JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Inspektur Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono resmi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penunjukan tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/KEP/2026 yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026. Melalui keputusan itu, Dekananto dipercaya memimpin Polda Jawa Timur, salah satu wilayah kepolisian dengan dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup kompleks.
Dekananto menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto, yang memperoleh penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Tingkat I di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Sespim Lemdiklat Polri. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran penugasan di lingkungan perwira tinggi Polri, sekaligus menempatkan figur yang memiliki keterkaitan kuat dengan Jawa Timur untuk memimpin kepolisian daerah tersebut.
Dekananto merupakan alumni Akademi Kepolisian angkatan 1994. Ia berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, sehingga penunjukannya sebagai Kapolda menghadirkan konteks kembalinya seorang putra daerah untuk bertugas di wilayah asalnya. Saat ini, Dekananto menyandang pangkat jenderal polisi bintang dua dengan jabatan Inspektur Jenderal Polisi.
Dengan penugasan baru ini, Dekananto akan menjalankan tanggung jawab memimpin jajaran Polda Jawa Timur sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan kepolisian di berbagai wilayah. Penunjukan tersebut juga menandai babak baru dalam perjalanan kariernya, setelah melalui rangkaian penugasan di institusi Polri. Bagi Jawa Timur, kehadiran Kapolda baru diharapkan membawa pengalaman, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap karakter daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Pergantian ini berlaku berdasarkan telegram Kapolri yang menjadi dasar resmi perubahan jabatan tersebut.
Pengalaman Dekananto Eko Purwono di bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam) terlihat dari penugasannya sebagai Direktur Intelkam Polda Jawa Timur. Ia menjalankan jabatan tersebut selama dua tahun sebelum kemudian ditugaskan ke Polda Metro Jaya. Dalam posisi itu, Dekananto menangani pemetaan serta pengelolaan berbagai potensi gangguan keamanan yang muncul di tengah masyarakat Jawa Timur, termasuk dinamika antarkelompok dan perguruan pencak silat.
Salah satu langkah yang menonjol pada masa tugasnya ialah memimpin pembongkaran dan pengalihfungsian 686 tugu silat di berbagai wilayah Jawa Timur. Tugu-tugu tersebut dialihkan menjadi tugu Pancasila. Kebijakan ini diarahkan untuk meredam potensi bentrokan antarkelompok atau perguruan pencak silat yang sebelumnya dapat memicu gangguan keamanan di sejumlah daerah. Pengalihfungsian itu sekaligus menempatkan simbol Pancasila sebagai penanda persatuan di ruang publik, menggantikan simbol yang berpotensi mempertegas identitas kelompok.
Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur melalui surat edaran tentang penertiban tugu perguruan silat yang diterbitkan pada 26 Juni 2023. Dukungan itu menjadi bagian dari upaya penataan simbol-simbol perguruan silat dan penguatan suasana yang lebih kondusif di wilayah Jawa Timur. Pada periode tersebut, Dekananto dinilai mampu menjaga kondusivitas Jawa Timur dengan merangkul berbagai elemen yang berkepentingan. Ia juga dinilai berperan dalam menyatukan suporter sepak bola di wilayah tersebut, sehingga pendekatan keamanan tidak hanya dilakukan melalui penanganan potensi konflik, tetapi juga melalui upaya membangun komunikasi dan kebersamaan antarkelompok.
Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jawa Timur, Dekananto Eko Purwono memperoleh penugasan baru di Ibu Kota. Pada 2024, ia dipercaya menduduki posisi Dirintelkam Polda Metro Jaya. Perpindahan tersebut menandai perluasan tanggung jawabnya, dari mengelola dinamika keamanan di Jawa Timur menuju lingkungan metropolitan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.
Sebagai Dirintelkam Polda Metro Jaya, Dekananto disebut berhasil menjaga dan mengelola situasi keamanan Jakarta tetap kondusif. Tugas itu mencakup pemantauan perkembangan keamanan, pemetaan potensi gangguan, serta penyampaian informasi intelijen sebagai bahan bagi pimpinan kepolisian dalam mengambil keputusan. Stabilitas Jakarta menjadi perhatian penting karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, dan berbagai kegiatan politik nasional.
Namun, belum genap setahun menduduki jabatan tersebut, Dekananto kembali menerima amanah baru. Pada 2025, ia diangkat sebagai Direktur Politik Badan Intelijen dan Keamanan Polri, menggantikan Brigjen Pol Deddy Kusuma Bakti. Jabatan Direktur Politik Baintelkam Polri memiliki arti strategis karena menjadi salah satu posisi penting dalam struktur intelijen keamanan nasional. Peran itu berkaitan dengan pengamatan terhadap perkembangan politik dan penyusunan informasi strategis untuk mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri.
Setelah sekitar setahun menjabat sebagai Direktur Politik Baintelkam Polri, Dekananto kemudian dilantik sebagai Wakapolda Metro Jaya pada Agustus 2025. Penugasan tersebut memperlihatkan kesinambungan kepercayaan terhadap pengalaman dan kapasitasnya dalam menangani persoalan keamanan, baik pada tingkat kewilayahan maupun nasional. Rangkaian perjalanan dari Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Baintelkam Polri, hingga kembali ke Jakarta menjadi bagian penting sebelum ia melanjutkan pengabdian ke Jawa Timur sebagai Kapolda. Kronologi ini menunjukkan perkembangan karier Dekananto yang berlangsung melalui sejumlah posisi strategis di lingkungan kepolisian.
Sebelum ditunjuk mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melengkapi perjalanan kariernya dengan sebuah penghargaan penting. Ia menerima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI Prabowo Subianto setelah sekitar tujuh bulan menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Penghargaan tersebut menjadi bagian penting dalam profil pengabdiannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Satya Lencana Wira Karya diberikan kepada Dekananto karena ia dinilai sebagai salah satu tokoh pendukung utama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa peran dan pengabdiannya tidak hanya dipandang dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari dukungannya terhadap agenda pemerintah yang memiliki perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Pemberian penghargaan tersebut turut menegaskan kepercayaan yang diberikan kepada Dekananto dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai perwira tinggi Polri. Setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Wakapolda Metro Jaya, penghargaan dari Presiden menjadi salah satu catatan yang memperkaya rekam jejaknya. Satya Lencana Wira Karya juga menjadi bentuk pengakuan atas posisi Dekananto sebagai salah satu figur yang mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Dengan demikian, penghargaan ini melengkapi gambaran mengenai pengalaman dan pengakuan yang diterima Dekananto sebelum memasuki tugas baru sebagai Kapolda Jawa Timur. Perjalanan tersebut memperlihatkan rangkaian penugasan dan apresiasi yang membentuk profilnya sebagai perwira yang memperoleh kepercayaan dalam jabatan strategis. Satya Lencana Wira Karya menjadi penutup penting dalam catatan kariernya sebelum penunjukan tersebut, sekaligus menandai penghargaan atas dukungannya terhadap program prioritas pemerintah.
