Jakarta | Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyampaikan desakan tersebut kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026), menyusul informasi bahwa asap karhutla telah mencapai atmosfer Jakarta. Bagi Wibi, kondisi itu perlu ditanggapi secara terukur, bukan hanya dengan mengandalkan satu bentuk penanganan.
Wibi menilai penggunaan water mist saja belum memadai untuk merespons persoalan asap yang disebut telah sampai ke wilayah Jakarta. Karena itu, pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan langkah antisipasi yang lebih konkret dan sesuai dengan situasi. Pernyataan tersebut menekankan perlunya respons pemerintah, tanpa menyimpulkan tingkat polusi tertentu ataupun dampak yang belum disampaikan dalam keterangan sumber.
Desakan ini juga menempatkan kesiapan pemerintah daerah sebagai perhatian utama ketika kabar mengenai sebaran asap muncul. Langkah yang terukur diperlukan agar tindakan yang dipilih tidak berhenti pada penggunaan water mist semata. Dalam konteks itu, Wibi mendorong Pemprov DKI untuk menilai kebutuhan penanganan secara cermat dan menentukan upaya yang relevan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak sebaran asap di Jakarta. Ia tidak merinci bentuk kebijakan atau tindakan tertentu dalam pernyataan yang dikutip, sehingga fokus utamanya adalah tuntutan agar pemerintah mengambil langkah nyata.
Pernyataan Wibi menjadi pengingat bahwa respons terhadap kabut asap lintas wilayah membutuhkan perhatian dan perencanaan dari pemerintah daerah. Namun, informasi yang disampaikan dalam pernyataannya terbatas pada kabar asap karhutla telah mencapai atmosfer Jakarta serta penilaiannya bahwa water mist saja tidak cukup. Dengan demikian, pembahasan mengenai respons Pemprov DKI dapat berpegang pada desakan untuk mengambil langkah antisipatif yang konkret, tanpa menambahkan klaim mengenai kondisi udara, tingkat paparan, atau akibat kesehatan yang tidak tercantum. Penekanan pada tindakan yang lebih terukur menunjukkan perlunya pemerintah memberi perhatian pada perkembangan informasi, sekaligus memastikan responsnya tidak hanya bertumpu pada satu metode. Dorongan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi, bukan sebagai uraian mengenai kondisi yang telah dipastikan terjadi di Jakarta.
Wibi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah penyangga dalam merespons sebaran asap karhutla dan penurunan kualitas udara. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat ditangani secara terpisah oleh Jakarta karena sumber asap dapat berada di luar wilayah ibu kota. Kerja sama antarpemerintah diperlukan untuk menyelaraskan informasi, menentukan langkah penanganan, dan memastikan respons dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Koordinasi yang terarah juga dapat membantu pemerintah menghubungkan upaya pengendalian di Jakarta dengan tindakan untuk menangani sumber pencemaran di wilayah asalnya.
Ia menegaskan, upaya pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada pengendalian kualitas udara setelah dampak pencemaran terasa di Jakarta. Pengendalian di dalam kota tetap penting, tetapi perlu disertai langkah yang menyasar sumber asap, termasuk melalui komunikasi dan kerja bersama dengan pihak berwenang di daerah terkait. Dengan pendekatan tersebut, penanganan tidak berhenti pada mitigasi dampak bagi warga, melainkan juga berupaya mengurangi penyebab pencemaran. Pemerintah pusat dan daerah penyangga dapat berperan dalam menghubungkan pemantauan, penyampaian informasi, serta tindakan sesuai kewenangan masing-masing. Wibi memandang koordinasi lintas wilayah sebagai bagian penting dari respons yang lebih menyeluruh.
Selain koordinasi, Wibi meminta agar pemantauan kualitas udara dilakukan secara real-time. Informasi yang diperbarui secara berkala dan menggambarkan kondisi terkini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah yang relevan. Data tersebut juga membantu menilai perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu, sehingga respons tidak hanya mengandalkan laporan yang terlambat atau gambaran umum. Pemantauan yang dapat diakses dan disampaikan dengan jelas akan mendukung komunikasi pemerintah kepada masyarakat mengenai perkembangan kondisi udara. Menurut usulan itu, langkah pemerintah perlu merujuk pada data aktual, baik ketika menetapkan tindakan pengendalian di Jakarta maupun saat berkoordinasi dengan wilayah lain. Perpaduan pemantauan real-time dan kerja sama lintas pemerintahan diharapkan membuat penanganan lebih responsif, sekaligus memberi perhatian pada dampak pencemaran dan sumber asap yang memicunya.
Wibi menekankan bahwa penurunan kualitas udara perlu ditangani dengan memperhatikan dampaknya terhadap kelompok yang paling rentan. Anak-anak dan lansia, misalnya, dapat lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan ketika terpapar polutan, terutama apabila paparan berlangsung dalam waktu lama atau konsentrasinya meningkat. Karena itu, perlindungan tidak cukup hanya berupa imbauan umum. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kondisi udara tersampaikan dengan jelas, agar keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan yang sesuai.
Menurut Wibi, pilihan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah (WFH) patut dipertimbangkan apabila kualitas udara telah mencapai tingkat yang berpotensi membahayakan kesehatan. Kebijakan tersebut dapat mengurangi aktivitas dan paparan di luar ruangan, khususnya bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar serta warga yang harus bepergian untuk bekerja. Namun, PJJ maupun WFH tidak seharusnya diberlakukan secara otomatis setiap kali kualitas udara memburuk. Penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi aktual, durasi pencemaran, kemampuan institusi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Dasar keputusan, lanjut Wibi, harus berupa data pemantauan kualitas udara yang dapat dipercaya dan rekomendasi dari pihak kesehatan. Informasi tersebut membantu pemerintah menilai tingkat risiko secara objektif, menentukan wilayah yang perlu menjadi prioritas, dan memilih respons yang sepadan. Koordinasi instansi lingkungan hidup, dinas kesehatan, sekolah, dan pemberi kerja juga penting agar arahan yang diterbitkan konsisten dan mudah dijalankan. Dengan begitu, masyarakat tidak menerima kebijakan yang berubah-ubah tanpa penjelasan.
Wibi berpandangan bahwa langkah perlindungan perlu disesuaikan secara terukur dengan tingkat risiko yang dihadapi. Ketika kondisi belum mengharuskan penghentian kegiatan tatap muka atau kehadiran di kantor, pemerintah dapat menyampaikan anjuran untuk membatasi aktivitas luar ruang dan meningkatkan kewaspadaan kelompok rentan. Jika pemantauan dan rekomendasi kesehatan menunjukkan risiko yang lebih tinggi, PJJ atau WFH dapat diterapkan sebagai langkah sementara. Pendekatan berbasis bukti ini diharapkan menjaga kesehatan warga sekaligus memastikan kebijakan tetap proporsional, transparan, dan dapat dievaluasi seiring perubahan kualitas udara.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa apabila kualitas udara memburuk secara signifikan. Opsi ini disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko polusi, termasuk kemungkinan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebar ke wilayah ibu kota. Kebijakan tersebut belum otomatis diberlakukan; penerapannya akan mempertimbangkan perkembangan kondisi udara dan informasi yang tersedia.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik, Chico Hakim, menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau kualitas udara. Pemantauan dilakukan untuk melihat perubahan kondisi dan menyiapkan langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah serta orang-orang yang lebih berisiko terdampak polusi.
Chico menjelaskan pada Senin (19/10) bahwa rekomendasi PJJ dapat diterapkan apabila data resmi menunjukkan pemburukan kualitas udara secara signifikan. Dengan demikian, keputusan mengenai kegiatan belajar tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran atau kabar mengenai sebaran asap, tetapi juga pada indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah kegiatan tatap muka perlu disesuaikan demi mengurangi paparan bagi siswa.
Pembukaan opsi belajar dari rumah memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons perubahan situasi tanpa mengabaikan keselamatan warga sekolah.
Baca juga: Kualitas Udara Jambi Diprediksi Sangat Buruk Akibat Karhutla | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Babinsa Karang Asam Ilir Bersama Kelurahan Bagikan 350 Masker, Cegah Dampak Polusi Udara Akibat Karhutla
