Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum dapat memastikan siapa yang berkepentingan di balik dugaan penyadapan. Ia juga belum mengetahui apakah terdapat aktor intelektual yang mengarahkan atau mengendalikan tindakan tersebut. Dengan demikian, pihak yang mungkin memperoleh manfaat maupun pihak yang diduga terlibat belum bisa disebutkan secara pasti. Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan bahwa informasi yang tersedia belum cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa yang berada di belakang dugaan tersebut.
Yusril juga menyampaikan bahwa tujuan dugaan penyadapan masih belum terjawab. Belum diketahui, menurutnya, apa kepentingan yang mungkin hendak dicapai melalui tindakan itu atau informasi apa yang menjadi sasaran. Karena itu, pertanyaan tentang motif tidak dapat dipastikan hanya dengan mengidentifikasi kemungkinan pihak yang berkepentingan. Keduanya merupakan persoalan berbeda yang memerlukan kejelasan: siapa yang mungkin terlibat dan untuk tujuan apa dugaan penyadapan dilakukan. Sampai konferensi pers tersebut, Yusril belum memberikan jawaban pasti atas kedua hal itu. Ia tidak menyimpulkan bahwa ada aktor tertentu ataupun motif tertentu di balik dugaan tersebut.
Pernyataan Yusril menunjukkan bahwa dugaan penyadapan masih menyisakan pertanyaan mendasar. Selain pelaku dan pihak yang berkepentingan, tujuan tindakan itu juga perlu diungkap agar duduk persoalannya dapat dipahami secara utuh. Namun, ia belum menguraikan siapa yang harus bertanggung jawab atau bagaimana dugaan tersebut dapat dipastikan. Penjelasan lebih lanjut perlu bertumpu pada informasi yang dapat diperiksa, bukan pada dugaan mengenai identitas maupun motif pihak tertentu. Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Yusril memilih untuk tidak berspekulasi tentang kemungkinan adanya aktor intelektual. Ia pun belum menyatakan bahwa penyelidikan telah menemukan jawaban mengenai sasaran atau maksud penyadapan. Dengan demikian, siapa yang berkepentingan, apakah ada pihak yang mengatur, dan apa tujuan tindakan itu tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab menurut Yusril.
Dalam konteks dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik, Yusril menekankan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dibangun hanya dari dugaan, spekulasi, atau penilaian yang belum teruji. Informasi awal dapat menjadi alasan untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana maupun menjelaskan siapa yang bertanggung jawab. Karena itu, penyidik perlu bekerja berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum. Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan perkara berlangsung objektif, tidak mendahului hasil pemeriksaan, serta tetap menghormati hak pihak-pihak yang terkait selama proses hukum berjalan.
Yusril juga meminta masyarakat memberi kesempatan kepada penyidik Polri untuk mendalami perkara secara cermat. Kesempatan itu mencakup ruang bagi penyidik untuk mengumpulkan keterangan, memeriksa informasi yang relevan, dan menelusuri fakta yang diperlukan guna menguji laporan maupun informasi yang telah diterima. Jika proses pemeriksaan menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, penyidik dapat mengembangkan penanganan perkara sesuai prosedur dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, arah penyidikan tidak ditentukan oleh tekanan opini, melainkan oleh hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik tetap dapat mengikuti perkembangannya, sambil memberi ruang bagi aparat untuk bekerja tanpa menyebarkan asumsi sebagai fakta.
Penekanan pada bukti juga menjadi dasar untuk mengungkap tujuan di balik dugaan penyadapan. Pertanyaan mengenai tujuan tersebut perlu dijawab melalui proses penyidikan, bukan melalui kesimpulan yang dibuat sebelum pemeriksaan selesai. Penyidik perlu mendalami fakta dan keterangan yang berkaitan dengan perkara, lalu menilai keterkaitannya berdasarkan ketentuan hukum. Yusril tidak meminta publik menetapkan sendiri apa yang terjadi, tetapi menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada Polri untuk menjalankan tugasnya. Sampai proses itu menghasilkan temuan yang dapat diuji, dugaan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan. Sikap hati-hati ini menjaga agar pembahasan publik tetap berimbang dan tidak mengganggu proses penegakan hukum.
Menurut Yusril, penetapan tiga orang sebagai tersangka oleh Polri belum menutup rangkaian penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan. Proses penyidikan, kata dia, masih dapat dikembangkan untuk menelusuri berbagai hal yang belum terungkap. Salah satu hal yang perlu dijelaskan melalui pengembangan tersebut ialah tujuan di balik dugaan penyadapan. Dengan demikian, penetapan tersangka dipandang sebagai tahap dalam proses hukum, bukan jawaban akhir atas seluruh pertanyaan mengenai perkara itu.
Tiga nama dan pangkat yang disebut dalam informasi mengenai penetapan tersebut adalah Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), Irjen ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan Irjen EHS (Eko Hadi Santoso). Penyebutan nama-nama itu merujuk pada keterangan mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan peran masing-masing dalam perkara, sehingga rincian keterlibatan mereka tidak dapat disimpulkan hanya dari penyebutan nama dan pangkat tersebut.
Yusril menekankan perlunya penyidik mengungkap alasan dan sasaran yang diduga mendasari tindakan penyadapan. Penjelasan itu penting agar duduk perkara dapat dipahami secara lebih utuh, termasuk konteks yang melatarbelakangi dugaan tersebut. Namun, tujuan itu masih menjadi hal yang perlu ditelusuri dalam penyidikan. Karena itu, pengembangan perkara diharapkan berlangsung berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, tanpa mendahului kesimpulan mengenai fakta maupun pihak-pihak yang terkait.
Dengan adanya tiga tersangka, perhatian berikutnya tertuju pada langkah lanjutan Polri dalam mengembangkan penyidikan. Keterangan Yusril menunjukkan bahwa masih ada aspek substantif yang menurutnya perlu dijawab, terutama mengenai tujuan dugaan penyadapan. Sejauh informasi yang disampaikan, belum terdapat uraian lebih lanjut tentang hasil pengembangan ataupun kesimpulan penyidik terkait motifnya. Perkembangan resmi dari aparat penegak hukum akan menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana perkara ini diproses dan penjelasan apa yang akhirnya dapat disampaikan kepada publik.
Yusril menyatakan penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas untuk siapa dugaan penyadapan dan subversi tersebut dilakukan, serta kepentingan apa yang melatarbelakanginya. Menurutnya, pertanyaan mengenai tujuan dan pihak yang diuntungkan dari tindakan itu perlu dijawab melalui proses hukum, berdasarkan keterangan dan bukti yang dikumpulkan penyidik. Dengan demikian, perkara tidak hanya berfokus pada dugaan tindakan yang telah terungkap, tetapi juga menelusuri konteks dan maksud di baliknya.
Ia juga belum dapat memastikan apakah terdapat aktor politik lain di luar orang-orang yang telah ditahan. Kemungkinan tersebut, kata Yusril, masih perlu diuji dalam penyidikan dan tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan yang mendukung. Identitas, peran, maupun ada atau tidaknya pihak tambahan harus ditentukan berdasarkan bukti, bukan dugaan semata. Karena itu, ruang lingkup penyelidikan dapat berkembang apabila ditemukan petunjuk yang relevan, tetapi perkembangan tersebut tetap menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum.
Selain kemungkinan adanya pihak lain di dalam negeri, Yusril juga belum memastikan apakah terdapat keterlibatan pihak asing. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai kemungkinan tersebut masih terbuka dan belum terjawab, bukan penegasan bahwa pihak asing memang terlibat. Penyidik perlu menelusuri setiap petunjuk secara cermat, termasuk asal informasi, pola komunikasi, dan hubungan antarpihak apabila aspek-aspek tersebut berkaitan dengan perkara. Sampai bukti yang memadai disampaikan, keterlibatan siapa pun di luar orang-orang yang telah ditahan tetap harus dipandang sebagai kemungkinan yang sedang diperiksa. Yusril menempatkan pengungkapan tujuan, kepentingan, serta pihak yang mungkin berada di balik dugaan penyadapan dan subversi sebagai bagian dari pekerjaan penyidikan.
33 kunjungan
