Surabaya | Polda Jawa Timur menegaskan bahwa perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berkebutuhan khusus yang meninggal dunia di Surabaya ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan berdasarkan fakta dan bukti, serta tidak menyimpang dari prosedur. Kepolisian menyatakan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat kasus tersebut menyangkut anak dan menimbulkan dampak besar bagi keluarga korban.
Dalam prosesnya, kepolisian berkomitmen bekerja secara transparan, profesional, objektif, dan akuntabel. Komitmen tersebut mencakup pemeriksaan keterangan, pengumpulan bukti, dan penilaian terhadap informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Penanganan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan memberi kejelasan mengenai perkembangan perkara, tanpa mendahului hasil penyelidikan maupun proses hukum. Setiap pihak yang terkait akan diperlakukan sesuai aturan, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan kepentingan anak apabila diperlukan.
Dirres PPA dan PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menyampaikan duka atas kehilangan yang dialami keluarga korban. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak berarti mengabaikan hak korban ataupun rasa keadilan keluarga. Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, perlindungan terhadap anak tetap menjadi kewajiban, sementara hak korban untuk memperoleh keadilan juga perlu dihormati dan dipenuhi sesuai hukum.
Pendekatan tersebut penting agar proses hukum tidak hanya berfokus pada status pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang dialami korban dan keluarganya. Kepolisian perlu memastikan bahwa penanganan berlangsung seimbang, berlandaskan bukti, serta memberi ruang bagi hak-hak korban dalam proses yang berlaku. Keluarga korban juga berhak mendapatkan informasi sesuai ketentuan dan perkembangan perkara yang dapat disampaikan. Dengan demikian, prinsip perlindungan anak dapat berjalan beriringan dengan upaya mengungkap peristiwa secara objektif dan memastikan keadilan bagi korban melalui mekanisme hukum yang semestinya.
Menurut Ganis, terduga pelaku dalam kasus ini masih berusia di bawah 12 tahun. Usia tersebut menjadi faktor penting karena menentukan mekanisme penanganan yang dapat ditempuh aparat. Penyidik tidak dapat begitu saja menerapkan prosedur yang sama seperti terhadap orang dewasa atau anak yang telah memenuhi batas usia pertanggungjawaban pidana. Penanganan harus merujuk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 21 undang-undang tersebut mengatur tindakan bagi anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam menjalankan ketentuan itu, penyidik perlu melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional sesuai aturan. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi terkait kondisi anak menjadi bagian dari pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya. Undang-undang menyediakan kemungkinan pengembalian anak kepada orang tua atau wali, maupun penempatan pada program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di lembaga atau instansi yang ditentukan. Pilihan tindakan dan pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku.
Karena itu, mekanisme bagi anak di bawah usia 12 tahun berbeda dari proses peradilan pidana untuk orang dewasa dan dari proses bagi anak yang telah mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan perlindungan dan pembinaan terhadap anak, serta kebutuhan menilai keadaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penyebutan tindakan khusus tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil akhir perkara; penanganan tetap perlu didasarkan pada pemeriksaan dan ketentuan yang relevan.
Penerapan prosedur khusus bagi anak juga bukan berarti hak korban dikesampingkan. Korban tetap berhak memperoleh informasi, perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap pemulihan sesuai peraturan yang berlaku. Kebutuhan korban perlu diperhatikan sepanjang proses, termasuk melalui langkah yang aman dan sesuai usia serta kondisi para pihak. Dengan demikian, aparat dan pihak terkait perlu menjaga keseimbangan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan pemenuhan hak korban. Perbedaan jalur penanganan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengalaman korban, menghambat pelaporan, atau mengurangi perhatian terhadap dampak yang dialami. Penjelasan prosedur secara terbuka dan pendampingan yang memadai dapat membantu keluarga memahami langkah hukum tanpa menyamakan tindakan terhadap anak dengan putusan pidana bagi orang dewasa.
Setelah menerima laporan, Satres PPA Polrestabes Surabaya melakukan langkah penanganan sesuai kewenangannya. Tahap awal ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menindaklanjuti informasi dan mengumpulkan keterangan yang relevan. Dalam perkara yang melibatkan anak, pemeriksaan perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan usia, kondisi, serta kepentingan anak. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa proses berjalan tertib dan tidak menimbulkan tekanan yang tidak perlu bagi pihak yang diperiksa maupun korban.
Untuk mendukung penanganan, Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur memberikan asistensi kepada jajaran di tingkat Polrestabes. Pendampingan ini ditujukan agar pemeriksaan berlangsung profesional, objektif, dan akuntabel. Koordinasi antarunit dapat membantu menjaga konsistensi prosedur, memastikan keterangan dicatat dengan semestinya, serta mengarahkan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Asistensi bukan pengganti tugas penyidik, melainkan dukungan agar setiap tahapan dapat dilakukan dengan memperhatikan perlindungan anak dan prinsip kehati-hatian.
Apabila anak yang berhadapan dengan proses hukum berusia di bawah 12 tahun, penanganannya melibatkan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan pekerja sosial profesional. Keterlibatan mereka memberi ruang bagi penilaian yang lebih menyeluruh terhadap keadaan anak, lingkungan keluarga, serta kebutuhan dukungan sosialnya. Informasi dari para pendamping tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah lanjutan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghormati hak-hak korban.
Keputusan mengenai penanganan berikutnya tidak ditentukan hanya berdasarkan satu keterangan atau pertimbangan sepihak. Hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan serta laporan sosial dari pihak terkait akan menjadi rujukan penting. Dokumen itu memuat gambaran kondisi dan kebutuhan anak, sehingga dapat membantu pihak berwenang menilai pilihan penanganan yang sesuai. Proses tersebut perlu berlangsung terkoordinasi, berdasarkan fakta yang tersedia, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tindak lanjut dapat mempertimbangkan aspek hukum, perlindungan anak, dan pemulihan korban secara seimbang tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
Polrestabes Surabaya menangani dugaan perundungan yang melibatkan Z, seorang anak berusia 10 tahun berkebutuhan khusus asal Rungkut. Berdasarkan keterangan yang tersedia, Z meninggal dunia pada Sabtu, 12 September 2026. Informasi tersebut menjadi latar bagi penanganan perkara, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab kematian maupun kaitannya dengan dugaan perundungan. Karena itu, uraian mengenai perkara perlu dibatasi pada fakta dan perkembangan yang telah disampaikan oleh pihak berwenang.
Dalam proses penanganan, satu anak telah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan sedang menjalani pembinaan. Status tersebut menunjukkan bahwa perkara melibatkan anak, sehingga penyebutan dan penanganannya perlu memperhatikan perlindungan identitas serta hak-hak anak. Keterangan yang tersedia tidak memuat rincian tentang tindakan yang diduga dilakukan, tempat maupun waktu kejadian, atau bentuk pembinaan yang dijalani. Rincian semacam itu tidak dapat diasumsikan tanpa keterangan resmi yang mendukung.
Sementara itu, peran anak-anak lainnya masih didalami oleh kepolisian. Dengan demikian, penanganan perkara belum dapat dipahami sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan setiap anak. Pendalaman diperlukan untuk memperoleh gambaran berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi, sekaligus membedakan fakta yang telah disampaikan dari hal-hal yang masih dalam pemeriksaan. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, pihak-pihak yang disebut dalam perkara tetap perlu diperlakukan secara hati-hati, terutama karena mereka masih berusia anak.
Perkembangan yang telah diketahui mencakup penanganan oleh Polrestabes Surabaya penetapan satu anak sebagai ABH yang menjalani pembinaan serta.
Baca juga: Pelecehan Sexual Dihasilkan Dari Proses Interview Kerja di Surabaya | Lonjakan Kasus Influenza di Surabaya Menyebabkan Penuh Ruang IGD | Pengunduran Diri HRD Perusahaan Logistik di Surabaya Terkait Isu Pelecehan Seksual
