Peta Karhutla Indonesia 2021–2026: Tujuh Provinsi Jadi Prioritas Penanganan

Karhutla di Kalteng dan Sumsel Capai 343,55 Hektare, Asap Ganggu Jarak Pandang

Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekosistem dan hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga kabut asap, gangguan kesehatan, serta terganggunya aktivitas masyarakat. Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan, Kementerian Kehutanan memetakan tujuh provinsi sebagai wilayah prioritas karhutla.

Ketujuh provinsi tersebut ialah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Wilayah-wilayah itu dipantau secara khusus karena memiliki riwayat kejadian kebakaran yang berulang, kondisi lahan yang rentan terbakar, serta tantangan pengendalian yang berbeda-beda. Pemetaan prioritas diharapkan membantu pemerintah menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah, mulai dari pemantauan titik rawan hingga pengerahan sumber daya ketika kebakaran terdeteksi.

Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan per Juli 2026, pemetaan tersebut mencakup luas area terbakar di tujuh provinsi selama periode 2021 hingga 2026. Data itu memperlihatkan bahwa perkembangan kebakaran tidak seragam dari tahun ke tahun maupun antardaerah. Lonjakan luas lahan terbakar terlihat pada 2023 di sejumlah wilayah, sedangkan besaran kebakaran pada tahun-tahun lainnya berbeda menurut karakteristik dan kondisi masing-masing provinsi.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Informasi mengenai perubahan luas area terbakar menjadi dasar untuk mengenali pola kejadian, menentukan daerah yang memerlukan perhatian lebih besar, serta mengevaluasi efektivitas pencegahan. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengarahkan intervensi berdasarkan data dan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah serta pihak terkait di tujuh provinsi prioritas.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin malam, 12 Oktober 2026, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih memerlukan penanganan intensif. Data lapangan pada 11 Oktober mencatat sebanyak 64,8 hektare lahan terbakar yang tersebar di 49 lokasi kebakaran. Luasan tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya berlangsung pada satu kawasan, tetapi berkembang di sejumlah wilayah yang membutuhkan koordinasi penanganan secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan operasi, petugas telah menangani kebakaran seluas 54 hektare di 38 lokasi. Sementara itu, kebakaran pada area seluas 10,8 hektare di 11 lokasi masih menjadi sasaran operasi. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat karena jarak pandang yang rendah menghambat pelaksanaan operasi udara. Kondisi ini membuat pengerahan personel dan peralatan di lokasi menjadi tumpuan utama untuk membatasi perluasan titik api serta mendinginkan area yang telah terbakar.

Pemantauan BNPB juga mencatat 3.908 titik panas di Kalimantan Tengah, dengan 74 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi. Dampak karhutla telah meluas ke 11 kabupaten/kota. Situasi tersebut turut memengaruhi aktivitas penerbangan dan kesehatan masyarakat. Jarak pandang di bandara dilaporkan turun menjadi 0,2 kilometer, sedangkan kualitas udara berada dalam kategori berbahaya. Keadaan ini menandakan bahwa asap karhutla telah menimbulkan gangguan signifikan, terutama bagi kelompok rentan dan kegiatan luar ruang.

Untuk mendukung penanganan, operasi modifikasi cuaca telah menghasilkan hujan lokal di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya. Hujan tersebut diharapkan membantu membasahi lahan, menekan penyebaran asap, serta memudahkan upaya pemadaman di lapangan. Informasi mengenai perkembangan penanganan ini tercantum dalam dashboard informasi penanganan karhutla BNPB.

Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan perhatian terbesar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BNPB, luas lahan terbakar di provinsi ini mencapai 278,75 hektare. Dari total tersebut, sebanyak 271,85 hektare telah dipadamkan, sedangkan 6,90 hektare masih dalam proses penanganan. Data itu menunjukkan bahwa sebagian besar area terdampak sudah berhasil dikendalikan, meskipun upaya pemadaman tetap diperlukan pada lokasi yang belum sepenuhnya aman.

Aktivitas titik panas masih menjadi indikator penting dalam pemantauan kondisi lapangan. Dari total 1.991 titik panas yang teridentifikasi, terdapat 121 titik panas ber tingkat tinggi. Kebakaran tersebut berdampak terhadap delapan kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sebaran dampak yang luas membuat pemantauan, penguatan operasi darat, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menekan potensi perluasan area terbakar.

Kondisi udara di wilayah terdampak dilaporkan berada pada kategori berbahaya. Asap juga memengaruhi jarak pandang, yang berkisar 0,3 hingga 7 kilometer. Situasi ini membatasi pelaksanaan operasi udara, termasuk water bombing, karena jarak pandang yang rendah dapat meningkatkan risiko penerbangan dan mengurangi ketepatan penjatuhan air. Oleh sebab itu, penanganan dilanjutkan melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak kabut asap dan mendukung proses pengendalian kebakaran.

Pada 12 Oktober 2026, operasi modifikasi cuaca berlangsung satu sorti dengan membawa 800 kilogram natrium klorida. Sebelumnya, akumulasi operasi pada 9–11 Oktober mencapai empat sorti dengan total 3.600 kilogram natrium klorida. Langkah tersebut menjadi bagian dari respons berkelanjutan terhadap kondisi atmosfer dan kebakaran yang masih berlangsung. Dengan area tersisa 6,90 hektare, penanganan di Sumatera Selatan tetap diarahkan pada percepatan pemadaman, pemantauan titik panas, serta perlindungan masyarakat di delapan kabupaten/kota yang terdampak.

BNPB menyebutkan bahwa penanganan karhutla akan dilanjutkan melalui patroli udara dan pemadaman pada titik yang masih memerlukan penanganan. Pelaksanaan patroli udara perlu memperhatikan keselamatan penerbangan, termasuk koordinasi antarpihak, pengaturan rute, serta kondisi operasional di lapangan. Pemantauan dari udara digunakan untuk membantu memastikan lokasi yang masih terbakar dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara terarah.

Lokasi yang belum padam perlu ditangani melalui penyekatan agar api tidak meluas, pemadaman pada bagian yang masih terbakar, dan pendinginan untuk mengurangi potensi munculnya kembali api. Langkah tersebut harus didukung pengerahan personel, peralatan, serta sumber air sesuai kebutuhan setiap wilayah. Penempatan sumber daya secara terarah memungkinkan petugas memusatkan penanganan pada area yang masih memerlukan tindakan, sekaligus menjaga kesinambungan operasi di lapangan.

Di Sumatera Selatan, kesiapsiagaan armada water bombing perlu ditingkatkan pada wilayah rawan, terutama Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Kesiapan armada mencakup dukungan operasional dan pengaturan pengerahan agar pemadaman dari udara dapat dilakukan ketika kondisi lapangan memerlukannya. Koordinasi dengan unsur pemantauan dan petugas darat tetap diperlukan untuk menentukan lokasi prioritas secara tepat.

Kesiapsiagaan satuan tugas darat di sekitar permukiman juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi perluasan kebakaran. Personel harus disiapkan bersama peralatan pemadaman dan akses sumber air yang memadai, sehingga respons dapat dilakukan pada lokasi yang membutuhkan penyekatan, pemadaman, maupun pendinginan. Langkah lanjutan ini mempertahankan fokus penanganan pada perkembangan titik karhutla dan kebutuhan operasi di wilayah prioritas.

Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat