Jakarta | Pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel gabungan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, termasuk tujuh provinsi yang menjadi perhatian. Pengerahan ini menunjukkan bahwa upaya menghadapi kebakaran dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, bukan hanya satu instansi. Personel tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan di lapangan melalui koordinasi yang terpusat, sehingga langkah antarpihak dapat berjalan searah. Besarnya jumlah personel juga menegaskan skala upaya yang diperlukan untuk merespons karhutla dan mendukung pelaksanaan pemadaman di wilayah terdampak.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026, Menko PMK Sugiono menyatakan bahwa operasi penanganan tersebut merupakan upaya terpusat. Pernyataan itu menekankan pentingnya penyelarasan kerja dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika pelaksanaan melibatkan banyak lembaga dan wilayah. Pemadaman dilakukan secara terkoordinasi melalui satuan tugas darat, dengan dukungan udara sebagai bagian dari upaya yang dijalankan. Kedua unsur tersebut mendukung pelaksanaan operasi secara terpadu. Informasi yang disampaikan menggambarkan kerangka koordinasi penanganan, tanpa merinci bentuk dukungan udara, susunan satuan, ataupun kegiatan teknis lain di masing-masing lokasi.
Penanganan karhutla juga membutuhkan kerja lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat. Koordinasi unsur pemerintah dan pihak terkait membantu menjaga agar upaya pemadaman tidak berjalan sendiri-sendiri, sedangkan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari respons bersama. Dengan pengerahan sekitar 71.000 personel, pemerintah memperkuat kapasitas penanganan melalui satuan tugas darat dan dukungan udara, serta menempatkan operasi dalam satu koordinasi. Fokus tersebut relevan bagi wilayah-wilayah yang menghadapi risiko kebakaran, termasuk tujuh provinsi yang disebut dalam upaya ini. Namun, rincian mengenai pembagian personel, lokasi operasi, dan hasil pemadaman tidak tersedia dalam keterangan yang menjadi dasar uraian ini. Karena itu, yang dapat ditegaskan adalah skala pengerahan, pendekatan terpusat, serta perlunya kolaborasi lembaga dan masyarakat dalam menangani karhutla.
Pemerintah sedang menjajaki kemungkinan melibatkan kalangan akademik dalam upaya memperluas partisipasi masyarakat pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gagasan ini dipandang sebagai salah satu cara untuk memperkuat dukungan pengetahuan, pemetaan, edukasi, dan keterlibatan warga di wilayah rawan. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap penjajakan. Belum ada keterangan bahwa bentuk kolaborasi, mekanisme kerja, ataupun keterlibatan institusi tertentu telah ditetapkan atau dilaksanakan. Karena itu, pembahasan ini perlu dipahami sebagai upaya mengeksplorasi pilihan, bukan pengumuman tentang program akademik yang sudah berjalan. Ruang kajiannya dapat mencakup bagaimana kepakaran kampus dan pengalaman masyarakat saling melengkapi tanpa menggantikan tanggung jawab unsur penanganan yang telah ada.
Penjajakan tersebut sejalan dengan penekanan Sugiono mengenai pentingnya sinergi dalam menangani karhutla. Menurutnya, upaya di lapangan memerlukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, serta Polri. Keterlibatan masyarakat setempat dan relawan juga menjadi bagian penting karena mereka berada dekat dengan wilayah terdampak dan dapat membantu mendukung respons. Setiap unsur memiliki peran dan kapasitas yang berbeda, sehingga komunikasi serta pembagian tugas yang jelas dibutuhkan agar penanganan berlangsung terarah. Dalam konteks itu, kalangan akademik berpotensi memberi masukan berbasis kajian, tetapi kontribusi semacam ini masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.
Jika penjajakan berkembang, pembahasan dapat menilai bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan tiap daerah, termasuk penguatan informasi risiko dan penyebaran edukasi pencegahan. Masukan akademisi juga perlu dipertimbangkan bersama pengetahuan lokal dan pengalaman petugas serta relawan, bukan berdiri sendiri. Pemerintah masih perlu merumuskan bagaimana keterlibatan tersebut akan dikoordinasikan, siapa saja yang mungkin dilibatkan, dan bagaimana dukungan itu terhubung dengan kerja unsur yang telah berada di lapangan. Sampai ada keputusan atau pengumuman resmi mengenai mekanismenya, keterlibatan kampus tetap merupakan kemungkinan yang sedang dijajaki. Fokus utama yang disampaikan Sugiono tetap pada sinergi lintas unsur dan partisipasi masyarakat dalam penanganan karhutla.
Pemerintah pusat menyalurkan bantuan tahap kedua untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi pada Kamis, 22 Oktober 2026. Total bantuan yang ditransfer mencapai Rp1,235 triliun. Penyaluran ini ditujukan kepada Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, wilayah yang tercakup dalam dukungan pemerintah untuk menghadapi karhutla. Transfer tahap kedua tersebut menjadi bagian dari langkah bantuan pemerintah pusat kepada daerah. Informasi yang tersedia menyebutkan nilai total dan daftar provinsi penerima, tetapi tidak merinci besaran dana yang diterima masing-masing daerah.
Karena itu, angka Rp1,235 triliun perlu dipahami sebagai jumlah keseluruhan bantuan tahap kedua bagi tujuh provinsi tersebut, bukan sebagai alokasi yang sama rata. Tidak ada rincian pembagian dana per provinsi dalam keterangan yang disampaikan. Penjelasan ini penting agar informasi mengenai bantuan dapat dipahami secara tepat, tanpa mengasumsikan besaran yang diterima pemerintah provinsi tertentu. Fokus penyaluran adalah dukungan lintas daerah, sementara rincian penggunaan dan alokasi setempat tidak disediakan dalam informasi mengenai transfer ini. Masyarakat dan pihak terkait dapat merujuk pada keterangan resmi pemerintah apabila kemudian diperlukan informasi lebih detail mengenai alokasi atau pelaksanaan bantuan.
Sebelum penyaluran terbaru, bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026. Tahap awal itu diberikan kepada pemerintah provinsi serta 35 pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, penyaluran pada Oktober merupakan tahap kedua setelah dukungan awal tersebut, dan cakupan penerima yang disebutkan kali ini terdiri atas tujuh pemerintah provinsi. Kedua tahap ini menunjukkan rangkaian bantuan pusat kepada pemerintah daerah dalam konteks penanganan karhutla, dengan waktu penyaluran dan cakupan penerima yang berbeda. Penyebutan tahap pertama juga memberi konteks kronologis bagi transfer terbaru, tanpa mengubah jumlah total bantuan tahap kedua maupun daftar provinsi penerimanya. Tidak tersedia keterangan mengenai apakah dan bagaimana dana tahap kedua dibagi berdasarkan kebutuhan tiap wilayah; karena itu, rincian semacam itu tidak dapat disimpulkan dari informasi yang ada.
Dukungan penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan warga yang terdampak paparan asap. Pelayanan kesehatan disediakan untuk membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga membagikan masker sebagai perlindungan dasar dari asap dan partikel yang mengganggu pernapasan. Untuk mendukung warga yang membutuhkan bantuan pernapasan, tersedia oksigen portabel serta rumah oksigen yang dioperasikan sebagai bagian dari layanan bagi masyarakat terdampak. Langkah-langkah ini penting terutama ketika kualitas udara menurun, sehingga akses terhadap bantuan kesehatan dan perlindungan dapat dijangkau oleh warga yang memerlukan.
Di lapangan, upaya pemadaman diperkuat dengan penyediaan perlengkapan bagi personel dan sarana untuk menjangkau titik api. Bantuan mencakup alat pelindung diri, pompa dan tangki air, serta selang pemadam. Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, disediakan pula alat suntik air yang membantu menyalurkan air ke bagian lahan yang sulit dijangkau. Pembangunan sumur bor turut mendukung ketersediaan sumber air bagi kegiatan pemadaman. Beragam peralatan tersebut melengkapi langkah penanganan agar petugas dapat bekerja dengan perlindungan dan dukungan sarana yang sesuai kondisi di lapangan. Penggunaan alat dan sumber air ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat respons terhadap kebakaran yang dapat meluas.
Pemerintah turut menyediakan dukungan operasional dan logistik bagi personel yang bertugas. Kebutuhan ini membantu menjaga kelangsungan kegiatan penanganan, termasuk mobilisasi dan pelaksanaan tugas di wilayah terdampak. Dengan dukungan bagi warga, perlengkapan pemadaman, serta kebutuhan petugas, bantuan diharapkan menjawab beberapa aspek darurat secara bersamaan.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Turunnya Hotspot Karhutla di Indonesia: Kerjasama Kunci Penanganan
