Jakarta | Komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan menekan dampak perubahan iklim semakin mendorong berbagai sektor meninjau cara mereka menjalankan kegiatan usaha. Salah satu perubahan yang mendapat perhatian ialah penerapan green logistics, atau praktik logistik yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses perencanaan dan operasional. Dorongan ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan teknologi, tetapi juga dengan bagaimana barang dipindahkan, disimpan, dan didistribusikan dalam suatu ekosistem. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap kegiatan ekonomi yang lebih bertanggung jawab, industri logistik perlu menempatkan pengurangan emisi sebagai bagian dari pembenahan jangka panjang, bukan sekadar inisiatif terpisah.
Perubahan tersebut penting karena aktivitas logistik berkaitan erat dengan pergerakan barang dan penggunaan sumber daya. Pada saat yang sama, layanan logistik menjadi penghubung bagi kegiatan produksi, perdagangan, dan konsumsi. Karena itu, upaya menekan emisi di sektor ini berpotensi menjadi bagian penting dari agenda iklim yang lebih luas. Penerapan green logistics dapat menjadi kerangka untuk mengevaluasi dampak operasional dan mendorong keputusan yang lebih memperhatikan lingkungan. Namun, perubahan yang bermakna membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem, termasuk pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Komitmen iklim global memberikan arah, sementara langkah nyata di tingkat industri menentukan bagaimana arah tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.
Direktur Utama Paxel, Zaldy Ilham Masita, menyampaikan bahwa sektor logistik memiliki kontribusi besar terhadap emisi karbon. Pernyataan itu menegaskan relevansi sektor logistik dalam pembahasan pengurangan emisi, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk merancang langkah yang sesuai dengan kondisi industri. Besarnya peran sektor ini membuat transformasi operasional menjadi perhatian penting bagi perusahaan logistik maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai pasok. Penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan dapat mendukung respons industri terhadap tantangan perubahan iklim, sekaligus mendorong evaluasi atas proses yang selama ini digunakan. Agar upaya tersebut berjalan konsisten, pelaku logistik membutuhkan arah yang jelas serta kepastian kebijakan. Dengan demikian, komitmen iklim dapat diterjemahkan menjadi perubahan yang terencana dalam industri dan ekosistem logistik Indonesia.
Zaldy berpandangan bahwa green logistics perlu ditempatkan sebagai peta jalan bagi industri logistik, bukan sekadar inisiatif yang berdiri sendiri. Kerangka tersebut dapat membantu pelaku usaha melihat dekarbonisasi sebagai perubahan yang menyentuh berbagai kegiatan dalam rantai pasok. Dengan cakupan yang luas, perhatian tidak hanya tertuju pada kendaraan atau proses pengiriman, tetapi juga pada tahapan lain yang berkontribusi terhadap emisi. Pandangan ini menekankan pentingnya arah bersama agar upaya pengurangan dampak lingkungan dapat dipertimbangkan secara lebih menyeluruh oleh industri.
Ruang lingkup yang disebutkan meliputi pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga produksi barang. Pengemasan menjadi salah satu tahap yang perlu diperhatikan karena material dan prosesnya merupakan bagian dari pergerakan barang. Penyimpanan juga masuk dalam cakupan, bersama distribusi yang menghubungkan barang dengan tujuan pengiriman. Bahkan, produksi barang disebut sebagai bagian dari rangkaian yang relevan bagi agenda dekarbonisasi. Penyebutan tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa upaya menuju logistik yang lebih ramah lingkungan tidak terbatas pada aktivitas yang secara langsung terlihat sebagai transportasi.
Jika green logistics dijadikan peta jalan, cakupan dari hulu hingga hilir itu dapat menjadi dasar untuk memetakan area yang perlu mendapat perhatian. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci target pengurangan emisi untuk masing-masing tahapan, tenggat pencapaiannya, maupun bentuk kebijakan khusus yang harus diterapkan pada pengemasan, penyimpanan, distribusi, atau produksi. Karena itu, pandangan Zaldy dapat dipahami sebagai penekanan pada keluasan agenda, bukan sebagai rincian teknis atau jadwal pelaksanaan. Penetapan sasaran, urutan prioritas, dan instrumen kebijakan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar arah umum tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah yang terukur. Peta jalan yang mencakup seluruh rantai logistik dapat menjadi kerangka bagi pembahasan lanjutan, sementara detail pelaksanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tiap tahapan dan kondisi industri. Pemisahan cakupan dan ketentuan operasional ini penting agar gagasan tersebut tidak dianggap telah menetapkan standar atau kewajiban tertentu yang belum dijelaskan.
Paxel telah menjalankan upaya green logistics sejak lima tahun lalu sebagai bagian dari langkah perusahaan dalam mengelola kegiatan logistik. Inisiatif ini mencakup dua hal yang disebutkan, yaitu penggunaan kendaraan motor listrik dan pengembangan produk bernama “Paxel Recycle”. Kedua langkah tersebut memiliki bentuk yang berbeda: yang satu berkaitan dengan kendaraan untuk mendukung pengiriman, sedangkan yang lain melibatkan kemasan barang dan partisipasi pelanggan. Keduanya menjadi bagian dari upaya yang telah dijalankan Paxel dalam kurun waktu tersebut.
Penggunaan motor listrik merupakan salah satu langkah yang ditempuh Paxel dalam upaya green logistics. Penyebutan langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan memasukkan kendaraan listrik dalam pendekatannya terhadap kegiatan logistik. Informasi yang tersedia tidak merinci jumlah kendaraan, cakupan operasional, ataupun pengaruh penggunaannya terhadap emisi. Karena itu, langkah ini dapat dijelaskan sebagai bagian dari upaya perusahaan tanpa menarik kesimpulan tambahan mengenai skala penerapan atau hasilnya.
Langkah lainnya adalah pengembangan produk “Paxel Recycle”. Program ini mendorong pelanggan untuk mengumpulkan kemasan barang yang mereka terima. Kemasan yang dikumpulkan kemudian disalurkan ke bank sampah Paxel. Dengan demikian, pelanggan dilibatkan dalam alur pengumpulan kemasan, sementara penyalurannya dilakukan menuju fasilitas bank sampah yang disebut dalam program tersebut. Uraian ini menjelaskan mekanisme dasar program, tanpa menyatakan lebih jauh apa yang terjadi pada kemasan setelah disalurkan.
Kedua langkah tersebut memberi gambaran mengenai bentuk inisiatif green logistics yang dijalankan Paxel: penggunaan motor listrik dan pengembangan program terkait pengumpulan kemasan. Pada Paxel Recycle, peran pelanggan terletak pada pengumpulan kemasan barang untuk disalurkan ke bank sampah Paxel. Sementara itu, motor listrik disebut sebagai langkah tersendiri dalam upaya perusahaan. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan hasil, capaian, atau dampak dari kedua inisiatif tersebut. Oleh sebab itu, keduanya dapat dipaparkan sebagai langkah yang telah dijalankan sejak lima tahun lalu, tanpa mengasumsikan manfaat tertentu yang belum dinyatakan.
Percepatan penerapan green logistics tidak hanya bergantung pada kesiapan pelaku usaha dan ketersediaan teknologi. Dalam pandangan dunia usaha, dukungan pemerintah juga diperlukan agar proses peralihan menuju kegiatan logistik yang lebih rendah emisi dapat direncanakan dengan lebih jelas. Dua kebutuhan yang disoroti adalah konsistensi kebijakan dan pembiayaan. Keduanya dipandang sebagai dukungan penting, tanpa berarti pelaku usaha meminta satu bentuk bantuan atau aturan tertentu.
Konsistensi kebijakan memberi pelaku usaha landasan untuk mempertimbangkan keputusan jangka panjang. Perubahan arah atau ketidakpastian kebijakan dapat menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana, menilai kebutuhan investasi, dan menentukan tahapan penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan. Karena itu, kesinambungan kebijakan menjadi perhatian ketika perusahaan mempertimbangkan langkah dekarbonisasi. Kepastian arah juga dapat membantu berbagai pihak memahami konteks perubahan yang sedang dijalankan, meski pelaksanaan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha.
Di samping konsistensi kebijakan, pembiayaan disebut sebagai dukungan yang dibutuhkan. Peralihan menuju logistik yang lebih hijau dapat menuntut sumber daya dan investasi dari perusahaan, sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi bagian penting dalam pertimbangan penerapannya. Kebutuhan tersebut relevan terutama ketika pelaku usaha harus merencanakan perubahan secara bertahap dan memperhitungkan kemampuan operasional. Namun, kebutuhan pembiayaan ini tidak dengan sendirinya merujuk pada skema, insentif, atau instrumen tertentu; hal yang ditekankan adalah bahwa dukungan pembiayaan diperlukan.
Dengan demikian, harapan pelaku usaha terhadap pemerintah berpusat pada dua hal: kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan.
Baca juga: Tantangan Kepastian Hukum dalam Dunia Investasi Indonesia | Pengaruh Kebijakan The Fed dan Fenomena El Nino Terhadap Nilai Tukar Rupiah
