Kota Bandung Muhammad Farhan | Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan 19 rumah di kawasan Saritem yang diduga masih digunakan sebagai lokasi prostitusi. Temuan tersebut disampaikan setelah Farhan meninjau langsung kawasan itu pada Selasa, 13 Oktober 2026. Peninjauan tersebut menempatkan keberadaan 19 rumah sebagai perhatian utama pemerintah kota dalam melihat kondisi terkini kawasan Saritem.
Peninjauan dilakukan dua hari setelah polisi menggelar penggerebekan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan yang sama. Jarak waktu tersebut menjadi konteks penting dalam kemunculan temuan Wali Kota Bandung mengenai dugaan aktivitas prostitusi. Farhan datang untuk melihat secara langsung situasi kawasan, kemudian menemukan adanya 19 rumah yang diduga masih beroperasi dengan fungsi tersebut.
Informasi mengenai 19 rumah itu menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap Saritem dan aktivitas yang diduga masih berlangsung di sana. Penyebutan lokasi tersebut tetap berada dalam ranah dugaan berdasarkan temuan saat peninjauan, sehingga belum dapat dipahami sebagai kepastian mengenai kegiatan yang berlangsung di setiap rumah. Pemerintah kota kini memiliki temuan lapangan yang dapat menjadi dasar untuk menilai kondisi kawasan secara lebih lanjut. Dengan demikian, kunjungan Farhan pada 13 Oktober 2026 membuka kembali perhatian terhadap dugaan keberadaan lokasi prostitusi di Saritem, terutama setelah adanya penggerebekan polisi dua hari sebelumnya.
Hasil peninjauan Pemerintah Kota Bandung di kawasan Saritem menunjukkan bahwa jumlah rumah yang diduga masih beroperasi sebagai lokasi prostitusi lebih banyak dibandingkan informasi awal yang diterima dari kepolisian. Dalam peninjauan tersebut, petugas menemukan 19 rumah yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut. Perbedaan data ini memperlihatkan bahwa kondisi di lapangan dapat berkembang lebih luas daripada gambaran yang tercantum dalam laporan awal.
Temuan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh rumah itu pasti menjalankan kegiatan prostitusi. Status setiap bangunan masih memerlukan verifikasi melalui pendataan, pemeriksaan lapangan, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Karena itu, penyebutan 19 rumah harus dipahami sebagai jumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, bukan sebagai kepastian bahwa semua rumah terbukti melakukan pelanggaran.
Perbedaan hasil peninjauan pemerintah kota dan laporan awal kepolisian juga menunjukkan perlunya koordinasi antarlembaga. Pemutakhiran data secara berkala penting dilakukan agar informasi mengenai kondisi Saritem tetap akurat, terutama ketika terdapat indikasi bahwa aktivitas yang dilarang masih berlangsung. Pemeriksaan lanjutan dapat mencakup identifikasi pemilik atau pengelola bangunan, pemantauan kegiatan, serta pengumpulan bukti sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah perlu memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara terukur dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, warga sekitar juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan informasi atau keluhan tanpa menghadapi tekanan. Dengan pendekatan tersebut, dugaan aktivitas ilegal di Saritem dapat ditelusuri secara lebih menyeluruh, sementara tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar dapat dilakukan sesuai prosedur. Temuan 19 rumah menjadi sinyal bahwa pengawasan kawasan tersebut masih perlu diperkuat dan tidak cukup hanya mengandalkan laporan awal.
Pemerintah Kota Bandung menyiapkan langkah lanjutan setelah muncul temuan mengenai 19 rumah di kawasan Saritem yang diduga masih digunakan sebagai lokasi prostitusi. Tindak lanjut tersebut diarahkan untuk memastikan tempat-tempat yang terbukti menjalankan aktivitas ilegal dapat segera dihentikan dan tidak kembali beroperasi. Pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjawab persoalan sosial, kesehatan, dan tata kelola bangunan di kawasan tersebut.
Wali Kota Bandung Farhan menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil operasi yang telah dilakukan melalui tiga bentuk kegiatan. “Insyaallah Pemkot Bandung akan melakukan follow up terhadap operasi tersebut, pertama operasi penindakan masalah sosial, kedua operasi pemeriksaan kesehatan dan yang terakhir operasi penertiban fungsi bangunan,” ujar Farhan.
Operasi penindakan masalah sosial akan difokuskan pada upaya menghentikan praktik prostitusi serta aktivitas lain yang melanggar ketentuan. Melalui langkah ini, petugas dapat menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dan memastikan kawasan tersebut tidak menjadi tempat berlangsungnya kegiatan serupa. Penanganan juga diharapkan dapat mengurangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar.
Selanjutnya, operasi pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi. Pemeriksaan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan bagi masyarakat sekaligus memastikan persoalan kesehatan tidak diabaikan dalam proses penertiban. Pelaksanaannya tetap perlu dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Adapun operasi penertiban fungsi bangunan akan memeriksa kesesuaian penggunaan setiap rumah dengan perizinan dan aturan tata ruang. Bangunan yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal dapat dikenai tindakan sesuai kewenangan pemerintah. Dengan tiga langkah tersebut, Pemkot Bandung menegaskan arah penanganan yang lebih terpadu untuk menghentikan praktik prostitusi yang disebut masih berlangsung di Saritem.
Pemerintah Kota Bandung berencana menelusuri aktivitas lain yang diduga masih berlangsung di kawasan Saritem. Rencana tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi kawasan setelah muncul dugaan bahwa sejumlah rumah masih digunakan sebagai lokasi prostitusi. Penelusuran itu tidak hanya diarahkan untuk melihat kemungkinan adanya aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi, tetapi juga untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kegiatan ilegal yang mungkin masih terjadi di kawasan tersebut.
Selain dugaan praktik prostitusi, agenda penertiban juga mencakup perhatian terhadap kemungkinan peredaran narkoba. Pemerintah turut menyoroti berbagai bentuk aktivitas ilegal lain yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan bentuk operasi lanjutan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaannya, maupun pihak-pihak yang akan terlibat. Demikian pula, belum terdapat keterangan mengenai jumlah petugas yang akan dikerahkan atau hasil penindakan dari kegiatan lanjutan tersebut.
Batas informasi itu penting dicatat agar rencana pemerintah tidak dipahami sebagai hasil penindakan yang telah berlangsung. Saat ini, posisi Pemerintah Kota Bandung adalah merencanakan penelusuran terhadap dugaan aktivitas ilegal yang masih ada di Saritem. Penertiban tersebut diproyeksikan mencakup dugaan prostitusi, kemungkinan peredaran narkoba, serta aktivitas lain yang melanggar ketentuan. Rincian mengenai pelaksanaan dan hasilnya masih menunggu informasi resmi berikutnya. Dengan demikian, pemerintah kota berencana menelusuri dan menertibkan aktivitas ilegal di kawasan Saritem tanpa mengesampingkan perlunya informasi faktual mengenai kondisi lapangan.
Baca juga: Temukan Lokasi Nobar Terbaik untuk Laga Persija vs Persib di Bandung | Duka Persib Bandung di Jakarta: Kecewa di Menit Terakhir | Misteri Dentuman di Bandung: Apa Itu Skyquake?
