Probolinggo — Pembagian dana kompensasi keberadaan **menara pemancar telekomunikasi** di **Dusun Polocino, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo**, memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Perbedaan nominal yang diterima puluhan warga memicu dugaan adanya **ketidakterbukaan dalam alur pendistribusian dana**.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, jumlah warga yang masuk dalam daftar penerima kompensasi diperkirakan mencapai **sekitar 45 orang**. Dalam pengajuan awal, nilai kompensasi disebut sebesar **Rp1.200.000 per penerima**, dengan total pengajuan mencapai lebih dari **Rp50 juta**.
Namun dalam realisasinya, pihak vendor menara dikabarkan hanya menyetujui dana kompensasi sebesar **Rp32.000.000**. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui **rekening Ketua RT setempat** sebelum dibagikan kepada warga.
Dalam proses pembagian, warga mengaku menerima dana kompensasi dengan nominal yang **bervariasi**, mulai dari **Rp500.000 hingga Rp900.000** per orang. Perbedaan tersebut tidak disertai penjelasan tertulis maupun musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh penerima.
“Kami tidak pernah diajak duduk bersama untuk dijelaskan dasar pembagiannya,” ungkap salah satu warga terdampak yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tingkat warga mengenai **dasar penentuan besaran kompensasi**, serta mekanisme pendataan penerima manfaat.
Upaya konfirmasi dilakukan kepada **Kepala Desa Pabean**. Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa menyatakan bahwa **pemerintah desa tidak dilibatkan** dalam pengelolaan dana kompensasi tersebut.
“Pemerintah desa tidak dikasih tahu pengelolaan pemilik sewa lahan sama vendor,” ujar Kepala Desa Pabean.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses pengelolaan dana kompensasi berjalan **di luar koordinasi resmi pemerintah desa**, meski menyangkut kepentingan masyarakat desa secara luas.
Meski demikian, Kepala Desa Pabean menyampaikan bahwa pemerintah desa akan mengambil langkah lanjutan.
“Pemerintah desa akan memfasilitasi mediasi RT, pemilik lahan, dan vendor,” katanya.
Jurnalis kemudian mengajukan konfirmasi lanjutan terkait **waktu pelaksanaan mediasi, pihak yang akan dilibatkan, serta mekanisme penyelesaian** agar persoalan pembagian dana kompensasi dapat dituntaskan secara transparan.
Namun hingga berita ini diturunkan, **konfirmasi lanjutan tersebut belum mendapat jawaban**, meski pesan tercatat telah dibaca oleh Kepala Desa Pabean.
Kasus ini menyoroti **minimnya pengawasan dan keterbukaan** dalam pengelolaan dana kompensasi menara telekomunikasi di tingkat lingkungan. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah desa dan mekanisme tertulis yang jelas, potensi **kesalahpahaman hingga konflik sosial** dinilai sulit dihindari.
Warga berharap mediasi yang dijanjikan dapat menjadi ruang terbuka untuk menjelaskan:
* total dana kompensasi yang diterima,
* dasar pembagian berbeda nominal,
* serta pertanggungjawaban pendistribusian dana kepada penerima manfaat.
Redaksi masih terus berupaya menghubungi **ketua RT, pemilik lahan, dan pihak vendor menara** untuk memperoleh keterangan tambahan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang. (Tim/Red/**)