Kota Padang | Banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 menimbulkan dampak luas di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut mengganggu kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, merusak rumah serta fasilitas umum, dan memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal untuk sementara. Skala dampaknya terlihat dari sebaran lokasi terdampak yang mencakup kawasan perkotaan maupun perdesaan. Penanganan pascabencana pun perlu mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda di tiap daerah, termasuk pemulihan layanan dasar, akses transportasi, hunian, serta mata pencaharian warga. Angka cakupan wilayah menggambarkan luasnya pekerjaan pemulihan yang masih harus dikoordinasikan pemerintah dan pihak terkait.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 26 Oktober 2026, dampak bencana tercatat mencakup 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa/kelurahan. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada satu pusat bencana, melainkan harus menjangkau ribuan komunitas dengan kondisi dan tingkat kerusakan yang beragam. Data ini menjadi salah satu gambaran penting untuk memantau kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, luasnya wilayah terdampak tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa seluruh kerusakan telah tertangani atau bahwa kehidupan masyarakat sudah sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana. Kemajuan perlu dinilai bersama dengan kondisi hunian, layanan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi setempat.
Pada masa awal penanganan, lebih dari 2 juta jiwa tercatat mengungsi akibat banjir dan longsor. Perkembangan kondisi warga menunjukkan perubahan penting: mereka kini telah kembali ke rumah masing-masing atau menempati tempat tinggal lain, dan tidak ada lagi pengungsi yang menetap di tenda. Meski demikian, berakhirnya pengungsian di tenda tidak berarti semua keluarga telah kembali ke hunian yang layak atau seluruh kebutuhan pascabencana telah terpenuhi. Sebagian warga mungkin masih menghadapi kerusakan rumah, keterbatasan akses terhadap layanan, maupun tantangan untuk memulihkan penghidupan. Karena itu, pemantauan kondisi warga tetap diperlukan, terutama bagi keluarga yang tinggal sementara di lokasi lain. Informasi mengenai jumlah pengungsi membantu melihat kemajuan perlindungan, sementara pekerjaan pemulihan yang lebih luas masih berlangsung di berbagai daerah terdampak.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa kondisi jalan dan jembatan yang terdampak bencana di Sumatra secara umum telah kembali fungsional. Pemulihan akses tersebut menjadi langkah penting untuk menghubungkan kembali permukiman, mendukung mobilitas warga, serta memperlancar pengiriman bantuan dan kebutuhan pokok. Meski demikian, status fungsional tidak berarti seluruh infrastruktur telah pulih sepenuhnya. Sejumlah bagian masih memerlukan perbaikan lanjutan agar dapat digunakan dengan aman dan mendukung kegiatan masyarakat secara berkelanjutan.
Perbaikan infrastruktur dikerjakan melalui koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kerja bersama ini diperlukan karena kerusakan tersebar di sejumlah wilayah dan penanganannya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Beberapa jembatan daerah masih membutuhkan perhatian lebih lanjut, termasuk jembatan yang kembali terdampak bencana susulan setelah sebelumnya diperbaiki. Kondisi tersebut membuat pemantauan lapangan dan penentuan prioritas pekerjaan tetap penting. Pemerintah perlu memastikan jalur sementara maupun hasil perbaikan mampu melayani warga, sekaligus menyesuaikan penanganan dengan risiko kerusakan berikutnya.
Pemulihan juga mencakup layanan pemerintahan dan kebutuhan dasar. Di Aceh Tamiang, kegiatan pemerintahan yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini telah berjalan kembali. Pulihnya aktivitas tersebut membantu pemerintah daerah melanjutkan pelayanan kepada warga dan mengoordinasikan penanganan pascabencana. Layanan komunikasi seluler juga telah kembali pulih, sehingga masyarakat dapat menghubungi keluarga, mengakses informasi, dan berkoordinasi dengan petugas. Sementara itu, sebagian besar fasilitas kesehatan telah kembali beroperasi. Namun, pemulihan layanan kesehatan belum merata sepenuhnya: enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih perlu ditangani lebih lanjut sebelum dapat mendukung pelayanan secara optimal.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemulihan berlangsung bertahap, dengan kemajuan pada akses transportasi, komunikasi, pemerintahan, dan kesehatan. Pemerintah bersama berbagai unsur terus menuntaskan pekerjaan yang tersisa, terutama pada jembatan dan fasilitas layanan yang belum pulih. Penanganan lanjutan perlu menjaga keselamatan pengguna serta memastikan kebutuhan warga di lokasi terdampak tetap terpenuhi selama proses perbaikan berlangsung.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Rentang waktu tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi kerangka bagi pemulihan wilayah terdampak. Pelaksanaan bertahap dimaksudkan untuk mengatur pekerjaan pemulihan dalam beberapa fase, sehingga penanganan dapat berjalan sesuai rencana yang disusun pemerintah. Proses ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang dalam rencana induk, dengan pelaksanaan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Sebanyak 33 kementerian/lembaga akan terlibat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Rencana induk yang disiapkan memuat 11.520 kegiatan sebagai acuan pelaksanaan. Besarnya jumlah kegiatan itu menunjukkan cakupan pekerjaan pemulihan yang direncanakan di wilayah terdampak. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting agar kegiatan dalam rencana induk dapat dilaksanakan secara bertahap sepanjang periode 2026–2028. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan memerlukan keterlibatan banyak pihak pemerintah.
Meski perencanaan telah disusun, kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Curah hujan disebut masih tinggi di wilayah utara dan barat Sumatra, sehingga risiko bencana susulan tetap perlu diperhatikan selama proses pemulihan berlangsung. Hujan yang berlanjut dapat menyulitkan pelaksanaan pekerjaan di sejumlah lokasi terdampak dan menambah kebutuhan pemantauan. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca serta situasi lapangan, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.
Banjir susulan dilaporkan terjadi di Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan berlangsung ketika ancaman cuaca dan banjir belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki juga kembali mengalami kerusakan. Kondisi ini dapat memengaruhi pekerjaan pemulihan dan menuntut perhatian terhadap infrastruktur yang terdampak berulang. Tanpa mengurangi fokus pada rencana tiga tahun, perkembangan bencana susulan dan kondisi akses perlu terus dicermati selama rehabilitasi berjalan.
Sedimentasi yang menumpuk di sungai-sungai terdampak menjadi salah satu perhatian penting dalam pemulihan pascabencana di Sumatra. Material yang terbawa arus, seperti lumpur, pasir, dan puing, dapat mengendap di dasar maupun sepanjang alur sungai. Penumpukan tersebut mengurangi kapasitas tampung serta menghambat kelancaran aliran air. Akibatnya, ketika hujan berintensitas tinggi turun, sungai lebih mudah meluap dan menggenangi kawasan permukiman maupun lahan di sekitarnya.
Risiko ini menjadi semakin besar apabila kondisi sungai yang mengalami pendangkalan tidak segera ditangani. Luapan air susulan dapat mengancam keselamatan warga, mengganggu kegiatan ekonomi, serta merusak kembali infrastruktur yang telah diperbaiki. Karena itu, normalisasi sungai diperlukan untuk mengangkat endapan, memulihkan kapasitas aliran, dan membantu mengurangi potensi banjir. Tercatat, terdapat 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi terdampak. Penanganan pada masing-masing lokasi perlu disesuaikan dengan tingkat sedimentasi dan kondisi lingkungan setempat.
Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai yang terdampak sedimentasi. Percepatan tersebut dinilai penting agar kapasitas sungai dapat dipulihkan sebelum hujan deras kembali meningkatkan debit air. Langkah yang tepat waktu diharapkan menekan risiko banjir susulan, sekaligus mencegah kerusakan berulang pada jembatan, jalan, permukiman, dan fasilitas umum lainnya.
Baca juga: Mengungkap Sosok Wisnu Hani Putranto: Kepala Lapas Cibinong yang Menjadi Perhatian Publik
