Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Angka tersebut merupakan sasaran yang hendak dicapai pada tahun mendatang, bukan laporan mengenai dana yang sudah disalurkan atau capaian yang telah terealisasi. Penyampaian target dalam forum nasional itu menempatkan akses pembiayaan sebagai salah satu agenda untuk memperluas kegiatan ekonomi, terutama melalui dukungan yang menjangkau pelaku usaha dan wilayah di luar pusat-pusat pertumbuhan utama.
Rencana pembiayaan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah. Ketersediaan kredit dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal kerja, mengembangkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan, atau memperluas pemasaran. Jika akses pembiayaan semakin terbuka, usaha mikro, kecil, dan menengah berpeluang meningkatkan kegiatan ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan dan kesempatan kerja setempat. Namun, besarnya target penyaluran saja belum cukup untuk memastikan dampak tersebut. Pelaksanaan perlu memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah, kelayakan usaha, kemampuan penerima dalam mengelola pinjaman, serta keberlanjutan kegiatan yang dibiayai.
Target Rp400 triliun pada 2027 juga menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya. Upaya memperluas pembiayaan perlu disertai informasi yang mudah dijangkau, proses pengajuan yang jelas, dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi pelaku usaha. Pemantauan berkala dapat membantu menilai apakah kredit benar-benar menjangkau sasaran serta mendukung aktivitas produktif, bukan sekadar mencatat nilai penyaluran. Karena itu, angka yang disampaikan Presiden perlu dipahami sebagai rencana dan tolok ukur ke depan. Dampak akhirnya terhadap ekonomi daerah akan bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran, dan kemampuan pembiayaan mendorong usaha berkembang secara berkelanjutan.
Sasaran kredit rakyat mencakup kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Petani dan nelayan menjadi penerima penting karena kegiatan mereka membutuhkan modal untuk membeli benih, pupuk, alat kerja, bahan bakar, serta perlengkapan produksi lainnya. Akses kredit yang sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha, memperbaiki produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang berbiaya tinggi. Dukungan pembiayaan juga diharapkan memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan hasil panen atau tangkapan, mengelola risiko, dan meningkatkan nilai tambah produk sebelum dipasarkan.
Jangkauan program tidak terbatas pada sektor pertanian dan perikanan. Warga di pedesaan, daerah terpencil, serta wilayah tertinggal turut menjadi sasaran, terutama ketika jarak, infrastruktur, dan keterbatasan layanan keuangan membuat mereka sulit memperoleh pinjaman. Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan juga termasuk kelompok yang perlu mendapat kesempatan pembiayaan. Bagi mereka, modal dapat mendukung usaha mikro, kegiatan perdagangan, atau pekerjaan produktif lain yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Karena kondisi dan kebutuhan tiap kelompok berbeda, pelaksanaan kredit perlu memperhatikan kemampuan membayar, karakter usaha, serta kemudahan proses pengajuan. Dengan pendekatan tersebut, perluasan akses tidak hanya berfokus pada jumlah pinjaman, tetapi juga pada kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan penerima.
Prabowo menyebut penyaluran yang telah berjalan mencapai sekitar Rp53 triliun, dengan penerima manfaat kurang lebih dua juta warga. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan telah menjangkau masyarakat dalam skala besar, meskipun masih jauh dari target kredit rakyat sebesar Rp400 triliun. Capaian itu menjadi pijakan untuk menilai kebutuhan dan memperluas layanan berikutnya, bukan alasan untuk mengabaikan kelompok yang belum terjangkau. Prabowo ingin jangkauan pembiayaan diperluas agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Perluasan yang efektif bergantung pada kemampuan lembaga penyalur menjangkau wilayah dengan akses terbatas, menyampaikan informasi yang jelas, dan menawarkan mekanisme yang mudah dipahami. Pemantauan juga diperlukan agar manfaat kredit dapat dirasakan secara nyata oleh petani, nelayan, keluarga berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha lokal. Dengan demikian, tambahan penerima bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Dalam pandangan Prabowo, kekuatan ekonomi nasional tidak semestinya hanya terlihat pada angka pertumbuhan atau aktivitas di pusat-pusat bisnis. Perekonomian perlu digerakkan dari lapisan atas sekaligus dari bawah, dengan membuka ruang agar masyarakat di berbagai daerah dapat berperan dan merasakan hasilnya. Cara pandang ini menempatkan kegiatan ekonomi sehari-hari sebagai bagian penting dari pembangunan, bukan sekadar pelengkap bagi sektor besar. Ketika kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh pembiayaan menjangkau lebih banyak orang, manfaat pertumbuhan berpeluang tersebar lebih luas dan tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.
Kelompok yang disebut perlu merasakan kekuatan ekonomi nasional mencakup petani di desa, nelayan di kawasan pesisir, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka menjalankan kegiatan produktif yang menopang kebutuhan masyarakat dan perputaran ekonomi setempat. Dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat membantu menjaga kelangsungan usaha, memperkuat pendapatan, dan menciptakan peluang berkembang. Di wilayah pedesaan maupun pesisir, akses terhadap pembiayaan dan pasar juga berpengaruh terhadap kemampuan pelaku ekonomi untuk meningkatkan produksi serta menghadapi perubahan permintaan. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan keadaan nyata di lapangan, termasuk tantangan yang berbeda satu daerah dan daerah lainnya.
Perhatian tersebut juga mencakup ibu-ibu yang membantu perekonomian keluarga, baik melalui usaha rumahan, perdagangan, maupun pekerjaan produktif lainnya. Kontribusi mereka sering menjadi bagian penting dalam menjaga penghasilan rumah tangga, meskipun tidak selalu tercermin dalam ukuran ekonomi yang umum digunakan. Pesan yang ingin ditekankan ialah bahwa keberhasilan ekonomi seharusnya dapat dikenali dalam kehidupan masyarakat: melalui kesempatan usaha yang lebih terbuka, pendapatan yang lebih kuat, dan kegiatan ekonomi lokal yang berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan tidak berhenti sebagai capaian makro, tetapi terasa langsung oleh keluarga, pekerja, dan pelaku usaha di berbagai daerah. Pemerataan manfaat menjadi ukuran penting untuk menilai apakah kekuatan ekonomi nasional benar-benar menjangkau masyarakat luas.
Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat perlu dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dijadikan slogan atau target di atas kertas. Ukuran yang penting lain kenaikan penghasilan riil dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan secara layak. Penghasilan riil menunjukkan daya beli setelah memperhitungkan perubahan harga, sehingga peningkatan pendapatan nominal saja belum cukup apabila biaya pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok ikut meningkat. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan rumah tangga, terutama kelompok yang rentan terhadap tekanan harga dan kesempatan kerja yang terbatas.
Daya beli keluarga juga berkaitan erat dengan kekuatan ekonomi daerah. Ketika pendapatan masyarakat bertambah dan harga kebutuhan lebih terjangkau, rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk berbelanja, menabung, serta membiayai pendidikan dan kesehatan. Perputaran belanja tersebut dapat mendukung usaha setempat, menciptakan permintaan bagi produsen lokal, dan membuka peluang kerja. Namun, manfaat itu tidak muncul otomatis. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian biaya hidup menjangkau wilayah secara merata. Dengan demikian, keberhasilan program ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan keluarga menjalani kehidupan yang lebih aman dan produktif.
Prabowo turut mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar kekayaan alam Indonesia dijaga dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya perlu memperhatikan keberlanjutan, kepentingan masyarakat sekitar, serta pembagian manfaat yang adil, sehingga kekayaan nasional tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi sebagian pihak.
Baca juga: Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni | Restorasi Ekonomi Kreatif Pasca Banjir Bandang
