Jakarta | Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US,72 juta pada 2024. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp30,7 miliar berdasarkan kurs yang digunakan dalam pemberitaan. Pembayaran itu diberikan di luar gaji dan tunjangan reguler yang diterima Infantino dalam kapasitasnya sebagai presiden FIFA. Dengan demikian, angka tersebut menambah komponen kompensasi yang tidak terlihat apabila perhatian hanya diarahkan pada paket remunerasi resmi pimpinan badan sepak bola dunia tersebut.
Dana itu berasal dari FWC2026, badan usaha berbasis di Amerika Serikat yang dibentuk FIFA untuk mengelola serta menjalankan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Turnamen tersebut akan digelar bersama Kanada dan Meksiko, sementara struktur pengelolaannya melibatkan entitas khusus untuk menangani berbagai kebutuhan operasional dan komersial. Dalam konteks itu, pembayaran kepada Infantino dikaitkan dengan kegiatan FWC2026, bukan semata-mata dengan struktur pembayaran rutin FIFA yang biasanya menjadi perhatian publik melalui laporan keuangan tahunan.
Informasi mengenai pembayaran tersebut terungkap melalui dokumen pajak yang diajukan FWC2026 dan pertama kali diberitakan oleh The Times, sebagaimana disebut dalam bahan sumber. Dokumen itu memberikan gambaran mengenai adanya pembayaran kepada pejabat FIFA melalui badan pengelola turnamen, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kompensasi tersebut dilaporkan dan dijelaskan kepada publik. Pembayaran tambahan itu tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA untuk 2024. Ketidakhadiran informasi tersebut menjadi sorotan karena laporan tahunan merupakan salah satu rujukan utama untuk menilai remunerasi dan tata kelola organisasi. Perbedaan dokumen pajak FWC2026 dan laporan FIFA dapat memicu tuntutan agar struktur pembayaran, dasar pemberian dana, serta hubungan FIFA dan entitas pengelola Piala Dunia dijelaskan secara lebih terbuka.
Laporan keuangan FIFA 2024 mencatat bahwa Gianni Infantino menerima gaji dan tunjangan dengan nilai total 4,274 juta franc Swiss. Jika dikonversikan, jumlah tersebut setara dengan sekitar US$4,86 juta atau kurang lebih Rp86 miliar. Angka ini merupakan kompensasi resmi yang dibayarkan FIFA kepada presidennya selama 2024, sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan organisasi tersebut.
Di luar pembayaran dari FIFA, Infantino juga memperoleh pembayaran tambahan sebesar US$1,72 juta dari FWC2026 pada tahun yang sama. FWC2026 merupakan entitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026, sehingga sumber dana ini berbeda dari kompensasi yang dibayarkan langsung oleh FIFA. Perbedaan asal pembayaran menjadi aspek penting dalam membaca keseluruhan pendapatan Infantino, terutama karena kedua entitas tersebut memiliki fungsi dan pelaporan keuangan yang tidak sepenuhnya sama.
Jika kedua komponen itu digabungkan, total kompensasi yang diterima Infantino dari FIFA dan FWC2026 sepanjang 2024 mencapai sekitar US$6,58 juta. Dalam nilai rupiah, jumlah tersebut diperkirakan setara dengan Rp117 miliar. Perhitungan ini berasal dari US$4,86 juta berupa gaji dan tunjangan resmi dari FIFA, ditambah US$1,72 juta yang dibayarkan oleh FWC2026.
Sorotan publik kemudian tidak semata-mata berpusat pada besarnya jumlah tambahan tersebut. Persoalan lain berkaitan dengan sumber pembayaran serta bagaimana dana itu dicatat dan diungkapkan. Pembayaran US$1,72 juta dari FWC2026 tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA 2024, sehingga pembaca perlu membedakan kompensasi yang dilaporkan oleh FIFA dan pembayaran yang berasal dari entitas lain. Ketiadaan pencatatan dalam laporan FIFA tidak dengan sendirinya menjelaskan status atau dasar pembayaran tersebut, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, mekanisme pengungkapan, dan batas tanggung jawab pelaporan masing-masing entitas. Karena itu, angka total sekitar US$6,58 juta atau Rp117 miliar perlu dipahami sebagai gabungan dari dua sumber kompensasi, bukan sebagai satu paket pembayaran yang seluruhnya dilaporkan FIFA.
Pokok persoalan transparansi ini berangkat dari ketentuan dalam Statuta FIFA, khususnya Pasal 43 ayat 13. Aturan tersebut memberikan mandat kepada subkomite kompensasi untuk menetapkan kebijakan pembayaran sekaligus menentukan besaran kompensasi bagi presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, dan sekretaris jenderal FIFA. Dengan demikian, kewenangan mengenai imbalan pejabat tidak semata-mata berada pada keputusan administratif sehari-hari, melainkan harus mengikuti kerangka yang ditetapkan melalui mekanisme resmi organisasi.
Ketentuan yang sama juga menyatakan bahwa kompensasi masing-masing pejabat harus dipublikasikan. Kewajiban pengungkapan itu menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana laporan resmi FIFA memberikan gambaran lengkap mengenai pembayaran yang diterima para pemimpinnya. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai jumlah kompensasi, tetapi juga mengenai sumber pembayaran, lembaga yang menyalurkannya, dan dokumen yang seharusnya memuat informasi tersebut.
Sorotan kemudian mengarah pada FWC2026, entitas yang dibentuk FIFA untuk mengelola Piala Dunia 2026. Pembayaran kepada Gianni Infantino yang dikaitkan dengan FWC2026 disebut tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA 2024. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pembayaran melalui entitas terkait semestinya ikut diungkapkan dalam laporan resmi, terutama apabila pembayaran itu berkaitan dengan fungsi atau kedudukan presiden FIFA.
Namun, ketidaktercantuman yang dipersoalkan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap Statuta FIFA. Penilaiannya bergantung pada rincian hubungan hukum dan administratif FIFA, FWC2026, serta penerima pembayaran, termasuk cakupan aturan subkomite kompensasi dan standar pelaporan yang berlaku. Karena itu, isu utamanya adalah kebutuhan akan penjelasan yang memadai mengenai dasar pembayaran dan alasan informasi tersebut tidak terlihat dalam laporan tahunan. Keterbukaan semacam itu dapat membantu publik memahami apakah kewajiban publikasi kompensasi telah diterapkan secara konsisten tanpa mendahului kesimpulan mengenai kepatuhan.
Menanggapi sorotan mengenai pembayaran tambahan kepada Gianni Infantino, juru bicara FIFA menyampaikan bantahan melalui pesan teks kepada ESPN. Ia menyatakan bahwa organisasi tersebut sepenuhnya memenuhi seluruh kewajiban pelaporan yang berlaku. FIFA juga dengan tegas menolak dugaan bahwa pembayaran tersebut melanggar statuta organisasi. Pernyataan ini menempatkan persoalan pada perbedaan kewajiban administratif yang diklaim telah dipenuhi dan tuntutan publik mengenai keterbukaan yang lebih luas.
Namun, Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA, memberikan penilaian yang lebih kritis. Menurutnya, tidak diungkapkannya pembayaran tambahan dapat menjadi pelanggaran apabila dana itu berasal dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan FIFA. Ia menilai sumber dana dan hubungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu pembayaran wajib disampaikan kepada publik serta dicatat dalam mekanisme pelaporan yang relevan.
Maduro menegaskan bahwa statuta FIFA mengharuskan transparansi penuh atas kompensasi pejabat. Karena itu, subkomite kompensasi tidak semestinya memberikan izin bagi bentuk remunerasi lain tanpa memastikan bahwa informasi tersebut juga dibuka secara layak. Baginya, kewenangan internal untuk menetapkan bayaran tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab organisasi untuk menjelaskan seluruh komponen penghasilan, termasuk pembayaran yang berasal dari entitas terkait.
Maduro mengakui bahwa presiden FIFA dapat dianggap layak menerima bayaran besar, mengingat skala tanggung jawab dan cakupan pekerjaannya. Meski demikian, seluruh bentuk pembayaran harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan keraguan mengenai konflik kepentingan atau perlakuan istimewa. Pada tahap ini, tudingan tersebut masih berbeda dari kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran. FIFA telah membantah pelanggaran terhadap statutanya, sementara perdebatan berlanjut pada sejauh mana keterbukaan kompensasi perlu diterapkan.
Baca juga: Kasus Diare Massal di SMAN 1 Lasem: Menu MBG Menjadi Sorotan | Pengakuan Dito Ariotedjo tentang Tambahan Kuota Haji | BRICS Menganalisis Alternatif Pembayaran untuk Buang Dolar AS
