Jakarta | Pemerintah merancang peralihan menuju sepeda motor listrik secara bertahap pada periode 2027–2030, dengan mendahulukan kelompok pengguna yang aktivitas hariannya banyak bergantung pada kendaraan roda dua. Pendekatan ini ditujukan agar penerapan dapat dimulai pada segmen yang penggunaan kendaraannya intensif dan relatif mudah dijangkau melalui program terarah. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan rencana tersebut dalam Periklindo Electric Vehicle Conference di Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Oktober. Pernyataan itu menempatkan sepeda motor sebagai salah satu fokus awal dalam upaya memperluas pemakaian kendaraan listrik di Indonesia.
Kelompok sasaran awal mencakup kurir dan pengemudi ojek daring, yang menempuh perjalanan rutin untuk melayani pengantaran maupun mobilitas penumpang. Armada perusahaan juga menjadi bagian dari prioritas karena kendaraan operasional dapat dikelola secara terpusat dan digunakan secara berulang. Selain itu, kendaraan dinas pemerintah dipertimbangkan sebagai sasaran penerapan, sejalan dengan pemanfaatan kendaraan listrik dalam kegiatan kelembagaan. Masyarakat di kota-kota besar turut masuk dalam rencana awal, terutama karena kawasan perkotaan memiliki kebutuhan perjalanan harian yang tinggi. Namun, penentuan kelompok tersebut tidak berarti semua pengguna akan beralih pada waktu yang sama; pelaksanaannya disusun berurutan dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing segmen.
Skema bertahap memberi ruang bagi pemerintah untuk memulai dari pengguna tertentu, kemudian memperluas cakupan setelah pelaksanaan awal berjalan. Dengan demikian, prioritas pada kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, dan warga perkotaan berfungsi sebagai tahap pembuka, bukan batas akhir program. Perluasan nasional dapat dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta kesiapan ekosistem kendaraan listrik. Rencana periode 2027–2030 ini menunjukkan bahwa peralihan tidak hanya berfokus pada pengadaan kendaraan, tetapi juga pada urutan penerapan dan pemilihan kelompok yang dapat menjadi pengguna awal. Pendekatan tersebut diharapkan membantu transisi berlangsung secara terencana sebelum menjangkau masyarakat dan wilayah yang lebih luas.
Peralihan menuju motor listrik dapat dimulai dari kelompok pengguna yang memiliki pola pemakaian kendaraan relatif rutin dan terkait langsung dengan kegiatan operasional. Pemilihan sasaran awal ini merupakan langkah strategis: motor yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan atau layanan cenderung dipakai berulang dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, kelompok tersebut menyediakan titik awal yang jelas untuk memperkenalkan dan mengembangkan penggunaan kendaraan listrik roda dua.
Kurir, pengemudi ojek daring, serta armada perusahaan termasuk kelompok yang relevan untuk diprioritaskan. Kendaraan menjadi bagian dari kegiatan kerja mereka, sehingga penggunaannya bukan sekadar pilihan untuk perjalanan sesekali. Pola operasional yang teratur membuat kelompok ini dapat menjadi sasaran program elektrifikasi yang terarah. Pendekatan tersebut memungkinkan upaya peralihan berangkat dari konteks penggunaan nyata, bukan hanya dari dorongan untuk menawarkan produk kepada seluruh masyarakat secara serentak.
Penetapan pengguna awal juga membantu membingkai perluasan motor listrik sebagai proses bertahap. Kelompok operasional dapat menjadi bagian pertama dari peta peralihan, sementara jangkauan penggunaan selanjutnya dikembangkan secara lebih luas. Dalam kerangka ini, prioritas bukan berarti membatasi akses bagi pengguna lain, melainkan menentukan titik mula yang sesuai dengan pola pemakaian kendaraan. Kurir, ojol, dan armada perusahaan dipilih karena kendaraan mereka berpotensi digunakan secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan layanan.
Dengan demikian, strategi awal berfokus pada karakter penggunaan, bukan pada klaim manfaat yang tidak menjadi dasar pemilihan. Mengidentifikasi kelompok dengan kebutuhan operasional yang jelas dapat memberi arah bagi tahapan pengenalan motor listrik. Setelah prioritas awal ditetapkan, perluasan penggunaan dapat tetap diarahkan menuju cakupan nasional. Langkah tersebut menempatkan elektrifikasi sebagai upaya yang berkembang dari segmen pengguna tertentu menuju lebih banyak konteks pemakaian, dengan kelompok operasional sebagai salah satu pintu masuk utamanya.
Pada 2031–2035, arah kebijakan yang direncanakan adalah memperluas penggunaan motor listrik ke seluruh provinsi di Indonesia. Tahap ini melanjutkan pendekatan bertahap yang mendahuluinya, bukan perubahan serentak di semua wilayah. Pada 2027–2030, perhatian terlebih dahulu diarahkan ke kota-kota besar dan kelompok pengguna sasaran. Wilayah dengan kebutuhan perjalanan tinggi, infrastruktur pendukung yang lebih siap, serta potensi pemanfaatan kendaraan listrik yang besar dapat menjadi fokus awal penerapan program. Setelah pengalaman dan dukungan dasar semakin berkembang, jangkauan kebijakan direncanakan diperluas ke daerah yang lebih beragam.
Perluasan nasional tidak berarti setiap provinsi harus menerapkan langkah yang sama pada waktu dan skala identik. Kondisi geografis, pola mobilitas, ketersediaan listrik, kemampuan jaringan pengisian daya, dan daya beli masyarakat berbeda-beda. Karena itu, pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat sambil membangun prasyarat secara bertahap. Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pilihan kendaraan, layanan perawatan, akses pembiayaan, serta informasi bagi calon pengguna. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi lokal dapat membantu memastikan bahwa perluasan tidak hanya tercatat sebagai target, tetapi juga relevan dan dapat dijalankan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Target 2031–2035 juga perlu dipahami dalam kerangka jangka panjang peralihan dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Perubahan tersebut berlangsung melalui pembaruan pilihan kendaraan dan kebiasaan mobilitas dari waktu ke waktu, bukan dengan mengganti seluruh kendaraan yang ada secara langsung. Motor listrik dapat semakin banyak digunakan ketika manfaat, biaya, infrastruktur, dan dukungan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Urutan kebijakan—memulai dari kota besar dan kelompok sasaran, lalu memperluas cakupan ke seluruh provinsi—memberi ruang untuk belajar dari pelaksanaan awal dan memperbaiki desain program. Dengan demikian, sasaran nasional menjadi arah perluasan bertahap, sementara laju adopsi tetap dipengaruhi kesiapan daerah dan keputusan masing-masing pengguna.
Skala peralihan menuju kendaraan listrik di Indonesia perlu dipahami dengan melihat besarnya populasi kendaraan yang sudah ada. Faisol Riza menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 172,94 juta unit hingga akhir 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa transisi bukan sekadar persoalan memperkenalkan teknologi baru, melainkan upaya menyiapkan ekosistem yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam skala luas. Karena itu, kesiapan industri dan infrastruktur perlu menjadi bagian penting dari perencanaan sejak awal.
Salah satu perhatian utama ialah ketersediaan produk yang sesuai dengan beragam kebutuhan pengguna, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun keperluan usaha. Pilihan kendaraan perlu didukung oleh layanan dan sarana yang memadai agar masyarakat dapat mempertimbangkan peralihan secara realistis. Fasilitas pengisian daya juga perlu tersedia dan mudah diakses, sementara pasokan listrik harus mampu mendukung pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan: produk yang sesuai akan lebih bermanfaat apabila pengguna dapat mengisi daya dengan praktis dan memperoleh dukungan energi yang andal. Persiapan yang seimbang dapat membantu mengurangi hambatan adopsi dan membangun kepercayaan terhadap teknologi ini.
Faisol berpandangan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik semestinya memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan yang digunakan. Manfaat tersebut dapat diperkuat melalui investasi, pengembangan industri komponen, dan peningkatan kemampuan produksi domestik. Dalam kerangka itu, penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produk, daya saing industri, penguasaan teknologi, serta pengembangan kapasitas. Penekanan pada TKDN saja tidak cukup apabila tidak disertai produk yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mampu bersaing. Dengan kesiapan industri yang bertahap dan dukungan infrastruktur yang memadai, peralihan kendaraan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan manufaktur di dalam negeri.
Baca juga: Kepastian Insentif Motor Listrik Masih Tertunda: Apa Selanjutnya? | Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Wakil Panglima TNI Pimpin Ziarah Nasional HUT Ke-81 TNI, Teladani Semangat Juang Para Pahlawan
