Jakarta | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Pandangan tersebut disampaikan Arrmanatha dalam pernyataan pers pertamanya setelah menerima serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin.
Menurut Arrmanatha, pencalonan Budi Gunadi Sadikin mencerminkan perhatian Indonesia terhadap kebutuhan untuk membangun arsitektur kesehatan dunia yang dapat mewakili kepentingan berbagai negara secara lebih seimbang. Fokus tersebut terutama berkaitan dengan negara-negara berkembang, yang menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai keadilan tata kelola kesehatan global.
Pernyataan itu menempatkan pencalonan Budi dalam konteks agenda Indonesia di tingkat internasional. Indonesia memandang tata kelola kesehatan global sebagai ruang yang perlu dibenahi agar lebih adil, termasuk dalam mempertimbangkan suara dan kepentingan negara berkembang. Dalam keterangannya, Arrmanatha menyampaikan pandangan tersebut ketika menjelaskan posisi Indonesia terkait pencalonan Menteri Kesehatan sebagai kandidat Direktur Jenderal WHO.
Budi Gunadi Sadikin saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan diajukan Indonesia untuk memimpin organisasi kesehatan dunia tersebut. Pencalonannya menjadi isu yang disampaikan dalam agenda diplomasi Indonesia, dengan penekanan pada dorongan untuk menghadirkan arsitektur kesehatan global yang lebih adil. Arrmanatha tidak hanya menyampaikan nama kandidat, tetapi juga mengaitkannya dengan pandangan Indonesia mengenai tata kelola kesehatan dunia.
Dengan demikian, keterangan Menteri Luar Negeri tersebut menegaskan posisi awal pemerintah Indonesia terhadap pencalonan Budi Gunadi Sadikin di WHO. Pernyataan itu disampaikan pada kesempatan pers perdana Arrmanatha setelah pergantian jabatan dari Sugiono, sekaligus menandai perhatian Indonesia pada upaya membenahi tata kelola kesehatan global agar kepentingan negara-negara berkembang mendapat tempat yang lebih adil.
Menurut Arrmanatha, sistem multilateral yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Berbagai keputusan global masih kerap dipengaruhi oleh ketimpangan representasi, akses terhadap sumber daya, serta kapasitas politik dan ekonomi negara tertentu. Dalam bidang kesehatan, kondisi tersebut dapat terlihat dari perbedaan kemampuan negara dalam memperoleh obat, vaksin, teknologi, pembiayaan, dan dukungan teknis. Karena itu, tata kelola kesehatan global perlu dibangun melalui mekanisme yang lebih adil, inklusif, transparan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi seluruh anggota komunitas internasional.
Indonesia memandang reformasi multilateral sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar wacana diplomatik. Upaya tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi negara berkembang dari luar lembaga internasional atau pada tindakan mengetuk pintu untuk meminta perubahan. Indonesia berusaha terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi internasional, forum kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang membentuk arah kerja sama global. Melalui keterlibatan itu, Indonesia dapat menyampaikan pengalaman, menawarkan gagasan, membangun koalisi, serta mendorong perubahan aturan agar lebih responsif terhadap kepentingan negara-negara yang selama ini kurang terwakili.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin di WHO menjadi salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut. Pencalonan ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memperbaiki tata kelola kesehatan dunia melalui posisi dan mekanisme yang tersedia di dalam sistem multilateral. Kehadiran tokoh Indonesia dalam kepemimpinan organisasi kesehatan global dapat memperkuat perhatian terhadap isu pemerataan, ketahanan sistem kesehatan, penguatan kapasitas nasional, dan akses yang setara. Dengan demikian, langkah tersebut bukan hanya upaya memperoleh posisi, melainkan bagian dari strategi untuk memperbaiki sistem dari dalam. Indonesia ingin menjadi pelaku perubahan yang ikut merancang solusi dan memperkuat lembaga internasional, bukan sekadar menyuarakan tuntutan dari luar.
Langkah Indonesia dalam memperkuat tata kelola kesehatan global tidak berdiri sendiri. Upaya tersebut merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk mendorong pembenahan organisasi internasional melalui keterlibatan aktif, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan transparansi. Indonesia berupaya mengambil peran yang lebih besar dalam berbagai mekanisme multilateral agar lembaga-lembaga internasional dapat menjalankan mandatnya secara kredibel serta merespons kebutuhan negara-negara anggotanya secara lebih efektif.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah upaya Indonesia untuk menjadi anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keanggotaan dalam badan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi langsung terhadap pengawasan pengelolaan organisasi, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program-program PBB. Melalui peran itu, Indonesia ingin membantu memastikan bahwa tata kelola organisasi internasional berlangsung dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Pengawasan yang independen dan bertanggung jawab juga penting untuk menjaga kepercayaan negara anggota serta masyarakat global terhadap lembaga multilateral.
Semangat yang sama mendasari pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Pencalonan ini bukan semata-mata untuk memperoleh posisi dalam struktur PBB, melainkan menjadi sarana memperjuangkan pembaruan tata kelola keamanan internasional. Indonesia mengarahkan upayanya untuk mendorong Dewan Keamanan yang lebih efektif dalam merespons konflik, lebih representatif terhadap keragaman kawasan dan negara, serta lebih transparan dan demokratis dalam proses pengambilan keputusan.
Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya, termasuk WHO, agar bekerja secara lebih efektif, efisien, dan representatif sesuai dengan aspirasi masyarakat global. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga tersebut perlu menerapkan hukum serta kesepakatan internasional secara adil bagi seluruh negara. Prinsip kesetaraan itu menjadi landasan penting agar tata kelola global tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga menghadirkan sistem multilateral yang dipercaya, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tantangan bersama.
Proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk periode berikutnya mulai mendapat perhatian seiring munculnya sejumlah nama yang dipertimbangkan oleh negara anggota. Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, disebut akan bersaing dengan enam kandidat lain dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Tahapan tersebut akan menjadi bagian penting dari mekanisme tata kelola WHO, karena direktur jenderal memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan kesehatan global dan mengoordinasikan respons terhadap berbagai tantangan lintas negara.
Pergantian kepemimpinan ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, pemungutan suara yang direncanakan pada Mei akan menentukan sosok yang dipersiapkan untuk memimpin organisasi tersebut pada periode selanjutnya. Sebelum pemilihan berlangsung, para kandidat dan negara pengusulnya perlu melalui rangkaian proses yang berlaku dalam organisasi, termasuk pembahasan mengenai visi, pengalaman, serta agenda yang ditawarkan bagi WHO.
Selain Budi Gunadi Sadikin, beberapa kandidat lain telah tercantum dalam sumber terkait pencalonan tersebut. Mereka lain Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan Belgia; Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar; serta Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Kehadiran kandidat dengan latar belakang pemerintahan, diplomasi kesehatan, dan kepemimpinan regional menunjukkan luasnya pengalaman yang dibawa ke dalam persaingan.
Komposisi kandidat masih menjadi bagian dari proses politik dan kelembagaan yang dapat berkembang menjelang jadwal pemilihan. Setiap negara anggota akan menilai kapasitas calon berdasarkan kebutuhan organisasi, tantangan kesehatan internasional, dan arah kerja sama multilateral pada masa mendatang. Karena itu, pemilihan pada Mei 2027 merupakan agenda penting untuk menentukan kepemimpinan WHO setelah masa jabatan Tedros berakhir, tanpa menjadikan daftar kandidat saat ini sebagai dasar untuk memprediksi hasil akhirnya.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Tantangan Besar Dunia Asuransi di Tengah Kenaikan Biaya Kesehatan | Risiko Kesehatan Akibat Kualitas Udara Buruk di Jakarta
