa kawasan lain telah ditetapkan sebagai fokus operasi.
Pemetaan wilayah dapat membantu aparat menyusun prioritas kerja, sementara penindakan dan penataan sosial merupakan dua aspek yang sama-sama menjadi perhatian. Penindakan berhubungan dengan penegakan hukum terhadap dugaan peredaran maupun penggunaan narkoba. Adapun penataan sosial menggarisbawahi perlunya melihat kondisi masyarakat dan lingkungan secara lebih luas dalam proses penanganan. Rincian mengenai bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta keterlibatan pihak lain tidak tersedia dalam keterangan yang menjadi dasar bagian ini. Dengan demikian, fokus awal dapat dijelaskan secara terbatas: Polda Metro Jaya telah memetakan wilayah yang diduga menjadi pusat peredaran dan penggunaan narkoba, menetapkan tiga lokasi sebagai perhatian awal, dan secara terbuka mengidentifikasi Kampung Ambon sebagai salah satunya. Informasi tambahan diperlukan untuk menyebutkan dua lokasi lain atau menjabarkan langkah penanganan di masing-masing tempat secara lebih spesifik.
Kepolisian telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum di sejumlah titik yang menjadi perhatian dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Jakarta. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penindakan tetap menjadi bagian penting dari respons aparat terhadap persoalan narkotika. Upaya di lapangan dapat mencakup penelusuran informasi, pemeriksaan, serta tindakan sesuai ketentuan hukum ketika ditemukan dugaan pelanggaran. Namun, hasil penanganan di titik-titik perhatian disebut masih fluktuatif. Kondisi itu perlu dibaca secara hati-hati: perubahan hasil dari waktu ke waktu tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor yang melatarbelakanginya. Tanpa keterangan yang memadai, tidak tepat menetapkan satu penyebab tertentu atau menarik kesimpulan yang melampaui informasi yang tersedia.
Situasi tersebut menegaskan perlunya melihat pemberantasan narkoba secara lebih luas, tanpa mengurangi peran penegakan hukum. Penindakan dapat berjalan berdampingan dengan langkah untuk memahami kondisi sosial di lingkungan yang menjadi perhatian. Pendekatan yang lebih komprehensif memungkinkan upaya aparat tidak hanya berfokus pada penanganan dugaan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan penataan sosial dan keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian, respons terhadap persoalan narkotika dapat mencakup beberapa sisi yang saling melengkapi, sesuai kewenangan dan dasar hukum masing-masing. Bentuk maupun pelaksanaannya tetap perlu dijelaskan berdasarkan informasi yang terverifikasi, bukan asumsi mengenai keadaan setempat.
Penguatan pendekatan juga dapat mencakup koordinasi dengan unsur pemerintah dan masyarakat, selama peran tiap pihak dirumuskan secara jelas. Komunikasi yang terbuka dapat membantu menyampaikan perkembangan penanganan, menjelaskan langkah yang sedang dilakukan, dan menghindari kesalahpahaman tentang tujuan operasi. Evaluasi berkala terhadap upaya di titik-titik perhatian juga penting agar aparat dapat menilai perkembangan berdasarkan data yang tersedia. Evaluasi bukan pengganti penindakan, melainkan sarana untuk melihat apakah rangkaian langkah yang ditempuh telah berjalan sesuai sasaran. Dengan menggabungkan ketegasan hukum, perhatian pada konteks sosial, koordinasi, dan evaluasi, penanganan dapat dirancang lebih menyeluruh. Pendekatan demikian menjaga penegakan hukum tetap berlangsung sekaligus membuka ruang bagi respons yang lebih terukur terhadap dinamika di lapangan.
Dadang menilai penanganan persoalan narkoba di Kampung Ambon tidak cukup mengandalkan penindakan hukum. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan penataan sosial dan peningkatan kualitas hidup warga. Menurutnya, kondisi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun upaya pencegahan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, perhatian terhadap narkoba juga perlu disertai langkah konkret untuk memperbaiki lingkungan tempat warga tinggal.
Pandangan itu disampaikan Dadang dalam acara bedah rumah di Kompleks Permata atau Kampung Ambon pada Sabtu (24/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran para pejabat dalam kegiatan itu menjadi konteks bagi pembahasan mengenai hubungan kondisi hunian, penataan kawasan, dan upaya menghadapi persoalan sosial di lingkungan tersebut.
Intervensi perumahan, dalam pandangan Dadang, dapat menjadi salah satu bagian dari penataan sosial. Perbaikan rumah dan lingkungan bukan hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup warga. Langkah semacam ini diharapkan mendukung terbentuknya lingkungan yang lebih tertata, sekaligus memperkuat perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Penataan kawasan juga perlu memberi ruang bagi warga untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik.
Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum tetap memiliki peran untuk menindak kejahatan narkoba, sementara pembenahan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan dapat melengkapi pendekatan itu. Keduanya tidak diposisikan sebagai pilihan yang saling menggantikan. Penindakan menyasar pelanggaran hukum, sedangkan penataan sosial berupaya menjawab kondisi lingkungan yang turut memengaruhi kehidupan masyarakat.
Baca juga: Pemberantasan Narkoba di Duren Sawit: Pengedar Ganja Tertangkap | Jule Hanya Jalani Rehabilitasi, Tidak Ditahan oleh Polda Metro Jaya | Aksi Buruh Singkat di Jakarta: Alasan dan Tuntutan
