Jakarta | Pemerintah memperkuat penanganan risiko kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera. Asap dapat mengganggu pernapasan serta meningkatkan kebutuhan layanan medis, terutama bagi warga yang tinggal dekat area terdampak. Karena itu, respons kesehatan diarahkan untuk menjangkau masyarakat secara cepat sekaligus menjaga kesiapan fasilitas pelayanan. Upaya tersebut mencakup penyaluran bantuan masker dan peningkatan kapasitas layanan rumah oksigen agar kebutuhan warga dapat ditangani sesuai kondisi di lapangan.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta pada Sabtu (17/10), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menekankan perlunya respons darurat yang terpadu pemerintah pusat dan daerah. Kerja bersama dibutuhkan agar pemantauan situasi, penentuan kebutuhan, serta penyaluran bantuan dapat berlangsung selaras. Koordinasi juga membantu pemerintah menyesuaikan dukungan dengan tingkat dampak di setiap wilayah, termasuk daerah yang menghadapi paparan asap dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
Sugiono menyampaikan bahwa kebutuhan medis dan logistik harus dipenuhi secepat mungkin. Kecepatan pemenuhan menjadi penting ketika masyarakat memerlukan perlindungan, pemeriksaan, atau dukungan layanan pernapasan. Bantuan masker dapat membantu warga mengurangi paparan asap, sementara penguatan layanan rumah oksigen menambah kesiapan fasilitas dalam menghadapi kebutuhan pasien. Pelaksanaan langkah-langkah ini perlu disertai komunikasi yang jelas instansi terkait, sehingga informasi kebutuhan dan ketersediaan dukungan dapat diteruskan tanpa hambatan.
Penguatan respons kesehatan tersebut ditujukan bagi tujuh provinsi terdampak, dengan perhatian pada kondisi dan kebutuhan setempat. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus menyelaraskan langkah, mulai dari penyediaan perlengkapan hingga kesiapan layanan. Dengan dukungan yang disalurkan tepat waktu, warga terdampak dapat memperoleh akses bantuan yang lebih baik selama kondisi karhutla berlangsung. Pendekatan terpadu juga memungkinkan sumber daya kesehatan dimanfaatkan secara terarah, sehingga respons terhadap risiko kesehatan akibat asap dapat berjalan lebih sigap dan terkoordinasi di Kalimantan maupun Sumatera.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan percepatan penyaluran logistik medis ke tujuh provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi gangguan kesehatan akibat paparan asap sekaligus memastikan layanan tetap tersedia di wilayah yang membutuhkan. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar pengiriman dan penyiapan bantuan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Setiap provinsi terdampak diminta menerima tambahan 500 ribu masker. Masker tersebut disiapkan sebagai perlindungan bagi warga dari paparan asap, dengan pendistribusian yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kemenkes juga menginstruksikan pengiriman konsentrator oksigen dan obat-obatan. Jumlah kedua jenis bantuan ini tidak ditetapkan seragam, melainkan menyesuaikan kebutuhan yang dilaporkan oleh daerah.
Instruksi tersebut turut mencakup kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Seluruh puskesmas di wilayah terdampak diminta membuka layanan rumah oksigen, sehingga masyarakat yang memerlukan dukungan oksigen dapat memperoleh akses melalui layanan kesehatan setempat. Puskesmas juga harus memastikan ketersediaan obat, terutama untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare. Kesiapan stok dan layanan ini menjadi bagian dari upaya menjaga respons kesehatan darurat tetap berjalan.
Pelaksanaan bantuan memerlukan koordinasi Kemenkes dan dinas kesehatan, termasuk pemantauan kebutuhan serta penyaluran logistik ke fasilitas yang memerlukan. Dengan demikian, masker, konsentrator oksigen, dan obat-obatan dapat diarahkan menurut kondisi lokal, bukan semata-mata berdasarkan pembagian yang sama rata. Informasi yang tersedia menyebut alokasi tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak, tetapi tidak menyebut angka total masker untuk seluruh provinsi. Karena itu, jumlah keseluruhan tidak dapat dipastikan dari keterangan tersebut. Penyiapan layanan di puskesmas diharapkan membantu warga memperoleh penanganan lebih dekat, khususnya ketika keluhan pernapasan atau gangguan kesehatan lain muncul selama masa karhutla. Dinas kesehatan setempat berperan penting memastikan layanan dan persediaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam situasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anak-anak, ibu hamil, dan warga lanjut usia memerlukan perhatian khusus. Kelompok ini dapat menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar, sementara imbauan agar warga bertahan di dalam rumah dapat menyulitkan mereka untuk mendatangi fasilitas kesehatan atau mengikuti kegiatan rutin di luar rumah. Karena itu, layanan kesehatan perlu tetap hadir dan mudah dijangkau, tanpa mengharuskan warga yang rentan melakukan perjalanan di tengah kondisi udara yang buruk.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta tenaga kesehatan setempat untuk menyiapkan penjangkauan layanan posyandu dari rumah ke rumah. Melalui pendekatan ini, petugas dapat mendatangi keluarga dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak, ibu hamil, maupun lansia. Kerja sama lintas pihak juga membantu mengoordinasikan tenaga, informasi, dan dukungan di tingkat setempat, sehingga kunjungan dapat dilakukan secara terarah di wilayah terdampak.
Penjangkauan tersebut bertujuan menjaga agar kelompok rentan tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal ketika masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam kunjungan, tenaga kesehatan dapat memantau kondisi warga, menyampaikan informasi kesehatan, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan tindak lanjut. Bagi keluarga dengan anak kecil, ibu hamil, atau lansia, kehadiran petugas di rumah dapat menjadi cara penting untuk mempertahankan akses layanan di tengah keterbatasan mobilitas. Pelayanan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masing-masing warga.
Perhatian Kemenkes juga mencakup petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan. Menteri Kesehatan menginstruksikan agar tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran yang membutuhkan layanan kesehatan saat menjalankan tugas. Instruksi ini menegaskan bahwa respons kesehatan tidak hanya menyasar masyarakat yang terdampak, tetapi juga pekerja yang menghadapi paparan dan beban fisik selama upaya pemadaman. Dengan demikian, dukungan kesehatan dapat menjangkau berbagai kelompok yang membutuhkan, baik di rumah maupun di lokasi penanganan karhutla.
Kementerian Kesehatan kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan untuk memantau respons terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pemantauan ini mencakup distribusi bantuan, operasional rumah oksigen, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kehadiran tim diharapkan membantu memastikan dukungan yang disalurkan dapat diterima dan dimanfaatkan sesuai kondisi di lapangan.
Selain melakukan pemantauan, tim turun langsung untuk mengetahui keadaan warga dan memahami kebutuhan mereka secara lebih terperinci. Informasi dari masyarakat dan petugas setempat menjadi dasar penting dalam menyesuaikan bentuk penanganan di setiap daerah. Dengan demikian, respons kesehatan tidak hanya mengacu pada laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan situasi yang dihadapi warga, termasuk akses terhadap layanan dan dukungan yang diperlukan.
Langkah tersebut juga ditujukan agar penanganan berjalan terpadu pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dilakukan di tujuh wilayah, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pemantauan lintas wilayah membantu pihak terkait menyelaraskan informasi mengenai bantuan, layanan, dan kebutuhan yang berkembang selama situasi karhutla berlangsung.
Dalam rapat koordinasi, peserta yang terlibat meliputi kepala dinas kesehatan provinsi serta kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota. Kepala puskesmas dan kepala unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan juga turut mengikuti koordinasi. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut memungkinkan informasi dari tingkat pelayanan dasar hingga pemerintah pusat dibahas bersama. Masukan dari puskesmas, misalnya, dapat membantu menggambarkan kebutuhan warga di wilayah layanan, sementara dinas kesehatan dan unit teknis berperan mendukung penyelarasan langkah.
Baca juga: Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel
