Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan dalam program tersebut perlu ditangani dengan serius, terutama jika ditemukan pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Prabowo meminta pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan, sebagai bentuk penegakan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, ia menyoroti bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan. Pengakuan mengenai kekurangan itu menjadi perhatian bagi kementerian dan lembaga terkait, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Prabowo meminta agar penanganan terhadap pelanggaran dilakukan berdasarkan bukti. Pihak yang terbukti melanggar, menurut arahan yang disampaikannya, tidak semestinya dibiarkan tetap menjalankan perannya. Langkah pemberhentian diminta sebagai respons terhadap pelanggaran yang terverifikasi, bukan sebagai tindakan tanpa pemeriksaan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki adanya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program, termasuk ketika muncul masalah di lapangan.
MBG dipandang sebagai program strategis yang berkaitan dengan pemenuhan gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena menyasar kebutuhan dasar, mutu pelaksanaan dan pengawasan menjadi bagian penting dari keberhasilan program. Kekurangan yang diakui presiden menempatkan evaluasi sebagai kebutuhan agar penyelenggaraan dapat diperbaiki, sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan. Perhatian terhadap tata kelola, kepatuhan, dan tanggung jawab pelaksana juga relevan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Arahan tersebut menegaskan dua hal: pemerintah mengakui masih ada persoalan dalam pelaksanaan MBG, dan pelanggaran yang terbukti harus ditindak. Bagi program berskala nasional yang menyangkut pemenuhan gizi, perbaikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan yang tertib dan pengawasan yang memadai. Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk menindaklanjuti evaluasi tersebut agar kekurangan dapat ditangani dan manfaat program dapat dirasakan oleh anak-anak yang menjadi sasaran.
Dalam pemaparan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo menyebut sejumlah angka terkait penanganan pelanggaran. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan program tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah mencakup penetapan status tersangka bagi sejumlah pihak, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh bentuk pelanggaran, lokasi kejadian, ataupun tahapan penanganan setiap perkara. Rincian mengenai identitas, dugaan peran, dan perkembangan kasus tidak dijabarkan dalam keterangan angka tersebut. Karena itu, angka penetapan tersangka perlu dibaca sesuai lingkup informasi yang disampaikan, tanpa menganggapnya mewakili keseluruhan pihak yang sedang diperiksa atau dikenai tindakan administratif.
Selain itu, disebutkan bahwa 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Keterangan tersebut merujuk pada pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum, dan tidak menyatakan bahwa semua orang yang diperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan merupakan bagian dari proses untuk mendalami informasi dan dugaan yang relevan, sedangkan penetapan tersangka adalah status hukum tersendiri. Dengan demikian, jumlah 203 orang tidak dapat langsung dijumlahkan atau disamakan dengan 13 orang yang telah berstatus tersangka. Pemaparan itu juga menyebut 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian tersebut merupakan tindakan kepegawaian atau administratif yang disebutkan secara terpisah; tidak ada keterangan bahwa seluruh orang yang diberhentikan termasuk dalam kelompok yang diperiksa Kejaksaan Agung atau ditetapkan sebagai tersangka.
Di luar angka-angka tersebut, sebanyak 2.600 orang sedang menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN). Informasi ini menunjukkan adanya pemeriksaan internal yang masih berlangsung, namun tidak merinci hasilnya maupun hubungan para pihak tersebut dengan angka penindakan lain. Oleh sebab itu, angka 2.600 perlu dipahami sebagai jumlah orang yang sedang diperiksa oleh Inspektorat BGN, bukan sebagai jumlah pelanggar yang telah terbukti. Secara keseluruhan, data yang dipaparkan mencakup beberapa jenis proses dan tindakan: penetapan tersangka, pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, pemberhentian dengan tidak hormat, serta pemeriksaan oleh Inspektorat BGN. Tanpa keterangan lebih lanjut tentang tumpang tindih kelompok atau tahapan, setiap angka sebaiknya disajikan secara terpisah dan tidak ditafsirkan sebagai satu daftar orang yang sama.
Prabowo meminta pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti melanggar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa persoalan di lapangan tidak boleh dibiarkan atau ditutupi, melainkan harus ditangani melalui pemeriksaan dan tindakan yang sesuai. “Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui,” ujarnya, mengakui bahwa program tersebut masih menghadapi berbagai masalah. Pengakuan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan, bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Penanganan yang tegas diharapkan memastikan setiap pihak menjalankan tugasnya dengan baik dan mengutamakan kepentingan penerima manfaat.
Dalam arahannya, Prabowo menyatakan bahwa pejabat maupun pihak yang tidak menjalankan tanggung jawab semestinya dapat diberhentikan. Ia menyampaikan perintah, “Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya.” Pernyataan tersebut menekankan perlunya tindakan terhadap pelanggaran, sekaligus upaya membersihkan pelaksanaan program dari praktik atau kinerja yang menghambat tujuan MBG. Arahan itu tidak sekadar meminta pemerintah mencatat kekurangan, tetapi juga mengambil langkah nyata ketika ditemukan pihak yang bertindak tidak sesuai aturan. Dengan demikian, evaluasi perlu diikuti pertanggungjawaban yang jelas agar pembenahan dapat berjalan dan kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga.
Prabowo memandang MBG penting bagi masa depan anak-anak, sehingga kekurangan dalam pelaksanaannya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi tidak dapat dijalankan secara asal-asalan; kualitas pengelolaan dan kepatuhan terhadap ketentuan ikut menentukan manfaat yang diterima anak-anak. Karena itu, pemerintah perlu memastikan masalah di setiap tahap ditangani, pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, dan pelaksanaan diperbaiki secara berkelanjutan. Ketegasan terhadap pelanggaran, menurut arahan tersebut, merupakan bagian dari menjaga tujuan program, bukan sekadar tindakan administratif. Fokusnya ialah memastikan MBG berjalan lebih baik dan benar-benar mendukung kebutuhan generasi muda.
Di luar pembahasan mengenai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo juga menyampaikan sejumlah capaian program pemerintah lainnya dalam kesempatan tersebut. Paparan itu mencakup penguatan ekonomi desa, perbaikan hunian, penanganan jembatan, serta pembangunan fasilitas kesehatan daerah. Rangkaian angka tersebut menjadi gambaran agenda pembangunan yang berjalan berdampingan dengan evaluasi terhadap MBG. Capaian-capaian ini perlu dibaca sebagai informasi tersendiri, bukan bagian dari penjelasan mengenai dugaan pelanggaran atau langkah penindakan dalam program makan tersebut. Pemisahan konteks membantu memperjelas bahwa sidang turut menyoroti beragam pekerjaan pemerintah, dengan sasaran dan pelaksanaan yang berbeda. Angka yang disampaikan menggambarkan skala program menurut keterangan Prabowo pada kesempatan itu.
Salah satu capaian yang disebut ialah beroperasinya 10.000 Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa. Prabowo juga menyampaikan bahwa 440.000 rumah telah mengikuti program bedah rumah. Angka itu merujuk pada cakupan rumah yang masuk dalam program perbaikan hunian, sebagaimana dipaparkan dalam sidang. Untuk infrastruktur penghubung, hampir 5.000 jembatan disebut telah ditangani selama satu tahun kerja. Menurut keterangan yang disampaikan, jembatan-jembatan tersebut diklaim menghubungkan lebih dari 12.000 desa. Penyebutan jumlah jembatan dan desa itu menempatkan konektivitas sebagai salah satu capaian yang turut dibawa ke dalam paparan, terpisah dari urusan MBG.
Di bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan pembangunan atau pengembangan 66 rumah sakit daerah.
