Jakarta | Survei Arawicaksa Institute menunjukkan bahwa program swasembada pangan menjadi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh penilaian publik paling tinggi. Temuan ini menempatkan agenda ketahanan pangan sebagai program yang paling kuat diterima masyarakat dibandingkan sejumlah kebijakan lain yang turut dievaluasi. Tingginya penilaian tersebut mencerminkan adanya perhatian publik terhadap upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri, serta memperkuat ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Survei tersebut dilaksanakan oleh Arawicaksa Institute pada 3–8 Oktober 2026. Penilaian responden menggunakan skala 0–10, sehingga angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih besar terhadap pelaksanaan maupun capaian suatu program. Dalam pengukuran itu, swasembada pangan memperoleh skor 8,4. Nilai tersebut menjadi skor tertinggi di seluruh program pemerintahan yang masuk dalam survei, sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan di bidang pangan memiliki posisi menonjol dalam persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Program lain mendapatkan nilai yang lebih rendah, meskipun tetap memperoleh penilaian positif. Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran berada pada skor 6,5. Sementara itu, program pemeriksaan kesehatan gratis memperoleh skor 6,3, sedangkan sekolah rakyat mencatat skor 6,0. Perbandingan tersebut memperlihatkan jarak yang cukup jelas penilaian terhadap swasembada pangan dan program-program lainnya. Dengan skor 8,4, program ini unggul 1,9 poin dari revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran, 2,1 poin dari pemeriksaan kesehatan gratis, serta 2,4 poin dari sekolah rakyat.
Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai prioritas publik dalam menilai agenda pemerintahan. Selain menilai tujuan kebijakan, masyarakat tampaknya mempertimbangkan dampak langsung program terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan sehari-hari. Karena itu, swasembada pangan muncul sebagai capaian dengan legitimasi persepsi publik paling kuat dalam survei Arawicaksa Institute tersebut.
Survei Arawicaksa Institute tidak hanya memotret penilaian publik terhadap program swasembada pangan, tetapi juga mengevaluasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih. Hasil survei tersebut menunjukkan adanya perbedaan skor di para menteri yang dinilai. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menempati posisi teratas dengan skor 8,1. Posisi berikutnya ditempati Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nilai 8,0.
Penilaian itu memperlihatkan bahwa kinerja kedua menteri tersebut memperoleh apresiasi publik yang tinggi. Abdul Mu’ti menjadi menteri dengan skor tertinggi dalam survei, sedangkan Amran Sulaiman berada sangat dekat di posisi berikutnya. Penyajian hasil tersebut menempatkan keduanya sebagai bagian dari jajaran menteri yang mendapatkan penilaian positif dalam evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih.
Peneliti Senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono menjelaskan bahwa penilaian terhadap sejumlah menteri berkaitan dengan kemampuan mereka menghadirkan langkah yang terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. “Sejumlah menteri dinilai mampu menghadirkan gebrakan dan terobosan yang berkontribusi terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Rudi Hartono. Pernyataan tersebut menjadi penjelasan atas munculnya penilaian positif terhadap kinerja beberapa anggota kabinet. Dalam konteks survei ini, capaian skor Abdul Mu’ti dan Amran Sulaiman menjadi bagian dari gambaran mengenai respons publik terhadap kinerja menteri. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa evaluasi publik tidak terbatas pada satu bidang program, melainkan mencakup kinerja jajaran kabinet sebagaimana diukur melalui survei Arawicaksa Institute.
Tingginya penilaian publik terhadap program swasembada pangan dalam survei Arawicaksa disebut sejalan dengan capaian produksi beras nasional. Peningkatan produksi dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan Indonesia memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri, serta memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Karena itu, capaian sektor produksi menjadi faktor yang turut memperkuat persepsi positif terhadap program tersebut.
Berdasarkan hasil survei dan data yang disampaikan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka itu meningkat 13,29 persen dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kapasitas produksi, baik melalui peningkatan produktivitas maupun dukungan terhadap kegiatan budidaya padi di berbagai daerah. Perkembangan ini juga menjadi landasan bagi optimisme pemerintah dan pemangku kepentingan pangan dalam menjaga pasokan nasional.
Untuk 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton. Dengan tingkat produksi tersebut, Indonesia diperkirakan mencatat surplus beras sebesar 3,56 juta ton. Proyeksi surplus memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan pengendalian gejolak harga. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kondisi cuaca, luas panen, produktivitas lahan, serta kelancaran distribusi dari sentra produksi menuju wilayah konsumsi.
Dukungan terhadap petani juga disebut menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut. Perum Bulog dilaporkan menyerap beras sekitar 3–4 juta ton setiap tahun. Penyerapan ini berperan menjaga ketersediaan cadangan pemerintah sekaligus menyediakan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Di tingkat produksi, harga pembelian gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan harga tersebut diharapkan dapat meningkatkan insentif bagi petani untuk mempertahankan dan memperluas produksi.
Kombinasi peningkatan produksi, proyeksi surplus, penyerapan oleh Bulog, dan dukungan harga gabah membentuk rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Faktor-faktor itu menjelaskan mengapa program swasembada pangan memperoleh penilaian tinggi dalam survei, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilannya perlu diukur secara berkelanjutan melalui ketersediaan pasokan, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga bagi konsumen.
Meskipun swasembada pangan memperoleh penilaian publik yang tinggi, capaian tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Rudi Hartono mengingatkan bahwa produksi pangan sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Musim kemarau panjang dapat mengurangi ketersediaan air untuk irigasi, menghambat masa tanam, serta menurunkan produktivitas lahan pertanian. Ancaman El Nino juga perlu diantisipasi karena berpotensi memperpanjang periode kering dan meningkatkan tekanan terhadap pasokan pangan di berbagai daerah.
Selain faktor iklim, bencana alam dapat mengganggu rantai produksi dan distribusi pangan. Banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur berisiko menghambat pengiriman hasil panen dari sentra produksi menuju pasar. Kebakaran hutan dan lahan turut menjadi ancaman, terutama karena dapat merusak ekosistem, mengganggu kualitas udara, dan memengaruhi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pertanian. Karena itu, penguatan mitigasi bencana, pengelolaan air, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan produksi pangan.
Di sisi lain, apresiasi juga disampaikan kepada Abdul Mu’ti atas perluasan program revitalisasi sekolah. Program ini dinilai menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan sekaligus pemerataan akses belajar bagi peserta didik. Pada 2025, revitalisasi menyasar 16.617 sekolah. Jumlah tersebut direncanakan meningkat secara signifikan pada 2026 dengan target 71.744 sekolah.
Perluasan sasaran itu mencakup sekolah yang terdampak bencana serta satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan layanan antardaerah. Dengan perencanaan yang tepat, pengawasan yang transparan, serta pelaksanaan yang berkelanjutan, revitalisasi sekolah dapat memperkuat lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Baca juga: Tantangan Program Makan Bergizi Gratis di BGN | Konsep Baru Pengadaan Bahan Baku Program Makan Bergizi | Pencairan Bantuan Sosial di Indonesia: Fokus pada BLT Desa dan Program Lainnya
