Jakarta | Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan percepatan pemenuhan kebutuhan medis bagi masyarakat di wilayah yang terdampak asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diarahkan untuk memastikan fasilitas kesehatan dan warga memiliki perlengkapan yang diperlukan selama paparan asap mengganggu aktivitas serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Pemerintah memprioritaskan distribusi logistik agar bantuan dapat menjangkau daerah terdampak tanpa menunggu kondisi memburuk.
Dalam instruksinya, setiap provinsi terdampak diminta menerima tambahan 500 ribu masker. Selain masker, bantuan mencakup oxygen concentrator serta obat-obatan. Jumlah kedua jenis logistik tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah, sehingga dukungan dapat mengikuti keadaan lapangan dan kapasitas layanan kesehatan setempat. Penyesuaian itu memungkinkan daerah dengan kebutuhan lebih besar memperoleh dukungan yang relevan, sementara distribusi tetap memperhitungkan kondisi dan ketersediaan logistik.
Budi menyampaikan arahan tersebut seusai rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Rapat itu menjadi wadah koordinasi untuk mempercepat respons kesehatan di tengah dampak asap yang melintasi kawasan terdampak. Instruksi pengiriman tambahan menegaskan bahwa bantuan perlu bergerak cepat, baik berupa perlindungan pernapasan maupun dukungan medis lainnya. Dengan demikian, daerah dapat segera menyiapkan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Budi, pemenuhan logistik kesehatan tidak boleh tertunda. Ketersediaan masker, alat konsentrasi oksigen, dan obat-obatan merupakan bagian penting dari kesiapan menghadapi dampak karhutla, terutama ketika asap tebal masih mengganggu lingkungan warga. Karena itu, koordinasi pengiriman dan penyesuaian jumlah bantuan harus berjalan seiring dengan pemetaan kebutuhan setiap provinsi. Penekanan pada kecepatan ini dimaksudkan agar dukungan tersedia ketika diperlukan, bukan setelah kebutuhan di lapangan semakin mendesak. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan distribusi berlangsung tepat sasaran serta dapat digunakan oleh masyarakat dan tenaga kesehatan di lokasi terdampak.
Budi mengarahkan seluruh puskesmas di wilayah terdampak karhutla untuk menyediakan layanan rumah oksigen. Arahan tersebut menempatkan puskesmas sebagai bagian dari respons kesehatan bagi masyarakat yang menghadapi dampak asap. Dengan adanya layanan ini, kebutuhan kesehatan yang berkaitan dengan situasi tersebut dapat menjadi perhatian di fasilitas kesehatan setempat. Pelaksanaannya mencakup puskesmas di wilayah terdampak, sehingga layanan tidak hanya menjadi perhatian satu fasilitas tertentu.
Selain menyiapkan layanan rumah oksigen, Budi meminta agar persediaan obat tetap tersedia. Ketersediaan obat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam respons kesehatan, seiring dengan kebutuhan penanganan gangguan kesehatan yang dapat muncul dalam konteks dampak asap karhutla. Arahan ini secara khusus mencakup obat-obatan untuk menangani ISPA dan diare. Karena itu, puskesmas di wilayah terdampak diminta memastikan obat untuk kebutuhan tersebut tetap ada.
Penekanan pada ISPA dan diare menunjukkan jenis gangguan kesehatan yang disebut secara khusus dalam arahan tersebut. Puskesmas diminta memperhatikan kesiapan layanan rumah oksigen sekaligus menjaga ketersediaan obat untuk penanganan kedua kondisi itu. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari langkah respons kesehatan terhadap dampak asap, bukan arahan yang berdiri terpisah dari upaya pelayanan di wilayah terdampak.
Arahan Budi memberikan fokus yang jelas bagi puskesmas: menyediakan layanan rumah oksigen dan memastikan persediaan obat tidak terabaikan. Kesiapan layanan serta ketersediaan obat untuk ISPA dan diare menjadi perhatian dalam menghadapi dampak kesehatan akibat asap karhutla. Dengan demikian, puskesmas di wilayah terdampak menjalankan peran dalam respons kesehatan melalui layanan yang diminta dan obat-obatan yang perlu tersedia. Fokus arahan ini tetap pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat terkait dampak asap, tanpa mengubahnya menjadi klaim mengenai langkah teknis atau kondisi lain yang tidak disebutkan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengoordinasikan upaya bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat untuk menjaga agar layanan kesehatan tetap menjangkau warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang disiapkan ialah mengaktifkan layanan posyandu dari rumah ke rumah. Dengan mendatangi warga secara langsung, petugas dapat memberikan pelayanan dasar tanpa mengharuskan kelompok rentan bepergian menuju fasilitas kesehatan di tengah kondisi udara yang tercemar asap.
Penjangkauan tersebut terutama menyasar anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, yang lebih berisiko mengalami dampak kesehatan akibat paparan asap. Tenaga kesehatan dapat memantau kondisi warga, memberikan informasi kesehatan, serta mengarahkan mereka untuk memperoleh pertolongan lebih lanjut apabila diperlukan. Koordinasi lintas pihak juga membantu memastikan kebutuhan setempat dapat dikenali dan layanan diberikan secara teratur, sesuai kondisi di lapangan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan diharapkan tetap berjalan optimal selama situasi darurat.
Upaya mendatangi warga berkaitan dengan imbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan dan bertahan di dalam rumah ketika kualitas udara memburuk. Warga tetap perlu mengikuti arahan resmi mengenai perlindungan dari asap, sambil memastikan kelompok rentan di rumah memperoleh perhatian. Layanan posyandu bergerak memungkinkan pemeriksaan dan pendampingan menjangkau mereka yang kesulitan bepergian atau perlu mengurangi paparan udara luar. Pendekatan ini juga dapat membantu keluarga mengetahui kapan harus mencari bantuan medis.
Selain melayani warga, Kemenkes turut menaruh perhatian pada kesehatan petugas yang bekerja langsung di lokasi karhutla. Budi meminta tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada pemadam kebakaran yang membutuhkan layanan medis saat menjalankan tugas di lapangan. Permintaan tersebut menegaskan bahwa keselamatan petugas pemadam perlu menjadi bagian dari respons kesehatan, mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang berisiko dan dapat mengalami gangguan kesehatan. Tenaga kesehatan diharapkan siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada masyarakat terdampak, tetapi juga mencakup para petugas yang berupaya mengendalikan kebakaran.
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan kembali mengerahkan tim untuk memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan bersama dinas kesehatan setempat. Pengerahan ini menempatkan dukungan pusat berdampingan dengan upaya daerah, sehingga koordinasi layanan kesehatan dapat mengikuti kondisi yang berkembang di wilayah terdampak. Kehadiran tim juga membantu memastikan perhatian terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat tetap terhubung dengan pelaksanaan bantuan di lapangan.
Dalam penugasannya, tim memantau distribusi bantuan kesehatan agar penyalurannya dapat diketahui dan kebutuhan di wilayah terdampak mendapat perhatian. Pemantauan tersebut mencakup bantuan yang ditujukan bagi masyarakat serta dukungan yang diperlukan dalam penanganan keadaan darurat. Bersama dinas kesehatan setempat, tim mengikuti perkembangan pelaksanaan bantuan dan kondisi layanan, sehingga informasi mengenai kebutuhan dapat menjadi bagian dari koordinasi penanganan.
Tim juga memantau operasional rumah oksigen. Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya melihat layanan yang tersedia bagi masyarakat di tengah dampak karhutla. Selain itu, tim mencermati kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Perhatian terhadap kebutuhan setempat diperlukan agar langkah kesehatan dan dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan situasi lapangan. Dengan demikian, tugas tim tidak terbatas pada penyaluran bantuan, tetapi turut mencakup pemantauan layanan serta perkembangan kebutuhan warga.
Pengerahan dan pemantauan tersebut berlangsung dalam kerangka koordinasi lintas pemerintahan. Rapat koordinasi terkait penanganan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Dalam rapat itu, ditekankan perlunya respons darurat terpadu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penekanan tersebut mengarahkan para pihak untuk bekerja bersama dalam menangani dampak karhutla, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan di wilayah yang terdampak.
Koordinasi juga menekankan agar kebutuhan medis maupun logistik segera dilaksanakan. Artinya, tindak lanjut tidak berhenti pada pemantauan dan pembahasan, tetapi perlu mencakup pemenuhan dukungan yang dibutuhkan dalam respons darurat.
Baca juga: Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun
