Jakarta | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa perubahan penting mengenai hubungan cuti bersama dan hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Aturan yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah tersebut menegaskan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (6), sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pekerja dan perusahaan dalam mengatur hari libur bersama.
Pokok perubahan itu terletak pada pemisahan cuti bersama dan cuti tahunan. Cuti bersama merupakan hari yang ditetapkan pemerintah pusat, sedangkan cuti tahunan adalah hak pekerja yang penggunaannya dapat diatur melalui ketentuan ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan. Dengan rumusan baru tersebut, penetapan cuti bersama tidak dapat secara otomatis dibebankan sebagai pengambilan jatah cuti tahunan pekerja. Hak cuti tahunan tetap tersedia sesuai ketentuan yang berlaku, sekalipun pekerja menikmati hari libur bersama yang ditetapkan pemerintah.
Perubahan ini berbeda dari praktik yang sebelumnya dapat diterapkan di sejumlah perusahaan. Dalam praktik tersebut, pekerja yang tidak masuk pada hari cuti bersama dapat dianggap menggunakan sebagian jatah cuti tahunannya, sehingga jumlah hari yang masih dapat diambil kemudian berkurang. Kini, Pasal 118 ayat (6) menetapkan bahwa cuti bersama yang ditentukan pemerintah pusat tidak mengurangi hak tersebut. Perusahaan perlu menyesuaikan pencatatan kehadiran, administrasi cuti, serta aturan internal agar pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan baru.
Bagi pekerja, aturan ini memperjelas bahwa hari cuti bersama dan hak cuti tahunan merupakan dua hal yang tidak boleh disamakan dalam penghitungan jatah cuti. Bagi pemberi kerja, ketentuan tersebut menjadi acuan ketika menyusun kalender kerja dan menjelaskan kebijakan libur kepada karyawan. Jika perusahaan memiliki aturan internal mengenai cuti bersama, penerapannya perlu ditinjau agar tidak mengurangi hak yang dilindungi undang-undang. Pemahaman yang sama pekerja dan perusahaan dapat membantu mencegah kesalahpahaman, sekaligus memastikan pencatatan hak cuti dilakukan secara transparan dan sesuai dasar hukum yang berlaku.Undang-undang baru menegaskan bahwa pekerja yang telah bekerja secara terus-menerus selama 12 bulan berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Ketentuan ini menetapkan batas minimum yang harus dipenuhi perusahaan setelah syarat masa kerja tersebut tercapai. Karena itu, pekerja yang masa kerjanya belum genap 12 bulan belum memenuhi syarat masa kerja untuk memperoleh hak cuti tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Perusahaan dapat menetapkan pengaturan lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sepanjang pelaksanaannya tidak mengurangi perlindungan minimum yang ditetapkan undang-undang.
Pengaturan cuti bersama perlu dibaca bersama ketentuan mengenai cuti tahunan tersebut. Apabila pemerintah pusat menetapkan hari cuti bersama dan perusahaan menjalankannya, hari tersebut tidak boleh mengurangi jatah minimum cuti tahunan pekerja. Dengan demikian, hak paling sedikit 12 hari kerja setelah masa kerja 12 bulan tetap utuh; cuti bersama tidak dihitung sebagai hari yang diambil dari jatah tersebut. Pembedaan ini penting agar pekerja dapat mengetahui jumlah cuti tahunan yang menjadi haknya dan perusahaan dapat menyusun kalender kerja serta administrasi cuti secara tepat.
Dalam penerapannya, perusahaan sebaiknya mencatat cuti tahunan secara terpisah dari hari libur atau cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Informasi mengenai jadwal, prosedur pengajuan, dan saldo cuti perlu disampaikan dengan jelas kepada pekerja, sehingga tidak timbul anggapan bahwa hari cuti bersama otomatis menghabiskan sebagian hak tahunan. Pekerja juga dapat memeriksa ketentuan internal di tempat kerja untuk mengetahui tata cara penggunaan cuti, tanpa mengabaikan batas minimum dalam undang-undang. Jika terdapat perbedaan pencatatan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, pekerja maupun perusahaan perlu meninjau kembali dasar penghitungan serta dokumen hubungan kerja yang relevan. Pemahaman yang tepat membantu menjaga kepastian hak dan mencegah perselisihan mengenai saldo cuti.
Selain mengatur cuti tahunan dan cuti bersama, Pasal 118 juga memuat ketentuan mengenai waktu istirahat yang perlu diperhatikan perusahaan. Hak istirahat mencakup istirahat mingguan, istirahat panjang, serta jeda istirahat di tengah jam kerja. Pengaturan ini bertujuan memberi pekerja kesempatan memulihkan tenaga, sekaligus menjadi bagian dari kewajiban perusahaan dalam mengelola waktu kerja secara layak.
Jatah istirahat mingguan ditentukan berdasarkan jumlah hari kerja dalam sepekan. Pekerja yang menjalani enam hari kerja berhak atas satu hari istirahat mingguan. Sementara itu, pekerja dengan pola lima hari kerja berhak memperoleh dua hari istirahat mingguan. Perbedaan jumlah hari tersebut mengikuti susunan hari kerja yang berlaku, sehingga jadwal perusahaan sebaiknya disusun dengan jelas dan disampaikan kepada pekerja.
Perusahaan juga wajib menyediakan waktu istirahat di jam kerja. Jeda ini memberi kesempatan bagi pekerja untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan tugas, terutama ketika pekerjaan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Pelaksanaan waktu istirahat perlu tercermin dalam jadwal kerja dan diterapkan secara konsisten, bukan sekadar dicantumkan dalam kebijakan internal. Dengan demikian, pekerja dapat mengetahui kapan waktu jeda tersedia dan perusahaan memiliki acuan yang jelas dalam mengatur kegiatan operasional.
Ketentuan lain yang disebutkan adalah istirahat panjang selama 30 hari setelah pekerja menjalani masa kerja lima tahun atau kelipatannya. Artinya, masa kerja menjadi dasar untuk menentukan kapan hak tersebut dapat diperoleh. Perusahaan perlu memperhatikan catatan masa kerja setiap pekerja agar pemberian istirahat panjang tidak terlewat. Informasi mengenai jadwal dan tata cara pengajuan juga penting disampaikan sejak awal, sehingga pekerja dapat merencanakan penggunaannya tanpa mengganggu koordinasi pekerjaan.
Dalam penerapannya, perusahaan sebaiknya membedakan setiap jenis istirahat dan mencatatnya secara tertib. Istirahat mingguan berlaku berdasarkan pola hari kerja, sedangkan istirahat panjang berkaitan dengan masa kerja. Kejelasan aturan membantu mencegah kekeliruan dalam administrasi maupun perbedaan pemahaman. Pekerja juga dapat memeriksa perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan untuk memahami jadwal yang berlaku serta mekanisme pelaksanaan hak istirahat tersebut.
Perubahan aturan mengenai cuti bersama perlu dipahami dengan membandingkannya terhadap ketentuan yang berlaku sebelumnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja sebelum perubahan terbaru tidak mengatur secara khusus bahwa cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Kedua undang-undang tersebut mengatur hak istirahat dan cuti secara umum, termasuk hak atas cuti tahunan setelah pekerja memenuhi masa kerja tertentu, tetapi tidak menetapkan secara tegas perlakuan khusus bagi cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
Dalam praktik sebelumnya, perusahaan dapat menerapkan cuti bersama yang mengikuti keputusan pemerintah pusat dan memperhitungkan hari tersebut sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja. Akibatnya, saldo cuti tahunan yang dimiliki pekerja dapat berkurang ketika perusahaan menetapkan cuti bersama sebagai hari libur yang menggunakan hak cuti. Penerapan ini umumnya bergantung pada kebijakan perusahaan dan ketentuan internal yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai persetujuan atau pelaksanaan cuti bersama.
Ketentuan yang menjadi dasar praktik tersebut tidak dicantumkan secara khusus dalam undang-undang. Pengaturan tentang cuti bersama dan kemungkinan pengurangannya dari jatah cuti tahunan terdapat dalam sejumlah peraturan di bawah undang-undang, serta kebijakan atau aturan perusahaan. Karena itu, pekerja perlu membedakan ketentuan undang-undang yang menetapkan hak dasar cuti dari aturan pelaksana yang mengatur cara perusahaan menjalankan cuti bersama. Perbedaan sumber hukum ini penting ketika menilai apakah pengurangan cuti telah sesuai dengan aturan yang berlaku pada periode tertentu.
Di sisi lain, kewajiban perusahaan untuk memberikan waktu istirahat dan cuti tetap memiliki konsekuensi hukum.
Baca juga: Hak pesangon pekerja tidak boleh hanya menjadi janji ketika PHK terjadi | Perpres Perlindungan Pekerja Ojol Segera Dirilis, Atur Tarif hingga Pembagian Tugas Kementerian | Chika Jessica Mantap Menempuh S2 Bersama Dwi Andhika Setelah Sempat Bimbang
226 kunjungan
