DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak takut jika sewaktu-waktu dicopot dari jabatan dalam isu perombakan kabinet yang kembali mencuat. Pigai menyatakan keputusan mengenai keberlanjutan tugasnya sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia memilih tetap bekerja dan menjalankan tanggung jawab sebagai menteri tanpa larut dalam spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle.
Pernyataan itu disampaikan Pigai ketika menjawab pertanyaan wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat (2/10). Saat isu perubahan susunan kabinet kembali menjadi perhatian publik, ia menunjukkan sikap tenang dan tidak memperlihatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan kehilangan posisi. Bagi Pigai, jabatan merupakan amanah yang dapat diberikan ataupun dihentikan berdasarkan keputusan presiden.
Pigai juga menggambarkan pilihannya untuk tetap beraktivitas daripada menunggu keputusan di Jakarta. Ia mengatakan tidak ingin hanya berdiam diri menantikan kabar mengenai nasibnya di pemerintahan. Sikap tersebut menempatkan pelaksanaan tugas sebagai prioritas, sementara keputusan politik mengenai kabinet diserahkan kepada Presiden Prabowo.
Dengan sikap tersebut, Pigai berusaha meredam kekhawatiran yang muncul di tengah pembahasan reshuffle. Ia tidak menyampaikan tuntutan agar dipertahankan maupun penolakan terhadap kewenangan presiden untuk melakukan evaluasi kabinet. Selama masih mendapat mandat, Pigai menyatakan akan menjalankan tugasnya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Adapun keputusan akhir mengenai susunan pemerintahan tetap menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.
Natalius Pigai memandang kemungkinan terjadinya perubahan posisi dalam kabinet sebagai hal yang tidak perlu dipersoalkan secara pribadi. Bagi Pigai, keberadaan seorang menteri dalam pemerintahan pada akhirnya bergantung pada penilaian dan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia memilih menyerahkan sepenuhnya nasibnya di dalam kabinet kepada kepala negara, tanpa menjadikan isu pergantian sebagai sumber kekhawatiran ataupun perdebatan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa posisi menteri merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang harus selalu ditempatkan dalam kerangka kewenangan presiden.
Keputusan untuk mempertahankan atau mengganti seorang menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Presiden memiliki kapasitas untuk melihat kebutuhan pemerintahan secara menyeluruh, termasuk menilai kesesuaian setiap anggota kabinet dengan arah kebijakan nasional. Dalam menjalankan kewenangan itu, presiden dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, serta kontribusi para menteri. Penilaian tersebut tidak berada pada pihak lain, sebab presiden memegang mandat konstitusional dan otoritas tertinggi dalam menentukan susunan kabinet.
Pigai juga menegaskan bahwa penilaian mengenai kinerja para menteri sebaiknya diserahkan kepada presiden. Presiden dinilai memiliki informasi, kapasitas, dan hak prerogatif untuk mengevaluasi pencapaian setiap anggota kabinet berdasarkan target pemerintahan serta kebutuhan pelayanan publik. Dengan demikian, Pigai tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang menentukan apakah seorang menteri layak dipertahankan atau digantikan. Ia menyatakan kesiapan untuk menerima keputusan presiden, apa pun bentuknya, karena keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan kepala negara dalam mengelola pemerintahan.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri semestinya berlandaskan kerja nyata dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, penilaian tidak seharusnya ditentukan oleh hasil survei semata atau pandangan wartawan. Kedua hal tersebut dapat menjadi bagian dari informasi publik, tetapi bukan ukuran utama untuk menetapkan berhasil atau tidaknya seorang menteri menjalankan mandat pemerintahan.
Pigai juga menyampaikan bahwa dirinya dikenal karena bekerja. Pernyataan itu menekankan pentingnya capaian konkret dalam melihat pelaksanaan tugas, bukan sekadar persepsi yang berkembang di ruang publik. Kinerja menteri, dalam pandangannya, perlu dilihat melalui program, pelaksanaan kebijakan, hasil yang dicapai, serta indikator yang telah ditetapkan dalam pemerintahan. Dengan demikian, pembahasan mengenai posisi seorang menteri dapat ditempatkan pada dasar yang lebih objektif.
Meski menyampaikan pandangan tersebut, Pigai tetap menegaskan bahwa penilaian akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Presidenlah yang memiliki kewenangan untuk menilai kinerja para menteri, termasuk melihat indikator pencapaian dan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan arah kebijakan pemerintah. Karena itu, pendapat Pigai mengenai evaluasi berbasis data tidak dimaksudkan sebagai pengganti penilaian resmi presiden.
Pigai memandang Presiden Prabowo sebagai sosok intelektual yang menilai sesuatu berdasarkan data. Pandangan tersebut merujuk pada cara presiden mempertimbangkan informasi, capaian, dan indikator dalam mengevaluasi para pembantunya. Dalam konteks ini, penilaian resmi presiden perlu dibedakan dari opini pihak luar, termasuk survei dan pemberitaan wartawan. Opini publik dapat mencerminkan pandangan tertentu, sedangkan keputusan mengenai kinerja dan nasib menteri tetap menjadi kewenangan presiden berdasarkan evaluasi pemerintahan.
Di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan perombakan kabinet, Natalius Pigai menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri. Ia tidak ingin perhatian terhadap pekerjaannya terganggu oleh spekulasi mengenai posisi maupun keberlanjutan dirinya di dalam pemerintahan. Bagi Pigai, tanggung jawab yang telah diberikan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh selama Presiden Prabowo masih mempercayakannya untuk mengemban amanah tersebut.
Sikap itu menunjukkan bahwa Pigai memilih berfokus pada pekerjaan dan kewajiban institusional, bukan pada isu pergantian pejabat. Berbagai kemungkinan politik yang berkembang tidak menjadi dasar baginya untuk mengurangi komitmen dalam menjalankan program kementerian. Ia tetap menempatkan tugas pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan sebagai prioritas utama, tanpa menjadikan kabar mengenai reshuffle sebagai alasan untuk menunda atau mengabaikan tanggung jawab.
Pigai juga menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerjanya merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Dengan demikian, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai keberlanjutan posisinya kepada kepala pemerintahan. Sikap tersebut mencerminkan penghormatan terhadap mekanisme evaluasi dan kewenangan presiden dalam menentukan susunan kabinet berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Selama belum ada keputusan resmi, Pigai memilih bekerja seperti biasa dan tidak terus memikirkan kemungkinan dirinya diganti. Ia akan menjalankan mandat yang ada dengan sebaik-baiknya, sementara evaluasi atas kinerja dan posisi dalam kabinet sepenuhnya menjadi pertimbangan Presiden Prabowo. Pernyataan itu menutup sikap Pigai dengan penekanan bahwa fokusnya tetap pada pelaksanaan tugas, bukan pada spekulasi mengenai perubahan susunan pemerintahan.
